Breaking News

Marak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Gagal Bangun Daerah Bersih Korupsi

Marak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Gagal Bangun Daerah Bersih Korupsi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dianggap gagal melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dalam negeri, lantaran kian banyak Kepala Daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto, banyaknya OTT yang melibatkan kepala daerah itu membuktikan gagalnya Tjahjo Kumolo melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada seluruh kepala daerah agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Padahal, lanjut dia, proses konsolidasi merupakan sebuah tindakan pro aktif Kementerian Dalam Negeri untuk menahan laju tindak pidana korupsi yang dilakukan secara massif oleh kepala daerah.

“Kegagalan konsolidasi dan koordinasi kementerian dalam negeri ini seharusnya ditindak cepat oleh Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Tjahjo Kumolo dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah,” tutur Adri, di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Perlu ditegaskan, lanjutnya, korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah adalah juga tugas dan tanggung jawab seorang Mendagri.

“Jangan seolah-olah, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah bukan menjadi tanggung jawab kementerian dalam negeri,” tutur Adri.

Menggilanya kepala daerah yang terkena OTT KPK, lanjutnya, seakan tidak memberikan efek jera dan tidak menimbulkan rasa takut bagi kepala daerah lainnya untuk melakukan tindakan yang koruptif. Lama kelamaan, tindakan koruptif ini pun dianggap menjadi tindakan yang biasa.

“Maka dari itu, kami menilai KPK juga harus memberikan tuntutan sanksi pidana yang tegas, yang benar-benar dapat membuat pelaku korupsi jera dan membuat efek takut untuk berbuat tindakan pidana korupsi,” ujarnya.

Dia pun menilai, pemerintahan kali ini tidak terlihat keseriusannya untuk mengekang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara massif oleh pasukannya di daerah.

Padahal, lanjut Adri, sejak lama masyarakat meminta untuk memberikan sanksi pidana berupa hukuman mati atau hukuman seumur hidup kepada pelaku tindak pidana korupsi.

“Kami menilai, tidak ada salahnya aspirasi masyarakat untuk diberlakukan, agar efek jera dan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi benar-benar dapat tercipta,” ujarnya.

Dikarenakan OTT kali ini pun, lanjut Adri, untuk meledek, perlu diberikan piagam penghargaan kepada Mendagri sebagai Era Kepemerintahan yang kepala daerahnya banyak terlibat korupsi. “Itu saja reward-nya kayaknya,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*