Breaking News

Mafia Juga Kuasai Perfiliman Indonesia, Biang Korupsi Masih Bercokol di LSF, Aparat Hukum Kemana Aja?

Biang Korupsi masih bercokol di Lembaga Sensor Film (LSF), Mafia juga kuasai perfiliman Indonesia. Kapan akan dibongkar tuntas?

Lembaga Perfiliman Indonesia tersengat kasus korupsi.  Kali ini, Lembaga Sensor Filim (LSF) sudah kena getah tindak pidana korupsi. Aparat Kepolisian diminta mengusut tuntas sejumlah tindak pidana korupsi di lembaga ini.

 

Pegiat Anti Korupsi di Perfiliman Indonesia (AKPI), Nando Tornando Togatorop menyampaikan, sejumlah pengadaan berbau korupsi di LSF telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum, namun tidak ditindaklanjuti.

 

Menurut Nando, proyek pengadaan barang-barang, lelang dan juga praktik percaloan masih terus menjamur di LSF.

 

“Sudah berkali-kali terjadi. Sudah dilaporkan juga. Bahkan, ada rekanan yang menang tender terus menerus di LSF itu. Nilainya yang kami hitung mencapai Rp 10 miliar. Ini baru dari satu pengadaan. Aparat penegak hukum harus membongkar tuntas permainan korupsi di LSF,” ujar Nando Tornando, di Jakarta, Sabtu, (18/03/2018).

 

Nando mengaku heran, lembaga seperti LSF yang merupakan satu-satunya lembaga sensor filim di Indonesia ternyata tidak juga bersih dari korupsi. Para petinggi lembaga ini pun, kata dia, mengelola LSF bagai milik pribadi saja.

 

“Kasusnya banyak banget. Belum lagi korupsinya, belum percaloannya, belum pengadaannya, belum lagi para anggota LSF-nya yang terus-terusan korup dan melanggar hukum,” ujar dia.

 

Sebenarnya, lanjut  Nando, sudah ada beberapa laporan yang mereka sampaikan kepada aparat Kepolisian. Entah mengapa, pengusutannya tidak kunjung tuntas.

 

“Sebelumnya, sudah ada dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Tadinya tinggal menunggu gelar perkara dan masukkan ke penjara. Kerugian negaranya sudah sangat jelas. Namun, nampaknya penanganan kasusnya digantung-gantung, dan ada informasi bahwa penanganannya sengaja dibuat penyidik sebagai ajang pemerasan. Ini harus diusut tuntas,” ujarnya.

 

Dia mengungkapkan, LSF merupakan lembaga independen yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu sudah berkali-kali melakukan pengadaan.

 

Kepala Sekretariat LSF Ir Wawan Iriawan yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam pengadaan 8 set Digital Cinema Package (DCP) pada 2015, telah menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 10 miliar.

 

Kasus ini, pada November 2016 sudah berada di tangan Kepolisian Jakarta Selatan. Sebanyak dua orang pejabat LSF ditetapkan sebagai tersangka yakni H Moch Effendi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Bambang Gunarto yang merupakan rekanan yang selalu menang tender.

 

“Setelah dilakukan perhitungan, harga alat yang diadakan cuma Rp 460-600 jutaan. Namun pengusutannya digantung sejak tahun lalu sampai kini,” ujar Nando.

 

Dia mengungkapkan, Kepala Sekretariat LSF Wawan Iriawan yang dikenal juga sebagai kepsek di LSF itu mengatur semua tender dan permainan. “Dia mendapatkan gratifikasi yang sangat besar. Namun, dia malah aman-aman saja,” ujarnya.

 

Bukan hanya proyek pengadaan, lanjut dia, praktek percaloan agar lulus sensor pun bermain gila-gilaan di LSF.

 

Nando mengatakan, Kepala Sekretariat LSF Wawan Iriawan memasang tarif antara Rp 25 juta hingga Rp 50 juta per satu judul filim yang akan disensor. Dalam memuluskan aksinya, Wawan memasang sejumlah kaki tangannya bernama Bang Rosi.

 

“Jika tidak mau membayar tarif itu, maka judul filem itu tidak akan lulus sensor. Bahkan, perusahaan yang tidak punya IUP pun bisa diakal-akali biar lolos,” ujarnya.

 

Padahal, kalau mengikuti tarif resmi, lanjut dia, sesuai aturan yang berlaku, untuk satu judul film layar lebar pada proses sensor, mengukur film dan meng-kopi filem sampai dikeluarkannya Surat Lulus Sensor (SLS) tidak sampai Rp 10 juta.

 

“Memang mafia ferfiliman sedang berkuasa di LSF. Ini harus dibongkar. Merusak negara ini dan merusak Indonesia,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*