Breaking News

Mark-Up Tarif Listrik Dan Air, Warga Kalibata City Minta Kebohongan Agung Podomoro Grup Dibongkar Habis

Mark-Up Tarif Listrik Dan Air, Warga Kalibata City Minta Kebohongan Agung Podomoro Grup Dibongkar Habis.

Pengembang dan pengelola KalibataCity dianggap telah melakukan pelanggaran dan kesalahan fatal dengan membuat mark-up (penggelembungan) tarif listrik dan air bagi hunian warga di sana.

 

Karena itu, warga yang tergabung dalam Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) melanjutkan gugatan melawan pengembang dan pengelola Kalibata City, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

 

Jurubicara KWKC Wenwen menyampaikan, dalam persidangan terakhir yang digelar pada Senin 14 Agustus 2017, warga menilai ada kesalahan jawaban yang disampaikan oleh pihak pengembang dan pengelola Kalibata City.

 

“Dalam persidangan dengan agenda replik itu, yakni balasan atas jawaban gugatan yang disampaikan oleh developer dan pengelola, tergambar berbagai kesalahan pada jawaban gugatan. Bahkan, sampai ada jawaban yang kontradiktif antara developer PT Pradani Sukses Abadi dan Pengelola PT Prima Buana Internusa (Innercity). Padahal keduanya adalah bagian dari Agung Podomoro Group, sebuah grup properti raksasa yang sahamnya sudah diperdagangkan di bursa,” tutur Wenwen, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (17/08/2017).

 

Kesalahan fatal pengembang dan pengelola itu pun diaminkan oleh Kuasa Hukum Warga Kalibata City,  Syamsul Munir. Menurut Syamsul, ada beberapa kesalahan yang dilakukan, yakni, pertama, ketika developer menyatakan persoalan listrik ini harus diselesaikan oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

 

“Padahal ada dua  P3SRS yang telah dibentuk di Kalibata City, yakni yang dibentuk oleh pengelola dan yang dibentuk oleh warga. Dan kedua P3SRS tersebut hingga saat ini belum ada yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta, sehingga belum ada yang dapat mengklaim berhak menangani dan mengelola tagihan tarif listrik dan air ini,” tutur Syamsul.

 

Dia menerangkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah DKI pasal 14 ayat 4 No. 1 tahun 1991 tentang Rumah Susun : “Akta Pembentukan PPPSRS sebagaimana maksud ayat 1 pasal ini harus disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah”, seharusnya ada P3SRS yang sah.

 

“Bahkan dalam persidangan terdahulu, para tergugat menyatakan kelebihan biaya tarif lisrik diserahkan kepada P3SRS Kalibata City, sehingga patut diduga adanya tindakan sewenang-wenang,” ujar Syamsul.

 

Selanjutnya, kata dia, juga terdapat kontradiksi antara developer dan pengelola dalam jawaban gugatan. Developer menyatakan sudah menyerahkan pengelolaan Kalibata City tahun 2010 kepada pengelola. Sebaliknya, Pengelola mengaku baru mulai mengelola berdasarkan kontrak yang dibuat tahun 2013.

 

“Di sini, profesionalisme dan kredibilitas kedua perusahaan anggota Agung Podomoro Group ini menjadi bahan pertanyaan,” kata Syamsul.

 

Kemudian, pihak Tergugat dalam jawabannya mengaku hanya sebagai koordinator penagihan listrik. Sesuai aturan PLN, koordinator penagihan tentu tidak bisa membuat tagihan sendiri, tapi tagihan dibuat oleh PLN.

 

“Dan tentu saja tidak bisa menaikkan tarif seenaknya. Tapi kenyataannya pihak pengelola secara sewenang-wenang membuat tagihan sendiri dengan tarif di atas ketentuan PLN. Jelas-jelas tindakan ini indikasi kuat adanya memanipulasi tarif listrik dan air, sehingga timbul kerugian materiil dan immaterial para Penggugat dan warga Rusun Kalibata City,” UJAR Syamsul.

 

Dia mengatakan, hal itu harus diusut sebagaimana ketentuan pasal 34 UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

 

Terakhir,  kata Syamsul, developer mengatakan bahwa pembayaran tagihan listrik ini merupakan kewajiban warga sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang telah ditandatangani.

 

“Dalam replik, warga menegaskan sama sekali tidak mempersoalkan kewajiban itu, namun yang diperjuangkan adalah hak warga untuk mendapatkan tarif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mark-up seperti yang selama ini dilakukan,” ujar Syamsul.

 

Sidang dilanjutkan pada Senin, 21 Agustus 2017 dengan agenda mendengarkan Duplik, yakni tanggapan tergugat atas replik.(JR)

1 Comment on Mark-Up Tarif Listrik Dan Air, Warga Kalibata City Minta Kebohongan Agung Podomoro Grup Dibongkar Habis

  1. Harus tuntas tas. TDK boleh ada kesewenangan lagi

Leave a comment

Your email address will not be published.


*