Breaking News

Masih Ada Kaitan Dengan Kasus Maling Dana Umroh First Travel, Jokowi Tunda Dululah Penunjukan Muliaman Hadad Sebagai Dubes

Masih Ada Kaitan Dengan Kasus Maling Dana Umroh First Travel, Jokowi Dimita Tunda Penunjukan Muliaman Hadad Sebagai Dubes.

Penunjukan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad sebagai Duta Besar (Dubes) diminta agar ditunda.

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima)Sya’roni menyampaikan, telah beredar nama-nama calon duta besar yang akan dilantik oleh Presiden Jokowi. Namun, ada satu figur yang layak untuk ditangguhkan pelantikannya, yaitu Muliaman D. Hadad yang dikabarkan akan menjabat sebagai Dubes di Swiss.

“Penangguhan ini penting terkait kasus penipuan umroh yang dilakukan oleh First Travel, dimana waktu itu Muliaman Hadad masih menjabat sebagai Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ujar Sya’roni, di Jakarta, Kamis (31/08/2017).

Memang, lanjut dia, secara pribadi Muliaman Hadad tidak berkaitan secara langsung dengan kasus tersebut, namun posisinya sebagai Ketua OJK layak untuk dimintakan pertanggungjawaban.

“Atau setidaknya dimintakan keterangan agar memperlancar proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh pihak kepolisian,” kata Sya’roni.

Bagaimanapun, lanjut dia, secara moril Muliaman Hadad harus berempati atas rasa pedih para korban penipuan umroh First Travel. Apalagi banyak jamaah yang berasal dari kalangan bawah yang dengan susah payah mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk berangkat ke tanah suci.

“Kasus ini kemungkinan tidak akan terjadi jika OJK sedari awal sudah melakukan pengawasan yang ketat dan menggencarkan edukasi kepada masyarakat. Pada waktu itu, OJK tidak lekas menindak, meskipun First Travel sudah sangat massif melakukan promosi untuk menggaet jamaah dengan iming-iming biaya umroh yang murah,” ungkapnya.

Dia mengkhawatirkan, dengan menjadi Dubes, maka Muliaman Hadad akan lebih sering berada di luar negeri, sehingga jika dimintakan keterangannya akan membutuhkan waktu.

“Lebih baik selama kasus First Travel belum selesai, yang bersangkutan ditangguhkan dulu pelantikannya sebagai Dubes,” pinta Sya’roni.

Sya’roni pun meminta agar penanganan kasus First Travel menjadi perhatian utama, karena penipuan yang begitu massif bisa terjadi tanpa sepengatahuan otoritas terkait. Setidaknya ada 58.682 calon jamaah yang gagal diberangkatkan dan total kerugian yang mencapai Rp. 848,7 miliar.

“Kami berharap, Presiden Jokowi menangguhkan pelantikan Muliaman D Hadad sebagai Dubes Swiss, karena keberadaan yang bersangkutan di dalam negeri masih dibutuhkan untuk pengungkapan kasus penipuan First Travel,” pungkas Sya’roni.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*