Breaking News

Marak Kejahatan Human Trafficking, Penegakan Hukum Gagal, Polisi Harusnya Malu Dong

Petrus Selestinus: Halo Pak Polisi, kasus barter wanita remaja NTT dengan 1 unit mobil Daihatzu Xenia itu harus menjadi kasus human trafficking terakhir di NTT.

Pemerintah Indonesia, terutama aparat penegak hukumnya, dan terkhusus Kepolisian Republik Indonesia, disebut tak pernah merasa malu atas kegagalannya menegakkan hukum di Indonesia. Selain kejahatan yang berulang terjadi, persoalan perdagangan manusia atau human trafficking pun terjadi di depan mata, namun tak jua bisa diberantas oleh Polri. Namun, kepolisian pun tidak pernah merasa malu atas kegagalan itu.

 

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyampaikan, terungkapnya upaya perdagangan manusia terhadap 20 orang wanita asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dibarter dengan satu unit mobil merek Daihatzu Xenia adalah persoalan yang memalukan. Lebih parahnya lagi, aparat kepolisian pun kok tidak merasa malu dengan gagalnya menegakkan hukum atas hal-hal tersebut.

 

“Kondisi penegakan hukum yang masih jauh dari harapan ini,  terakhir muncul kasus memalukan dimana  20 wanita remaja asal NTT dibarter dengan 1 unit mobil Xenia, ini bukan saja menjadi persoalan orang yang memalukan bagi  NTT, akan tetapi harus menjadi persoalan nasional yang perlu menjadi perhatian Presiden Jokowi dan Kapolri,” papar Petrus Selestinus, di Jakarta, Minggu (28/08/2016).

 

Petrus mengatakan, Provinsi NTT menempati rating tertinggi bagi sejumlah kejahatan seperti korupsi, human trafficking, narkoba dan lain-lainnya. Karena itu, kata dia, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian harus menempatkan seorang Perwira Tinggi Polri terbaik, sebagai Kapolda NTT, sebab, selama ini kinerja Polri  di NTT sangat menyedihkan, minim prestasi.

 

“Dengan begitu banyak tunggakan kasus  seperti human trafficking, korupsi, narkoba dan lainnya, yang menumpuk tidak jelas penyelesaiannya. Itu merupakan akibat laporan masyarakat NTT, namun nyatanya kurang mendapat tanggapan penanganan dengan cepat, tidak transparan dan tidak tuntas,” ujar Petrus.

 

Padahal, diingatkan Petrus, dalam dua tahun masa tugasnya, Presiden Jokowi sudah 4 kali berkunjung ke NTT, Papua dan Kawasan Timur Indonesia, akan tetapi program Nawacita, terutama terkait kehadiran negara di bidang hukum,  belum dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat NTT.

 

Dia me-review, ketika Presiden Jokowi berkunjung ke NTT untuk yang ke 4 kalinya, beberapa waktu yang lalu, di hadapan masyarakat NTT Presiden Jokowi meminta ajudannya menelepon Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan memerintahkan untuk menuntaskan kasus human trafficking, berupa dugaan penjualan organ jenasah seorang TKW asal NTT.

 

“Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hanya dalam hitungan hari, peristiwa human trafficking yang sangat memalukan berupa barter 20 wanita remaja NTT dengan 1 unit Daihatzu  Xenia ini muncul dan mencoreng wajah Nawacita. Ini bukti bahwa mental dan profesionalisme Polri di NTT sesungguhnya telah tergadaikan untuk kepentingan lain di luar tujuan penegakan hukum,” ungkap dia.

 

Bagi Petrus, kinerja buruk Polri seperti itu harus diakhiri.  Dia juga menegaskan perlunya segera menghentikan dengan segera kebijakan terselubung dari pemerintah pusat yang disebut menjadikan Provinsi NTT sebagai salah satu daerah buangan Perwira Tinggi Polri yang minim prestasi. “Atau petinggi Polri sedang bermasalah, sekedar sebagai batu loncatan menjelang pensiun, atau sekedar batu loncatan bagi perwira tinggi baru sebagai latihan,” ujarnya.

 

Petrus menegaskan, pada faktanya, selama ini NTT menghadapi diskriminasi penjatahan perwira terbaik. Jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, Polisi begitu cepat tanggap menangkap pejahat.

 

“Tetapi buat di NTT hal itu jarang terjadi. Bahkan untuk kasus-kasus pembunuhan secara tradisional sekalipun Polisi di NTT tidak segera menangkap dan menahan pelakunya. Ini yang dirasakan masyarakat NTT sebagai diskriminasi penjatahan personil,” ujar dia.

 

Selama ini, lanjut Petrus, NTT sering dijadikan sebagai daerah buangan, yang menjadi penampung dari sampah perwira polri.

 

“Sehingga, hingga kini, kita tidak heran kalau tingkat kejahatannya sangat tinggi, termasuk kejahatan korupsi, narkotika, human trafficking, pertambangan. Kami ingin, kasus barter wanita remaja NTT dengan 1 unit mobil Daihatzu Xenia itu harus menjadi kasus human trafficking terakhir di NTT,” pungkas Petrus.

 

Di NTT terungkap maraknya kejahatan perdagangan manusia atau human trafficking. Aparat Kepolisian Resor Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), membongkar sindikat mafia jaringan perdagangan manusia di wilayah itu.

 

Berdasarkan enam laporan yang masuk ke Kepolisian Resor Kupang, aparat Reserse dan Kriminal kemudian bergerak dan menangkap sedikitnya 13 orang pelaku dari tujuh kelompok jaringan perdagangan manusia.

 

Kepala Kepolisian Resor Kupang Ajun Komisaris Besar Polisi Adjie Indra Dwiatma mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku, mereka mengaku harga jual calon tenaga kerja wanita (TKW) asal NTT di Malaysia bervariasi, mulai dari Rp 4,5 juta hingga Rp 27 juta.

 

“Harga jual calon TKW ini paling murah sebesar Rp 4,5 juta per orang. Selain itu, ada juga harga Rp 9,5 juta per orang, Rp 12,5 juta per orang, dan yang paling mahal Rp 27,5 juta per orang. Ada persaingan dalam perdagangan anak. Jika ada yang (menawar) lebih mahal, mereka menjual ke situ,” ujar Adjie.

 

Harga para calon TKI ini, lanjut Adjie, sama seperti hukum pasar, yakni ketika stok calon TKW tidak ada maka harga akan mengalami kenaikan.

 

“Anak-anak asal NTT yang berusia rata-rata 15 sampai 16 tahun ini sama seperti sapi yang dijual di pasar, tergantung perusahaan yang membutuhkan. Jika ada tawaran yang lebih mahal, maka mereka (pelaku perdagangan orang) akan menjualnya ke situ. Para pelaku akan mencari untung yang sebesar-besarnya,” kata dia.

 

Bahkan, ada agen perekrut asal Surabaya, Jawa Timur, yang berani menukarkan mobil jenis Daihatsu Xenia dengan 20 orang calon TKW asal NTT.

 

Para calon TKW yang direkrut secara ilegal itu kemudian dibawa bekerja ke Sumatera Utara dan Malaysia.

 

Sebelumnya diberitakan, Kepolisian Daerah (Polda) NTT mencatat, 1.667 orang calon TKW asal NTT dikirim keluar daerah secara ilegal atau menjadi korban human trafficking (perdagangan manusia).

 

Kepala Polda NTT Brigjen (Pol) Estasius Widyo Sunaryo dalam jumpa pers di Markas Polda NTT, Senin (22/8/2016), mengatakan, para calon TKW itu dikirim oleh sejumlah jaringan perdagangan manusia untuk bekerja di Sumatera Utara dan Malaysia.

 

Sunaryo merinci, sebanyak 941 orang calon TKW diberangkatkan pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Selanjutnya, pada periode 1 Januari 2016 hingga Juli 2016, sebanyak 726 orang.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*