Breaking News

Mafia Tender dan Praktek Monopoli Kuasai Proyek Pemerintah, Pendemo Geruduk Kantor Dinas Bina Marga dan SDA Bekasi

Mafia Tender dan Praktek Monopoli Kuasai Proyek Pemerintah, Pendemo Geruduk Kantor Dinas Bina Marga dan SDA Bekasi.

Ratusan warga yang tergabung dalam Lembaga Rakyat Indonesia Bersatu (RIB) dan Forum Masyarakat Jasa Konstruksi (FMKJ) Bekasi menggeruduk kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi, di Jalan Margahayu Tengah, Bekasi Timur.

Aksi demonstrasi itu dilakukan atas dugaan maraknya lobi-lobi setan dan praktik mafia untuk menguasai tender proyek pemerintah.

Ketua Umum RIB Hitler Situmorang menuturkan, dugaan penguasaan proyek pemerintah di Bekasi sudah merambah di semua Dinas. Tender terbuka tidak pernah dilakukan.

“Yang ada lobi dan praktik mafia dari kelompok tertentu yang berkolaborasi dengan oknum pejabat di dalam. Mereka melakukan lobi-lobi setan, lobi-lobi tak fair, dan memonopoli semua program,” kata Hitler Situmorang.

Para pendemo juga menuntut agar setiap proyek pemerintah dilakukan secara fair dan terbuka. Sebab, lanjut Hitler, di pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ditegaskan agar Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dari ketentuan itu, kata dia, dapat diketahui unsur-unsur persekongkolan tender karena adanya dua atau lebih pelaku usaha; adanya persekongkolan; terdapat tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (MMPT); dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

“Faktanya, semua itu bertentangan, dan tidak dilaksanakan di pemerintahan Kota Bekasi, khususnya pada Dinas BMSDA,” ujar Hitler.

Dalam prakteknya, lanjut dia, permainan monopoli tender dan pengaturan lelang secara elektronik (LPSE) di Kota Bekasi pun bisa dilakukan.

“Bahkan ada jenis plotingan, dimana oknum kontraktor sudah ditetapkan jadi pemenang sebelum terbentuknya pokja kepanitiaan lelang,” ujarnya.

Praktik monopoli terjadi sepanjang tahun. Dikatakan Hitler, semua paket penunjukan langsung (PL) yang mempergunakan anggaran rutin dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah memiliki tuan atau pemilik yang tidak bisa diutak-atik lagi.

“APBD sudah di-plot kepada segelintir orang setiap tahunnya. Anehnya, segelintir orang tersebut adalah pelaku usaha kelas menengah ke atas dan sudah terbiasa melaksanakan proyek miliaran rupiah,” ungkap Hitler.

Koordinator FDMJK Jumanter Pardede mendesak disetopnya praktik pengaturan tender. Dia juga mendesak dibubarkannya Panitia Bentukan Dinas BMSDA.

“Efektifkan ULP. Hentikan monopoli persaingan usaha tidak sehat. Utamakan kontraktor lokal yang berdomisili di Kota Bekasi,” kata Jumanter.

Dia juga mendesak agar tender yang sudah sempat berjalan juga dibatalkan. Jumater mengatakan, dugaan terjadinya persekongkolan tender (collosive tendering atau rigging) telah mengakibatkan persaingan yang tidak sehat.

“Itu tidak memenuhi asas keadilan dan keterbukaan. Itu tindakan diskriminatif,” ujarnya.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Aksi, Tonny Sitanggang memaparkan adanya monopoli tender yang dipegang oleh satu pihak.

Penyediaan barang dan jasa dari satu pihak itu meliputi, kesamaan dokumen teknis, yakni metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan dan dukungan teknis.

“Juga ada keikutsertaan beberapa perusahaan yang dikendalikan oleh satu orang,” ungkap Tonny.

Selain itu, terdapat kesamaan atau kesalahan isi dari dokumen baik itu format penulisan, susunan serta pengetikan. “Itu dikerjakan dan dikendalikan oleh satu orang,” ujarnya.

Sebanyak enam orang perwakilan pendemo diterima oleh Plt Kadis PUPR Arif Maulana bersama para Kabid dan Kasie Dinas PUPR.

Ketua Umum RIB Hitler Situmorang mengungkapkan, dalam pertemuan mereka, Dinas BMSDA sepakat memberikan keterangan dalam waktu tiga hari.

“Nanti tiga hari lagi akan disampaikan penjelasan dan tanggapannya,” ucap Hitler.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*