Breaking News

Maraknya Tindak Kekerasan Pasca Pilkada DKI, ‘Gebuk’ Itu Tak Penting, Yang Dibutuhkan Adalah Tenang dan Damai

Maraknya Tindak Kekerasan Pasca Pilkada DKI, ‘Gebuk’ Itu Tak Penting, Yang Dibutuhkan Adalah Tenang dan Damai.

Maraknya kasus kekerasan hingga teror beberapa waktu belakangan menimbulkan keprihatinan di kalangan aktivis. Mereka menyerukan agar masyarakat mengedepankan perdamaian dalam mencari solusi permasalahan yang menimpa bangsa.

 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa menuturkan, situasi yang memanas pasca Pilkada serentak lalu hingga kasus-kasus kekerasan seperti pengeroyokan dan teror, sudah sangat mengkhawatirkan. “Kekerasan yang terus menerus diproduksi menjadi penyebab bagi sebagian besar konflik di masyarakat saat ini,” katanya dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (26/05/2017).

 

Pihaknya menyesalkan respon negara yang menyikapi kekerasan dengan kekerasan. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia seperti terjebak dalam lingkaran kekerasan. Algif menghimbau agar setiap pihak jangan terpancing dengan situasi yang memanas seperti saat ini. “Bahasa kekerasan seperti ‘gebuk’ jelas tidak tepat untuk menciptakan perdamaian dalam situasi seperti ini,” ujarnya.

 

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah mengatakan, sejak awal reformasi Indonesia mengalami rangkaian kekerasan yang sangat panjang dan terus berulang. Makanya tidak heran jika masyarakat semakin khawatir dengan kekerasan yang tidak kunjung berhenti.

 

“Negara harus mengungkap semua akar permasalahan kekerasan ini, dan berikan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

 

Pihaknya menilai, revisi UU Terorisme malah dibuat untuk menguntungkan mereka yang berkuasa. Hal itu tampak dari ketentuan dalam undang-undang tersebut yang juga bisa menyasar para buruh yang memperjuangkan hak-haknya.

 

“RUU Terorisme ternyata juga mengancam rakyat yang berjuang menuntut hak-hak ekonominya, kami khawatir gerakan buruh dan gerakan rakyat lainnya akan dijadikan kambing hitam dalam ketakutan yang direproduksi oleh negara,” ungkap Ilham. Dia menghimbau agar rakyat jangan mudah diadu domba dan dibuat saling curiga.

 

Selain itu, pihaknya mencatat, sejak 2014 gerakan buruh menjadi sering direpresif. Ini menunjukkan kekerasan dijadikan justifikasi untuk mempersempit ruang demokrasi rakyat. “Jangan sampai kekerasan digunakan untuk memperlemah masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang bersuara kritis,” tandasnya.

 

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Nur Hidayati, mengatakan akar permasalahan kekerasan dan terorisme di Tanah Air adalah ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi. “Kesenjangan semakin ekstrim, ketimpangan penguasaan sumber daya alam bisa disaksikan secara kasat mata,” katanya.

 

Janji pemerintah melaksanakan reforma agraria ternyata masih jauh dari yang diharapkan. Sementara praktek ketidakadilan dan pengusiran masyarakat dari ruang hidupnya akan terus terjadi. “Solusinya, semua akar permasalahan tersebut harus diatasi agar masyarakat bisa merasakan perdamaian yang dilandasi rasa keadilan,” imbuhnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*