Breaking News

Masih Ada Calon Bermasalah Yang Lolos, DPR Diminta Objektif Memilih Komisioner Komnas HAM

Masih Ada Calon Bermasalah Yang Lolos, DPR Diminta Objektif Memilih Komisioner Komnas HAM.

Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2017-2022 mengumumkan 14 nama yang lolos seleksi tahap IV. Ke-empatbelas nama ini akan dibawa ke DPR untuk mengikuti tahap uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya, DPR akan memilih tujuh nama untuk ditetapkan sebagai komisioner Komnas HAM 2017-2022.

 

Anggota koalisi yang juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Totok Yulianto, mengatakan pihaknya mengapresiasi kerja Pansel yang sudah berusaha menyelenggarakan proses seleksi secara transparan dan akuntabel. Mulai dari keterbukaan pansel menerima masukan publik melalui surat elektronik hingga menyelenggarakan wawancara terbuka.

 

“Apresiasi kami juga kepada Pansel karena mempertimbangkan dimensi gender dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen, sehingga terpilihlah 5 orang perempuan dari 14 nama calon yang dikirim ke DPR,” katanya dalam siaran persnya, Kamis (03/08/2017).

 

Menurut Totok, tidak mudah memilah dan memilih siapa yang terbaik untuk memimpin Komnas HAM, mengingat Komnas HAM Periode 2012-2017, baik kinerja yang bersifat internal dan eksternal menunjukkan penurunan yang tajam. Selain itu tantangan penegakan HAM di Indonesia kini makin kompleks. Baik dari sisi bentuk pelanggaran HAM, aktor pelanggaran HAM dan munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai dan prinsip HAM.

 

Menilik hasil pengumuman 14 nama Calon Anggota Komnas HAM oleh Pansel, berdasarkan penelusuran Koalisi, serta merujuk tahapan psikotest dan wawancara, masih terdapat catatan dari nama-nama tersebut. Pertama, dari segi Kompetensi atau pemahaman HAM, ada 2 calon yang dinilai kurang.

 

“Satu calon memiliki pemahaman yang tidak berpegang pada prinsip universal HAM dan satu calon lemah dalam memahami pelibatan TNI di ranah sipil,” ungkapnya.

 

Dilihat dari segi Integritas ada 3 calon yang bermasalah. Satu orang berkaitan dengan tim sukses dan dekat dengan kepala daerah yang terlibat korupsi; satu orang diduga menjadi pendamping hukum seorang terdakwa kasus TPPU dan perusakan hutan, dan menyampaikan keterangan yang tidak benar; satu orang diduga ada konspirasi dengan perusahaan ketika menjabat posisi di sebuah lembaga negara.

 

Kemudian, dari segi Independensi terdapat 2 calon yang bermasalah. Satu orang diduga berafilisasi dengan parpol, organisasi intoleran dan menjabat posisi di sebuah BUMD. Satu orang lainnya diduga terlibat konspirasi dengan perusahaan dengan memanfaatkan posisinya di sebuah lembaga.

 

Dari segi kapasitas, berdasarkan penelusuran koalisi ada 3 calon yang memiliki catatan negatif. Dua orang bermasalah diantaranya dalam hal komunikasi, kerjasama, kinerja dan kemampuan menjalankan prinsip manajerial; satu orang bermasalah dalam hal komunikasi karena dinilai rekan kerja hanya mengedepankan pencitraan di depan publik saja.

 

Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Sekar Banjaran Aji, menyebutkan catatan yang disampaikan koalisi ini patut menjadi pertimbangan DPR, khususnya Komisi III saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan dan memilih 7 Anggota Komnas HAM.

 

“Koalisi berharap DPR untuk secara konsekuen menafsirkan prinsip-prinsip Paris (Paris Principles), berpegang pada kebutuhan kelembagaan Komnas HAM, dan paling penting merujuk pada UU HAM,” katanya.

 

Pihaknya mengingatkan, jangan sampai terjadi lagi pemaknaan yang keliru atas The Paris Principles terkait dengan keberagaman unsur anggota Komnas HAM yang acapkali diberikan kepada representasi organisasi massa berbasis agama, politik aliran tertentu, dan tokoh dari wilayah tertentu.

 

Selain itu, penting juga bagi DPR agar obyektif dalam mencari calon terbaik dari yang diberikan Pansel. Selama ini DPR terkesan bersifat subyektif dan penuh pertimbangan politik dalam proses penjaringan melalui fit and proper test.

 

“DPR harus memiliki indikator jelas dan dapat dipertanggung jawabkan untuk menilai sosok yang pantas menjadi komisioner Komnas HAM,” tekan Sekar.

 

Kriteria sosok terbaik tersebut selain harus sesuai dengan Pasal 84 UU HAM juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya, berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya, berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara, atau merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

 

Sosok terbaik tersebut harus memiliki pemahaman dan kemampuan mendalam terkait HAM. “Perlu pula dipikirkan keahlian spesifik yang tidak harus sama untuk setiap anggota Komnas HAM tetapi komposisi keseluruhan harus mencerminkan kesanggupan untuk menjalankan seluruh fungsi Komnas HAM yaitu pengkajian, pemantauan, mediasi, pendidikan & penyuluhan HAM,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017-2022 telah menjaring 14 nama yang akan diserahkan ke DPR.Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Jimly Asshidiqie mengatakan 14 calon anggota Komnas HAM yang terpilih mempunyai komitmen dan potensi tertinggi untuk mendorong peningkatan level kinerja dan kontribusi lembaga. “Ini juga sekalian adanya reformasi dalam internal Komnas HAM, seperti pembenahan administrasi hingga hubungan antar staff anggota,” katanya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*