Breaking News

Mahasiswa Harus Kritisi Peran Bank Sentral Dalam Penerbitan Mata Uang Baru

Mahasiswa Harus Kritisi Peran Bank Sentral Dalam Penerbitan Mata Uang Baru.

Sebagai kalangan berpikiran kritis yang terdidik, mahasiswa diminta mengkritisi peran Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral yang mengeluarkan mata uang baru.

 

Baru-baru ini, BI menerbitkan dan mengedarkan mata uang baru. Peredarannya masih menuai pro kontra.

 

Ketua Yayasan Dharma Pendidikan Jakarta Anthon Napitupulu menyampaikan, pro kontra terjadi dari mulai proses pencetakan uang baru itu, juga regulasi penerbitannya, teknologi yang digunakan, hingga gambar sejumlah pahlawan yang tertera di lembaran mata uang tersebut.

 

“Oleh karena itu, para mahasiswa harusnya lebih memahami proses bergulirnya aturan atau kebijakan yang dijalankan pemerintah, khususnya Bank Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Bank Sentral negara. Sehingga daya kritis mahasiswa dapat lebih terbangun dalam menganalisa informasi keliru yang beredar di masyarakat,” tutur Anthon Napitupulu, pada Seminar Nasional yang diadakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Sekolah Tinggi Manajemen Informasi Komputer (STIE-STMIK) Jayakarta dengan tema “Peran dan Kebijakan Peredaran Uang Baru oleh Bank Indonesia” di Aula STIE-SMTIK, Salemba, Jakarta Pusat, kemarin.

 

Menurut Anthon, membangun daya kritis mahasiswa dimulai dari kampus. “Jadi kegiatan ini sangat penting bagi mahasiswa untuk lebih memahami bagaimana proses-proses yang dilakukan oleh Bank Indonesia sampai dalam tahap siap edar,” ujarnya.

 

Di tempat yang sama, anggota Komisi XI DPR, Eva Sundari mengatakan, di era perkembangan ekonomi modern ini, Indonesia sangat memerlukan pengelolaan uang yang mutakhir atau up to date.

 

Menurut politisi PDIP itu, posisi strategis uang sebagai alat pembayaran dapat membuat pengelolaan keuangan sebuah bangsa menjadi lebih baik dalam bidang ekonomi maupun politik.

 

“Bank Sentral (BI) itu sepanjang sejarah selalu menjadi game changer yang selalu menentukan bagaimana dinamika ekonomi maupun politik” katanya.

 

Eva menjelaskan, posisi strategis Bank Sentral dalam perekonomian dapat dilihat dari kebijakan moneter yang bekerja lewat dua variabel, yakni Jumlah Uang Beredar (JUB) dan suku bunga.

 

Eva menambahkan, pengendalian JUB sangat penting dilakukan, karena naiknya JUB dapat memungkinkan masyarakat untuk membeli lebih banyak barang dan jasa.

 

“Naik turunnya JUB berarti berarti naik turunnya dana yang yang tersedia bagi kredit. Jika dana itu bertambah, maka suku bunga akan turun sehingga sektor usaha meluaskan investasi” ujarnya.

 

Untuk percetakan dan pengelolaan mata uang, kata Eva, BI diberikan kewenangan mengatur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 11, yang menyebutkan, satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan percetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan mata uang adalah Bank Indonesia.

 

“Jadi kewenangan itu ada di Bank Indonesia. Namun Bank Indonesia juga diwajibkan melaporkan pengelolaan mata uang ke DPR,” ucapnya.

 

Kegiatan itu juga dihadiri Kepala Unit Strategi Penanggulangan Uang Palsu Bank Indonesia, Rahadi Arudji dan Wakil DGM Divisi Operasional Bank Negara Indonesia, Feri Fariansis.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*