Breaking News

Marak Konflik Horizontal, Minim Solusi Dan Minim Sosialisasi, Pemerintah Tidak Bijak Hadapi Nelayan Cantrang!

Pemerintah Belum Efektif Atasi Konflik, Nelayan beberakan Sejumlah Persoalan Riil.

Persoalan penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan masih menjadi konflik yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Meski sudah banyak permintaan agar pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan pendekatan yang soft dan humanistis kepada para nelayan, namun solusi dan sosialisasi yang dibutuhkan nelayan tidak kunjung dilakukan.

 

Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru menyampaikan, sejak awal diberlakukannya Permen Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik, menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Namun, sikap bijak tidak ditunjukkan oleh pemerintah.

 

“Mestinya harus lebih bijak menyelesaikan persoalan ini. Nyatanya, sampai saat ini sangat minim solusi yang diberikan pemerintah kepada nelayan pengguna cantrang, juga sosialisasi pun sangat minim. Kalau hanya ngotot eksekusi peraturan tanpa melihat persoalan dan kebutuhan waktu bagi nelayan menyesuaikan diri, ya pasti akan benturan dan konflik,” tutur Siswaryudi, di Jakarta, Minggu malam (22/01/2017).

 

Faktanya, lanjut dia, sangat banyak nelayan Indonesia yang terkena dampak langsung pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang itu. Tentu, menurut Siswaryudi, pelarangan itu tidak bisa serta merta diterapkan, nelayan Indonesia butuh waktu dan terjadi goncangan keuangan dan perekonomian mendasar mereka.

 

Nah, menurut Wakil Ketua Bidang Agro Bisnis, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Dewan Pimpinan Pusat Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) ini, di sinilah butuh kebijaksanaan pemerintah.

 

Bayangkan saja, lanjut dia, untuk wilayah Sumatera Utara saja, nelayan yang terdampak akibat pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang itu yakni nelayan yang menggunakan kapal motor 5 grosstone hingga 10 grosstone berjumlah 11.872 unit, antara lain, pukat tarik, pukat hela mini, pukat teri 2 kapal, sondong, pukat layang, pukat cencen, pukat langgei, pukat grandong, sakat.

 

Tentu, lanjut dia, mereka tidak dengan mudah beralih. “Jika mau diusulkan, program replacement atau pergantian alat tangkap, pemerintah sangat mampu, apalagi jika sinergi denagn pemerintah di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten dan atau kota, BUMN, pihak swasta, semua bisa bergotong royong untuk mendorong pergantian alat tangkap,” ujar Siswaryudi.

 

Namun, lebih lanjut menurut Wakil Ketua Komite Tetap Maritim Dan Pesisir Bidang Infrastruktur Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia ini, pemerintah tidak melihat keutuhan persoalan yang dihadapi para nelayan cantrang. “Persoalannya sepertinya bukan itu saja, banyak SDM Nelayan yang belum siap denga teknologi baru, sehingga tidak sedikit nelayan yang menolak untuk mengganti alat tangkap,” ujarnya.

 

Jadi, sekali lagi, menurut Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini, persoalannya bukan pada apakah nelayan mau atau tidak mengikuti larangan penggunaan alat tangkap cantrang yang diberlakukan oleh pemerintah itu, namun lebih kepada kesiapan dan kebutuhan serta masa transisi bagi nelayan, yang membutuhkan sejumlah prakondisi untuk menghentikan penggunaan cantrang tersebut.

 

“Bukan mau tidak mau melakukan penggantian alat tangkap itu loh. Tetapi lebih kepada kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana pendukung, modal usaha dan kurangnya dukungan Pemda dan Pemko. Akhirnya, hidup nelayan mati terkapar tanpa solusi. Jika ini dibiarkan atau malah dihadapi dengan keras kepala, maka akan timbul persoalan baru yaitu aspek sosial, anarkisme yang menimbulkan konflik antar Nelayan,” pungkas Siswaryudi Heru.

 

Sebenarnya, secara hirarki, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sudah lebih memilih menyerahkan keputusan penggunaan cantrang tersebut ke Pemerintah Daerah (Pemda)  demi menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelarangan penggunaan alat tangkap itu.

 

“Cantrang itu policy-nya tetap sama, permen (peraturan menteri) tidak saya cabut. Saya berikan kelonggaran, kembali komitmen Pemda,” katanya.

 

Kelonggaran yang diberikan tersebut Pemerintah Daerah akan memiliki otoritas kewenangan mengatur batas wilayah di bawah 12 mil dan penggunaan alat cantrang oleh kapal di bawah 30 Gross Ton.

 

Susi menambahkan, ‎dirinya juga lebih memilih memfasilitasi para nelayan tradisional ketimbang membantu para nelayan cantrang dalam melakukan transisi alat tangkap mengingat cantrang sudah dilarang.

 

Menurut Susi, para nelayan yang memiliki cantrang itu dikategorikan sebagai para nelayan yang sudah mapan, dan tidak perlu bantuan dari pemerintah.

 

“Saat perpres keluar ada minta penggantian, kalau cantrang harganya Rp1 miliar kami ganti, tetapi nelayan tradisional yang tidak mampu beli gillnet Rp100 ribu tidak mampu, uangnya lebih pantas yang mana?” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*