Breaking News

Marak Provokasi di Medsos, Pemerintah Harus Hentikan Para Pendukung Hoax

Marak Provokasi di Medsos, Pemerintah Harus Hentikan Para Pendukung Hoax.

Pemerintah didesak segera menghentikan upaya pembiaran yang sudah mengarah kepada keributan sosial karena adanya massifikasi informasi yang tidak valid dengan mengedepankan kekerasan verbal di media-media sosial.

 

Bahkan, disebut sangat banyak publikasi di media sosial yang malah dapat dikategorikan sebagai provokator dan sangat provokatif dalam melakukan publikasi informasi di medsos.

 

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni mengingatkan bahwa Presiden Jokowi harus segera bertindak dan menegur aparaturnya dengan tegas, karena upaya pembiaran penyebaran provokasi di medsos.

 

“Bahwa dinamika di media sosial sudah sangat meresahkan masyarakat, untuk itu harus segera ditindak tegas dan keras. Sikap presiden patut diapresiasi meskipun sudah terbilang terlambat,” ujar Sya’roni, di Jakarta, Selasa (03/01/2017).

 

Namun,  lanjut dia, dalam penindakannya aparat penegak hukum diharapkan tidak berat sebelah. Siapa pun yang melontarkan ujaran kebencian dan hoax harus ditindak. “Meskipun dari akun yang bertendensi sebagai pendukung presiden,” ujarnya.

 

Memang, lanjut Sya’roni, perang di dunia maya sudah terjadi sejak Pilpres 2014. Meskipun pilpres telah usai, ketegangan di medsos tidak mereda, bahkan semakin memanas saat memasuki tahapan Pilkada Jakarta dan mencapai puncaknya ketika mencuat kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur Jakarta Ahok.

 

“Kedua belah pihak saling memborbadir dengan berbagai amunisi berupa meme, hoaks dan sebagainya. Dinamika di media sosial menjadi sangat panas dan sudah tidak sehat. Pertarungan konvesional di lapangan telah berpindah ke media sosial,” ujarnya.

 

Untuk menghentikannya, lanjut Sya’roni, selain penegakan hukum yang tegas dan keras, Presiden bisa berinisiatif menghimbau kepada pendukungnya untuk menghentikan serangan di media sosial. Diakui atau tidak, faktanya ada pendukung Jokowi dan Ahok yang sangat intensif melakukan serangan di media sosial.

 

Diharapkan dengan adanya himbauan dari Jokowi, para pendukung tersebut bersedia menghentikan serangannya. “Dan apabila serangan tersebut dilakukan secara terorganisir, diharapkan Presiden bertindak tegas dengan membubarkan organisasi itu,” ujarnya.

 

Dengan mengendurkan serangan dari sisi pendukung Jokowi dan Ahok, kata dia, maka diharapkan dari sisi yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Namun, jika kedua-duanya tetap melakukan provokasi, maka tindakan tegas perlu dilakukan.

 

“Di sinilah perlu kearifan aparat penegak hukum untuk bertindak tidak berat sebelah. Siapa pun yang melakukan provokasi harus ditindak. Jika aparat tebang pilih, besar kemungkinan ujaran kebencian akan semakin membesar,” katanya.

 

Presiden Jokowi, lanjut Sya’roni, juga harusnya bertindak sebagai negarawan sejati, yaitu bersedia bertemu dengan semua kalangan. “Jangan hanya kelompok itu-itu saja yang ditemui. Jokowi adalah kepala negara yang sudah seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Sya’roni.

 

Dia juga mengingatkan, sangat amat perlu diperhatikan adalah aparat harus bisa membedakan antara kritik dengan ujaran kebencian. “Kritik sangat diperlukan dalam era demokrasi. Kritik harus tetap diberi ruang sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*