Breaking News

Marak Pekerja Asing Ilegal Ke Indonesia, Pemerintah Kok Malah Bela Pekerja Asal Cina

Pemerintah Kok Tidak Bela Orang Indonesia, Tenaga Kerja Asing Dibiarkan Bebas Masuk, Orang Indonesia Marak Jadi Penganggur Dan Kemiskinan Kian Tinggi.

Pemerintah diminta menghentikan polemik kebutuhan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang marak ke Indonesia. Terutama temuan kian banyaknya pekerja asing ilegal yang berasal dari Cina. Pemerintah Indonesia didesak memikirkan dan menolong pekerja Indonesia  dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia sendiri.

 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia kian tinggi dengan masuknya pekerja asing ke Tanah Air.

 

Hal itu disebabkan lapangan pekerjaan yang tadinya bisa diisi oleh rakyat Indonesia, malah diberikan kepada pekerja asing. Sementara, pembukaan lapangan pekerjaan pun tidak sebanding dengan lonjakan kebutuhan pekerja di dalam negeri.

 

“Pemerintah seharusnya berpihak dan membela pekerja Indonesia. Kok sepertinya sekarang malah ngebelain pekerja asing. Ingat, keberadaan tenaga kerja asing asal Cina itu malah menambah jumlah pengangguran dan memperbesar angka kemiskinan di Indonesia. Keberadaan TKA asal Cina tidak bisa dibantah oleh pemerintah,” ujar Said Iqbal dalam konperensi pers yang digelar di, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (05/01/2017).

 

Said Iqbal mengatakan, data mengenai jumlah TKA yang ada di pemerintah bukanlah data yang sesungguhnya. Karena data yang ada di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) hanya didapat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan Kota.

 

Dia pun mengingatkan, data yang diterima Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dari Kemenaker merupakan data yang tidak benar.

 

“Laporan jumlah pekerja ilegal asal Cina yang diterima oleh Presiden sebesar 21 ribu. Data di Kemenaker itu pasif. Data di Kemenaker itu hanya satu dari dinas tenaga kerja kabupaten/kota. Angka di Kemenaker menurut KSPI hanya untuk menyangkal data fakta di lapangan,” ujar Said Iqbal.

 

Dia menambahkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota hanya mendapatkan data apabila ada laporan yang diterima. Kemudian, Dinas Tenaga Kerja yang menyerahkan data tersebut hanya melaporkan jumlah TKA yang dilaporkan kepada mereka, tanpa melakukan pengecekan ril di lapangan.

 

“Ya tidak mungkin TKA ilegal itu melapor ke Dinas Tenaga Kerja. Data di kemenaker itu pasif. Menaker bilang ke Presiden dua puluh satu ribuan TKA. Sedangkan Data KSPI jumlahnya ratusan ribu. Jadi presiden tidak mendapatkan data yang akurat,” tambah Iqbal.

 

Selain itu, lanjut dia, TKA asal Cina yang masuk ke Indonesia merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan (unskill worker). Keberadaan tenaga kerja asing yang tidak memiliki keterampilan bekerja melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

 

Kini, keberadaan TKA asing asal Cina yang tidak memiliki keterampilan bekerja di Tanah Air sudah merebut lapangan pekerjaan dan meresahkan buruh. Hal ini membuat kaum buruh kesal karena pemerintah selalu membantah keberadaan TKA asal Cina di Indonesia.

 

“Keberadaan TKA asing ini sudah meresahkan buruh. Lapangan pekerjaan sudah direbut oleh TKA Cina. Tapi, Keberadaan TKA Cina selalu disangkal oleh pemerintah. Beberapa waktu lalu juga Pak Presiden Jokowi menyangkal keberadaan TKA Cina,” ujarnya.

 

Said Iqbal pun mengatakan bahwa KSPI akan menempuh langkah hukum atas kebohongan dan tidak validnya data yang disodorkan oleh pemerintah ke publik. “KSPI akan melakukan gugatan hukum warga negara (Citizen Lawsuit) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujarnya.

 

Selain menggugat di Jakarta, lanjut dia, KSPI juga akan melakukan gugatan hukum warga negara di 20 Provinsi. “Ini mengancam dan melanggar UUD 1945. Yang berhak mendapatkan pekerjaan itu warga negara Indonsia,” ucap Iqbal.

 

Rencana selanjutnya, untuk menghadang laju masuknya pekerja ilegal ke Indonesia, KSPI akan mendirikan posko-posko pengaduan di tiga wilayah, di antaranya Pulo Gadung, Tangerang dan Bekasi. Hal ini dilakukan unntuk menambah jumlah data yang sudah mereka miliki saat ini.

 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Andi Paraga F Naja mengatakan, pemerintah melalui Menakertrans sebaiknya tidak perlu ngotot mempertahankan data-datanya yang belum tentu valid mengenai maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal yang merangsek ke Indonesia.

 

Dia meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dhakiri terbuka dan mengajak seluruh Serikat Buruh/Serikat Pekerja untuk melakukan cross check terhadap para pekerja asing ilegal yang diinformasikan sudah banyak merangsek ke dalam sektor-sektor pekerjaan di Tanah Air.

 

“Para pekerja asing ilegal itu nyata ada dan bekerja secara ilegal di pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan dan berbagai lapangan kerja umumnya di Indonesia kok. Tidak perlu saling ngotot mengenai data yang dimiliki pemerintah terkait perbandingan jumlah TKA dan TKI yang disodorkan oleh Pak Menteri Tenaga Kerja. Yang kita perlukan sekarang adalah ayo mari sama-sama melakukan cross check ke lapangan, dan melakukan pengecekan ke berbagai tempat kerja dan penampungan maupun persembunyian para TKA Ilegal yang ada di Indonesia,” tutur Andi Paraga F Naja.

 

Andi mengungkapkan, temuan SBSI sendiri pun sudah sangat nyata memperlihatkan adanya TKA Ilegal. Andi mengungkapkan, pada akhir November 2016, ketika mengadakan upaya mediasi terhadap sebuah perusahaan di wilayah Tangerang saja, ditemukan puluhan TKA asal Cina yang bekerja secara ilegal di perusahaan.

 

Diungkapkan Andi, saat DPP SBSI melakukan upaya penyelesaian persoalan yang dihadapi buruh yang merupakan anggota SBSI di PT Long Teng Iron Steel & Product yang terletak di Jalan Sinar Kuta Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, perusahaan milik pengusaha Warga Negara Cina yang sudah puluhan tahun beroperasi di Indonesia itu sangat tertutup.

 

“Saat itu, kami dari DPP SBSI bersama Pengurus Komisariat SBSI di PT Long Teng Iron Steel &Product itu hendak melakukan mediasi dengan pihak manajemen. Kami dihadang dan dihalang-halangi oleh petugas keamanan atau Satpam pabrik. Tidak diperbolehkan masuk,” ujarnya.

 

Awalnya, ada persoalan terjadi dikarenakan pihak manajemen PT Long Teng Iron Steel &Product tidak mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

 

Pengurus Komisariat SBSI di PT Long Teng Iron Steel & Product itu mengadukan nasibnya ke DPP SBSI. Bukan hanya pekerja yang sudah menjadi anggota SBSI yang tidak didaftarkan ke BPJS, tetapi seluruh pekerja ternyata tidak didaftarkan.

 

Kemudian, lanjut Andi, DPP SBSI mengadakan pertemuan dengan Unit Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Tim BPJS Kesehatan Pusat, untuk membahas kepesertaan sebanyak 500-an pekerja di PT Long Teng Iron Steel & Product itu ke BPJS.

 

“Pihak BPJS setuju dan memang harus segera didaftarkan kepesertaannya ke BPJS. Dan dari pertemuan itu, disepakati akan turun tim bersama ke PT Long Teng Iron Steel & Product untuk pengurusan kepesertaan. Nah, saat tim itu turun, kita dihadang oleh Satpam dan tidak diperbolehkan masuk,” ungkap Andi.

 

Rupanya, lanjut Andi, dari informasi yang disampaikan oleh anggota PK SBSI yang bekerja di dalam PT Long Teng Iron Steel & Product itu, tim yang turun sengaja dihadang untuk menutupi bahwa ada sebanyak 30-an orang pekerja ilegal asing dari Cina yang bekerja sebagai buruh kasar, sama seperti pekerja lokal lainnya.

 

Gani, Pengurus PK SBSI PT Long Teng Iron Steel & Product menyampaikan, ketigapuluh TKA Ilegal itu terlebih dahulu disuruh bersembunyi oleh pihak manajemen, dan juga ada yang disuruh keluar lewat pintu belakang.

 

“Ada yang disuruh bersembunyi di bagian mesin pabrik, ada yang disembunyikan di dekat tungku perapian pabrik, ada yang disuruh lari lewat pintu belakang, dan tempat-tempat tersembunyi lainnya, sampai tim Wasrik dan SBSI yang turun ke pabrik itu selesai bertemu dengan pihak manajemen dan pergi barulah mereka kembali masuk ke pabrik,” ungkap Gani.

 

Menurut Gani, perusahaan tempatnya bekerja itu bergerak di bidang peleburan, pembuatan siku, besi bentuk UMV itu tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain sehari-hari para pekerja asing ilegal asal Cina itu selalu berbahasa asing tanpa penerjemah, pihak manajemen juga sering kucing-kucingan terhadap pejabat pemerintah.

 

“Buktinya, yang didaftarkan sebagai peserta BPJS hanyalah beberapa orang, sebagai bagian kucing-kucingan melepaskan kewajiban yang tidak dipenuhinya dari jeratan hukum. Kami yang pekerja lokal, terutama yang berserikat buruh di SBSI sampai sekarang malah tak kunjung didaftarkan oleh pihak manajemen ke BPJS,” ungkap Gani.

 

Selain telah menginformasikan kepada pihak BPJS, dikatakan Sekjen SBSI Andi Paraga F Naja, pihak DPP SBSI juga sudah bertemu dengan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie untuk menyampaikan temuan dan kondisi pekerja ilegal asing di PT Long Teng Iron Steel & Product itu.

 

“Pertemuan dengan Dirjen Imigrasi bersama Ketua Umum DPP SBSI Muchtar Pakapahan dan jajaran DPP SBSI itu berlangsung pada 19 November 2016 lalu. Dan seminggu setelah pertemuan itu, Tim Imigrasi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke PT Long Teng Iron Steel & Product, dan modus pihak perusahaan tidak berubah. Mereka tetap menyembunyikan para pekerja ilegal asing yang bekerja di perusahaan itu,” ungkap Andi.

 

Karena itu, Andi mendesak pihak pemerintah untuk serius menuntaskan maraknya pekerja ilegal asing yang bekerja di Indonesia. Selain sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia masih sangat membutuhkan lapangan pekerjaan, masuknya TKA Ilegal itu justru membuat kedaulatan Indonesia tercabik-cabik.

 

“Kita perlu keseriusan dan tim untuk terjun ke lapangan, yang dipandu oleh pemerintah untuk mengecek dan memberi sanksi tegas kepada para pengusaha nakal dan para pekerja asing ilegal yang merangsek masuk ke Indonesia. Jangan sibuk ngotot berdebat soal data yang belum tentu valid dong. Harus diungkap sampai ke persembunyian-persembunyiannya. Masa nanti pekerja ilegal asing pun yang akan dijadikan peserta BPJS? Kan aneh,” ujar Andi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*