Breaking News

Masalah Kenaikan Cukai Rokok Hampir Sama Dengan Kehadiran Tenaga Kerja Asing

Masalah kenaikan cukai rokok sejajar dengan persoalan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia.

Pro kontra kenaikan cukai rokok yang akan berakibat pada kenaikan harga rokok masih terus berlangsung di masyarakat. Elit DPR, LSM maupun masyarakat terpecah. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju.

 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar menyampaikan, persoalan kenaikan cukai rokok itu hampir sama dengan persoalan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Tanah Air.

 

Dikatakan Timboel, kalau rokok diyakini para dokter bisa menyebabkan penyakit, maka kehadiran TKA pun bisa berdampak pada penciptaan pengangguran tenaga kerja Indonesia.

 

“Oleh karena itu kehadiran TKA perlu diawasi khusus seperti rokok,” ujar Timboel dalam keterangan persnya, Minggu (28/08/2016).

 

Kesejajaran ini, lanjut dia, yang seharusnya juga mendorong pemerintah untuk meninjau ulang DKP TKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) seperti yang diatur oleh Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerha Asing yang menetapkan biaya DKP TKA sebesar  100 dolar Amerika per jabatan per bulan per TKA yang dibayar di muka.

 

Dia mengatakan, DKP TKA ini merupakan amanat Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003. Dalam penjelasan Pasal 47 ayat (1) itu,  DKP TKA ini digunakan untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia.

 

Untuk bisa mengendalikan kehadiran TKA di Indonesia yang berdampak pada kesempatan kerja tenaga kerja Indonesia, maka seharusnya Menteri Tenaga Kerja RI merevisi Pasal 40 ayat (1) Permenaker Nomor 35 tahun 2015 dengan menetapkan DKP TKA menjadi 200 dolar Amerika per jabatan per bulan per TKA.

 

Tentunya, lanjut Timboel, kenaikan DKP TKA menjadi 200 dolar Amerika ini sangat tepat, mengingat selama ini DKP TKA tidak pernah naik, sementara TKA yang datang bekerja di Indonesia semakin banyak.

 

“Kenaikan DKP TKA ini akan meningkatkan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) di APBN. Dengan DKP TKA sebesar  200 dolar amerika dan dengan TKA yang bisa mencapai 70.000 maka PNBP akan bertambah Rp 2.18 triliun.,” ujar Timboel.

 

Menurut dia, DKP TKA ini sebaiknya diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja untuk meningkatkan SDM pekerja melalui program-program pelatihan dan pendidikan vokasional, serta peningkatan kuantitas dan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK) serta meningkatkan kualitas pengawasan TKA di Indonesia.

 

Jadi, terkait kenaikan harga cukai rokok, lanjut Timboel, adalah sesuatu yang wajar saja terjadi. Bahkan, menurut dia, sebenarnya kenaikan cukai rokok menjadi hal biasa dan terjadi tiap tahun.

 

“Dengan dianggarkannya pendapatan cukai di APBN 2017 sekitar Rp 157 triliun, maka sebenarnya pemerintah tetap akan menaikkan cukai rokok. Nah yang menjadi masalah kan ketika berita yang beredar di masyarakat harga rokok akan menjadi Rp 50 ribu per bungkus. Ini yang menjadi sebab musabab terjadinya pro-kontra kenaikan cukai rokok,” terang dia.

 

Menurut Timboel, kenaikan harga rokok sih boleh boleh saja, tetapi kenaikannya yang wajar saja. “Sekitar 10 sampai 15 persen persen sudah feasible– lah,” katanya.

 

Perlu diingat, kata dia, kenaikan harga rokok yang tinggi akan menurunkan permintaan rokok dan akibatnya akan berdampak pada tenaga kerja di sektor ini. Pengangguran terbuka yang mencapai 7 juta orang saat ini akan berpotensi naik lagi dengan kenaikan harga rokok yang tinggi.

 

“Pemerintah harus bijak melihat hal ini,” katanya.

 

Menurut Timboel, perlu juga disampaikan, ketentuan tentang cukai diatur oleh Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 (perubahan dari Undang Undang Nomor 11 tahun 1995), barang-barang yang kena cukai adalah barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu jenis barang yang konsumsinya perlu dikendalikan penggunaannya di masyarakat, barang yang peredarannya perlu diawasi khusus, barang yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*