Breaking News

Masih Banyak Kendala Tuntaskan Kasus, Jaksa Agung Minta Bidang Pidsus Kejaksaan Fokus Program Zero Outstanding

Masih Banyak Kendala Tuntaskan Kasus, Jaksa Agung Minta Bidang Pidsus Kejaksaan Fokus Program Zero Outstanding.

Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan saat ini lebih memfokuskan program “zero outstanding” atau penyelesaian perkara korupsi yang sedang ditangani.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, bidang Pidsus di seluruh Kejaksaan se-Indonesia akan menginventarisir seluruh kendala dan tantangan dalam setiap perkara.

“Kita inventarisir seluruh kendala dan tantangan baik bersifat yuridis, teknis maupun non teknis,” kata Prasetyo dalam acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pidsus Kejaksaan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (24/08/2017).

Prasetyo berharap agar seluruh personel bidang Pidsus dapat bekerja secara penuh integritas, ikhlas, jujur dan tulus. “Bekerja penuh integritas, ikhlas, jujur dan tulus,” ujarnya.

Dalam Rakernis Pidsus Kejagung juga dihadiri oleh Plt Wakil Jaksa Agung, Bambang Waluyo, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) M Adi Toegarisman, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rachmad.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyatakan sudah tidak memiliki lagi tunggakan perkara korupsi pada 2016.

“Pada Jumat (21/7), Kejati telah menihilkan atau tidak ada tunggakan perkara tahun sebelumnya. Ini sesuai dengan perintah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan pada 2016,” kata Kepala Kejati (Kajati) DKI Jakarta, Tony Spontana.

Keberhasilan tersebut mengikuti instruksi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Arminsyah agar menjalankan program zero tunggakan.

Hal ini merupakan hasil kerja signifikan dari penyidik Kejati DKI dan akan terus dipertahankan untuk mencapai zero tunggakan pada 2017.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga pada semester pertama 2017 menyelamatkan kerugian negara dari tindak pidana korupsi sebesar 16,2 miliar rupiah.

“Jumlah penyelamatan keuangan negara dari uang pengganti dan denda itu berasal dari tiga perkara,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*