Breaking News

Masih Banyak Terjadi Kriminalisasi, Indonesia Dianggap Gagal Penuhi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Masih Banyak Terjadi Kriminalisasi, Indonesia Dianggap Gagal Penuhi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi.

Dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) pada 2012, Indonesia mendapat rekomendasi terkait pemenuhan Hak atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dari 13 negara. Namun, tidak ada satu pun Stakeholder Report dari Indonesia yang memberikan laporan tentang HKSR secara khusus.

 

Pada sidang itu, terdapat 3 rekomendasi kuat tentang HKSR, yaitu dari Spanyol, Belgia, dan Kuba. Ketiganya diterima oleh pemerintah Indonesia dan akan dievaluasi pada pelaksanaan UPR 2017.

 

Sementara itu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi (KMSHKSR) telah membuat dan mengirimkan laporan untuk 27th session UPR yang akan dilaksanakan pada Mei 2017. Laporan itu didasarkan pada catatan pelaksanaan kerja 5 lembaga serta analisis situasi HKSR di Indonesia hingga Agustus 2016.

 

Anggota koalisi yang juga Project Coordinator Samsara Indonesia, Tirza Yoga menyebutkan, pemerintah Indonesia belum dapat melaksanakan HKSR secara maksimal. Pihaknya mencatat, diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) no.61/2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no.1/2016 tentang Jaminan Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi, khususnya layanan aborsi aman, ternyata tidak membawa banyak perubahan.

 

Kedua peraturan yang merupakan turunan dari UU no.36/2009 tentang Kesehatan itu menyatakan bahwa layanan aborsi aman dapat diberikan dalam 2 kondisi, yakni pada kehamilan karena perkosaan dan kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu hamil dan atau janinnya.

 

“Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik karena adanya pasal-pasal di KUHP yang kontra terhadap kondisi itu,” ujarnya,  dalam siaran persnya.

 

Pada KUHP, khususnya Pasal 299, 347, 348, 349, 481, dan 483, dinyatakan bahwa siapa saja yang memberi informasi dan layanan, serta melakukan aborsi mendapat ancaman pidana. Berangkat dari hal itu, KMSHKSR membuat laporan yang fokus pada tiga isu, yaitu akses kontrasepsi, kriminalisasi aborsi, dan kriminalisasi pada tenaga kesehatan (Nakes).

 

“Kurangnya akses kontrasepsi akan menyebabkan kehamilan tidak direncanakan, yang kemudian akan berujung pada aborsi tidak aman,” kata Tirza.

 

Sementara itu, kriminalisasi Nakes ketika memberikan pendidikan, informasi dan saran tentang alat kontrasepsi akan berdampak pada kemampuan Nakes dalam memberikan informasi komprehensif serta memberikan layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

 

Sekretaris Eksekutif Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Nanda Dwinta Sari, menambahkan situasi lebih buruk terjadi pada perempuan yang tidak menikah di mana mereka rentan mendapat diskriminasi bahkan dibatasi haknya ketika ingin mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

 

“Termasuk diskriminasi pada layanan prenatal, antenatal, dan post-natal,” ungkapnya.

 

Sementara perempuan yang sudah menikah membutuhkan izin suami untuk memilih alat kontrasepsi. “Jika tidak mendapatkan izin, perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan pilihan dan membuat keputusan untuk menunda kehamilan, jumlah anak, dan jarak kehamilan,” katanya.

 

Dampak atas situasi itu tercermin pada sejumlah data. Diantaranya, BKKBN pada 2015 mencatat bahwa setiap tahun ada 2,5 juta kasus aborsi tidak aman di Indonesia. Sebanyak 800 ribu kasus terjadi pada remaja perempuan dan perempuan tidak menikah. Sementara Kemenkes pada 2015 mencatat, angka kasus HIV pada remaja usia 15-24 tahun mencapai 5.990 atau 19,4 persen dari total kasus di Indonesia.

 

Menurut Nanda, diburuhkan proses dan waktu dalam pembuktian kasus perkosaan menyulitkan perempuan untuk mengakses layanan aborsi aman.

 

“Ketiadaan informasi seksualitas yang komprehensif di Indonesia menyebabkan perempuan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang siklus menstruasi mereka dan terlambat menyadari bahwa dirinya hamil,” tandasnya.

 

Aktivis Women on Web (WoW),  Amalia Puri Handayani menyebutkan, ada 15 perempuan dipidana karena melakukan aborsi selama 2012-2016 seperti yang ditemukan dalam putusan pengadilan yang tercatat.

 

“Tak hanya itu, ada 9 orang yang membantu perempuan mengakses informasi dan layanan serta 14 perempuan yang memberikan layanan dipidana,” katanya.

 

KMSHKSR juga pernah melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang mengungkapkan bahwa semua tenaga kesehatan menolak untuk memberikan informasi, saran, dan layanan terkait kontrasepsi dan aborsi karena takut akan ancaman pencabutan izin praktik dan dipidanakan.

 

Menyikapi kondisi ini, koalisi mendesak pemerintah untuk menghapus seluruh kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten–kota yang membatasi perempuan dan remaja perempuan dalam mengakses informasi, saran, dan layanan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.

 

“Pemerintah harus memberikan jaminan akses kontrasepsi untuk semua perempuan, tanpa terbatas pada status perkawinan serta izin pasangan,” tandasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*