Breaking News

Marak Aksi Sepihak Pelarangan Beribadah Oleh Kelompok Anti Pancasila, Aparat Kepolisian Diminta Bertindak Tegas

Tegakkan Hukum seadil-adilnya, Kapolri harus tindak tegas ormas anti Pancasila.

Solidaritas Pemuda Indonesia menilai negara telah gagal melindungi hak dan kemerdekaan warga negara untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, seperti yang terjadi di Bandung. Dalam kejadian ini, negara  terkesan  tunduk pada tekanan sekelompok organisasi kemasyarakatan yang membubarkan rencana Kebaktian Kebangunan Rohani(KKR) di gedung Sabuga, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa(6/1/2016).

 

Dalam siaran persnya, Kamis(8/12/2016), Solidaritas Pemuda Indonesia sangat menyayangkan kejadian tersebut. Juru Bicara Solidaritas Pemuda Indonesia Betamasa Silalahi menjelaskan, kejadian di Bandung itu menunjukkan bahwa negara telah gagal menjamin hak beribadat warga negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Republik Indonesia.

 

“Hal ini mencerminkan  gagalnya peran negara lewat aparat pemerintah sipil dan keamanan dalam menjamin hak dan kemerdekaan beribadah sebagaimana diatur dan dinyatakan secara tegas dalam UUD 45 dan tersirat dalam Pancasila sebagai falsafah, konstitusi dan pedoman kita bersama dalam bernegara,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (08/12/2016).

 

Petisi dan pernyataan sikap Solidaritas Pemuda Indonesia ini ditanda tangani Reza Tehusalawany (Komunitas Politik Indonesia), Anggi Sanjaya GEMAKU ( Generasi Muda Khonghucu ), Anes Dwi Prasetya Ketua Demisioner PC HIKMAHBUDHI (Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia) Tangerang Selatan, Rio Tuasikal (CINTA Indonesia), Sunardo Panjaitan (Komunitas Muda Sadar Politik) dan Betamasa Silalahi (KPHI: Komunitas Profesional Hukum Indonesia).

 

Rencana KKR  yang diadakan Pdt. Stephen Tong di bawah naungan Stephen Tong Evangelical Ministry International (STEMI)   terpaksa batal setelah desakan kelompok yang menamakan dirinya Pembela Ahlus Sunnah(PAS).

 

Lebih disayangkan lagi menurut Solidaritas Pemuda Indonesia,  pelaksanaan acara  sudah mendapat izin dan sesuai prosedur. Tidak hanya itu,   Walikota Bandung Ridwan Kamil  juga memberi dukungan dan meminta  tetap dilanjutkan.

 

“Namun realita di lapangan pihak kepolisian setempat dalam hal ini Polrestabes Bandung tidak dapat memberikan jaminan hukum dan keamanan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai rencana awal sehingga acara KKR terpaksa harus dibatalkan,” ujar dia.

 

Demi menjalankan amanat konstitusi dalam melindungi hak beribadah seluruh warga negara  tanpa terkecuali, dan untuk memastikan agar hal ini tidak terjadi lagi, Solidaritas Pemuda Indonesia  mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk  mengevaluasi kinerja kepolisian setempat (Kapolda Jawa Barat dan Kapolrestabes Bandung) yang gagal memberi rasa aman dan menjamin berlangsungnya KKR yang sudah memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

 

“Juga meminta supaya kejadian itu diusut  melalui proses hukum yang terbuka sesuai prosedur yang berlaku di kepolisian atas kejadian ini, dan menyampaikan hasil pengusutan kejadian ini secara terbuka kepada publik,” ujar Betamasa.

 

Selain itu, Solidartas Pemuda Indonesia menyatakan perlunya komitmen penuh aparat kepolisian dalam menjamin agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari di daerah-daerah lain dan memastikan penegakan hukum dan perlindungan hak yang tidak diskriminatif dan tebang pilih.

 

Solidaritas Pemuda Indonesia juga menghimbau masyarakat umat beragama supaya bekerja sama satu sama lain dengan umat beragama lain.  Di sisi lain, unsur pimpinan daerah dihimbau untuk berperan aktif menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama untuk menjaga toleransi agar tercipta kehidupan yang aman, tentram, tertib dan saling menghormati.

 

“Sangat diperlukan mengedepankan dialog serta menyampaikan kritik dan unjuk rasa lewat jalur-jalur yang konstitusional dan disediakan oleh negara untuk menghindari terjadinya tindakan anarkis yang berpotensi meletupkan konflik horizontal,” jelas dia.

 

Solidaritas Pemuda Indonesia juga mendesak  Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Walikota Bandung Ridwan Kamil selaku  untuk  lebih aktif lagi dalam melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas di wilayahnya agar taat hukum dan menghargai perbedaan serta menjamin bahwa kejadian serupa terhadap kelompok beragama dan berkeyakinan apapun tidak akan terulang kembali.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*