Kemungkinan melakukan pergantian anggota kabinet bisa terjadi jika melihat loyalitas para menteri yang ada.
Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni menjelaskan, contohnya, di awal 2018 Presiden Jokowi melakukan reshuffle jilid III. Menteri yang direshuffle adalah Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa yang mengundurkan diri karena maju di Pilgub Jawa Timur. Selanjutnya posisi Menteri Sosial dijabat oleh Idrus Marham.
“Ada pihak yang melayangkan kritik karena Presiden Jokowi tidak mereshuffle Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mereka mengungkit pernyataan Jokowi di awal-awal pemerintahannya yang tidak membolehkan menteri menjabat rangkap sebagai ketua umum partai politik,” ujar Sya’roni, di Jakarta, Senin (22/01/2018).
Menurutdia, keputusan Presiden Jokowi untuk tidak mereshuffle Menteri Perdagangan Airlangga Hartarto harus dilihat sebagai indikasi bahwa Jokowi sedang mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2019.
Kata dia,Jokowi sangat menyadari bahwa tahun 2018 adalah tahun politik maka dirinya pun harus melakukan konsolidasi politik untuk mengamankan peluangnya melanjutkan ke periode kedua.
Dengan tidak direshufflenya Menteri Airlangga Hartarto dan bahkan ada penambahan satu kursi menteri untuk Partai Golkar menunjukkan bahwa Jokowi merasa nyaman dengan Partai Golkar.
“Ini wajar karena Partai Golkar, sebagai partai pemenang kedua di Pemilu 2014, berkali-kali menyatakan komitmennya mengusung Jokowi di Pilpres 2019. Komitmen serupa belum terucap dari PDIP, PKB dan PAN,” katanya.
Selain faktor politik, faktor kinerja tentunya juga menjadi pertimbangan Presiden Jokowi. Buktinya, selama menjabat Menteri Perindustrian, sangat jarang sekali ada kritik soal kinerja. Itu membuktikkan bahwa kinerja Airlangga Hartarto sangat memuaskan.
Selain itu jika memaksakan ada reshuffle belum tentu akan produktif. Waktu efektif kabinet tinggal 1,5 tahun kalau ada menteri baru yang tidak paham dunia industri akan banyak belajar/penyesuaian dan tidak bekerja efektif memimpin kementerian.
Selain itu, lanjut Sya’roni, Airlangga Hartarto juga sangat paham dunia industri, sejak lulus sarjana tahun 1986 sudah masuk dunia industri dgn jaringan internasional. Dia memiliki puluhan perusahaan dan punya gagasan tentang industrialisasi di Indonesia.
Bedanya dengan Khofifah yang mundur adalah karena Khofifah harus full time di lapangan/daerah untuk berkampanye pemenangan dirinya yang tidak mungkin disambi sebagai menteri. Kalau sebagai Ketum partai masih bisa dikerjakan secara bergantian dengan tugasnya sebagai menteri karena lokasi di Jakarta dan tugas-tugas partai bisa didelegasikan ke bawahan/pengurus.
“Faktor terakhir adalah soal loyalitas. Sejak menyatakan komitmennya sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Golkar hingga kini tetap berkomitmen menjaga loyalitas. Apapun kebijakan pemerintah selalu didukung total,” katanya.
Partai ini,lanjut dia, berbeda dengan PAN, meskipun sudah menyatakan sebagai partai pendukung pemerintah dan sudah mendapatkan jatah menteri, namun kerap berlawanan dengan kebijakan pemerintah.
“Mestinya, Presiden Jokowi mereshuffle menteri dari PAN karena sudah terbukti berkali-kali melawan kebijakan pemerintah,” pungkas Sya’roni.(JR)
