Breaking News

Malah Tempatkan Indonesia di Kelompok Negara Paling Miskin, BPS Permalukan Jokowi

Malah Tempatkan Indonesia di Kelompok Negara Paling Miskin, BPS Permalukan Jokowi.

Badan Pusat Statistik (BPS) dianggap telah mempermalukan Presiden Jokowi dan Negara ini, lantaran menempatkan Indonesia dalam Kelompok Negara Paling Miskin di Dunia.

Hal itu berkenaan dengan data BPS yang mencoba mengelabui masyarakat Indonesia, seolah negeri ini mengalami penurunan kemiskinan, padahal sedang menempatkannya pada kelompok termiskin.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, Presiden Jokowi harusnya malu, karena sudah dipermalukan dengan data BPS seperti itu.

“Mengapa? Karena BPS di negara ini menggunakan indikator extreme poverty dalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, yakni 1,9 dolar purchasing power parity (PPP). Indikator mengukur kemiskinan untuk kelompok negara paling miskin,” tutur Salamuddin Daeng, dalam rilis persnya, Sabtu (04/08/2018).

Padahal, kata dia, Indonesia adalah negara anggota G20. Indonesia adalah satu di antara 20 negara dengan PDB terbesar di dunia. Indonesia dalam organisasi ini duduk setara dengan negara-negara kaya seperti Amerika Serikat dan negara kaya di Eropa.

“Tapi mengapa BPS menggunakan indikator negara paling miskin dalam mengukur tingkat kemiskinan?” tanyanya.

Padahal, negara anggota G20 yang lain menggunakan indokator yang lebih tinggi. India dan Brazil menggunakan indikator kemiskinan 3,20 dolar PPP. Bahkan Afrika Selatan menggunakan Indikator 5.50 dolar PPP. Juga, Malaysia yang bukan anggota H20 menggunakan indikator 5.50 dolar PPP. Sementara Amerika Serikat menggukan indikator 21.7 dolar PPP.

Dia mengatakan, Bank Dunia sendiri merekomendasikan standar kemiskinan yang baru. Untuk negara berkembang Bank Dunia merekomendasikan standar kemiskinan 3,20 dolar PPP. Untuk negara berpendapatan menengah 5.50 dolar PPP dan untuk negara berpendapatan tinggi 21.7 dolar PPP.

“Kebijakan BPS yang menggunakan indikator extreme poverty atau indikator negara paling miskin dalam mengukur tingkat kemiskinan, telah merusak reputasi negara Indonesia di dunia internasional dan merusak kredibilitas pemerintahan Jokowi di hadapan para pemimpin dunia khususnya pemerintahan negara G20,” ujarnya.

BPS mencatat, Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018.

Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.

“Maret 2018 untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin berada di dalam 1 digit. Kalau dilihat sebelumnya, biasanya 2 digit, jadi ini memang pertama kali dan terendah,” kata Kepala BPS Suhariyanto saat menggelar konferensi pers di kantornya, Senin (16/7/2018).

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia.

Bila dirinci lagi, terdapat penurunan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan per Maret 2018 sebesar 7,02 persen, turun dibandingkan September 2017 sebesar 7,26 persen.

Sama halnya dengan di perdesaan, di mana persentasenya pada Maret 2018 sebesar 13,20 persen, turun dari posisi September 2017 sebesar 13,47 persen.

Suhariyanto mengungkapkan, sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dari September 2017 hingga Maret 2018 adalah inflasi umum dalam periode itu sebesar 1,92 persen serta rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan untuk rumah tangga di 40 persen lapisan terbawah yang tumbuh 3,06 persen.

Faktor lain yaitu bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh 87,6 persen pada kuartal I 2018 atau lebih tinggi dibanding kuartal I 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen. Selain itu, juga dari program beras sejahtera ( rastra) dan bantuan pangan non-tunai kuartal I yang tersalurkan sesuai jadwal.

“Lalu karena nilai tukar petani Maret 2018 di atas angka 100, yaitu 101,94, dan kenaikan harga beras sebesar 8,57 persen pada September 2017 sampai Maret 2018 yang disinyalir mengakibatkan penurunan kemiskinan jadi tidak secepat periode Maret 2017 sampai September 2017,” ujarnya.

Kemiskinan tertinggi Jika ditarik mundur, pada 1999 Indonesia mencatat persentase kemiskinan paling tinggi, sebesar 23,43 persen atau setara dengan 47,97 juta penduduk miskin.

Angka kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap menurun meski sempat beberapa kali naik pada periode tertentu.

“Tetapi, menurut saya, kita masih punya banyak PR, bagaimana supaya kebijakan-kebijakannya lebih tepat sasaran sehingga penurunan kemiskinannya menjadi lebih tepat,”  ujar Suhariyanto.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*