Breaking News

Mafia dan Korupsi Ferfiliman Harus Dibongkar Tuntas, Polisi Jangan Masuk Angin Dong!

Mafia dan Korupsi Ferfiliman Harus Dibongkar Tuntas, Polisi Jangan Masuk Angin Dong!

Aparat Kepolisian diminta serius mengusut sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Sensor Film (LSF). Sejumlah praktik korup yang sudah dilaporkan kepada pihak Kapolisian belum mendapat pengusutan yang serius.

 

Hal itu disampaikan Pegiat Anti Korupsi di Perfiliman Indonesia (AKPI), Nando Tornando Togatorop, di Jakarta, Kamis (06/04/2017).

 

Dijelaskan Nando, dugaan tindak pidana korupsi di LSF sudah sejak setahun lalu diusut oleh Kepolisian Polda Metrojaya. Namun, hingga kini tidak ada perkembangan pengusutan yang berarti.

 

Nando berharap, aparat kepolisian serius mengusut perkara-perkara yang terjadi di lembaga kebudayaan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu.

 

“Belum ada perkembangan yang berarti. Semoga aparat Kepolisian serius mengusut tuntas berbagai praktik kotor dan korupsi di LSF. Semoga aparat tidak masuk angin,” ujar Nando.

 

Dia menjelaskan, hampir semua proses pengadaan dilingkari oleh koruptor di LSF. Bukan hanya itu, praktik pungutan liar (pungli), sogok menyogok, penyensoran film yang tidak transparan hingga kolusi, dan nepotisme, sangat marak di lembaga yang kini dipimpin Ahmad Yani Basuki itu.

 

“Hampir semua, mulai dari pegawai kecil, hingga lingkaran petinggi, semua memasang kaki tangan dan melanggengkan praktik kotor di LSF,” ujarnya.

 

Sayangnya, lanjut Nando, Ketua LSF Ahmad Yani Basuki sendiri pun hanya mendapat laporan yang bersifat ABS (Asal Bapak Senang), dan tidak melakukan cross check yang faktual terhadap praktik-praktik korup yang dlakukan anak buahnya.

 

Diungkapkan Nando, kasus yang sudah dilaporkan dan sempat diusut oleh Kepolisian. Kasus itu adalah pengadaan 8 set Digital Cinema Package (DCP) pada 2015, yang telah menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 10 miliar.

 

Dikatakan Nando, sudah ada dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Tadinya, kata dia, tinggal menunggu gelar perkara dan masukkan ke penjara. Namun mendadak seperti tak ada kabar lagi dari Kepolisian.

 

“Nampaknya penanganan kasusnya sengaja digantung-gantung. Kami mendapat informasi bahwa penanganannya sengaja dibuat penyidik sebagai ajang pemerasan. Ini harus diusut tuntas,” ujarnya.

 

Dia mengungkapkan, LSF merupakan lembaga independen yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu sudah berkali-kali melakukan pengadaan.

 

Kepala Sekretariat LSF Wawan Iriawan yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam pengadaan 8 set Digital Cinema Package (DCP) pada 2015, telah diperiksa penyidik. Bersama dia, juga diperiksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Moch Effendi. Pengadaan DCP yang terdiri dari Projector Barco 6E, Server Barco ICMP Alchemi, langsung terpasang di Projector, Merek Speaker Soundsystem JBL, Audio Processor Dolby CP750, System Sound Dolby Surround 5.1, yang kesemuanya itu ada 8 Set, tidak kunjung dituntaskan.

 

Nando me-review, pada November 2016, proses pengusutan sudah sempat dilakukan Kepolisian. Sebanyak dua orang pejabat LSF ditetapkan sebagai tersangka yakni Moch Effendi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Bambang Gunarto yang merupakan rekanan yang selalu menang tender.

 

“Setelah dilakukan perhitungan, harga alat yang diadakan cuma Rp 460-600 jutaan. Namun pengusutannya digantung sejak tahun lalu sampai kini,” ujar Nando.

 

Dia mengungkapkan, Kepala Sekretariat LSF Wawan Iriawan yang dikenal juga sebagai kepsek di LSF itu mengatur semua tender dan permainan. “Dia mendapatkan gratifikasi yang sangat besar. Namun, dia malah aman-aman saja,” ujarnya.

 

Bukan hanya proyek pengadaan, lanjut dia, praktek percaloan agar lulus sensor pun bermain gila-gilaan di LSF.

 

Nando mengatakan, Wawan Iriawan memasang tarif antara Rp 25 juta hingga Rp 50 juta per satu judul film yang akan disensor. Dalam memuluskan aksinya, Wawan memasang sejumlah kaki tangannya bernama Rosi dkk.

 

“Jika tidak mau membayar tarif itu, maka judul filim itu tidak akan lulus sensor. Bahkan, perusahaan yang tidak punya IUP pun bisa diakal-akali biar lolos,” ujarnya.

 

Padahal, kalau mengikuti tarif resmi, lanjut dia, untuk satu judul film layar lebar pada proses sensor, mengukur film dan meng-kopi film sampai dikeluarkannya Surat Lulus Sensor (SLS), tidak sampai Rp 10 juta.

 

“Memang mafia ferfiliman sedang berkuasa di LSF. Ini harus dibongkar. Merekia merusak negara ini dan merusak Indonesia,” pungkasnya.

 

Atas persoalan ini, Kepala Sekretariat LSF Wawan Iriawan menyampaikan, kasus korupsi pengadaan 8 set DCP itu sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Menurut Wawan, pihaknya tidak terlibat. Dia malah meminta Kepolisian membuktikan apakah benar sebanyak itu korupsi yang terjadi di LSF.

 

“Kami mendorong kepolisian agar memroses dugaan tindak pidana korupsi itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, supaya menjadi terang permasalahannya,” ujar Wawan.

 

Terkait dugaan pembengkakan tarif sensor, menurut Wawan, proses pelayanan penyensoran dilaksanakan secara terbuka dam transparan.

 

“Termasuk besaran tarif yang dikenakan terhadap film dan iklan film yang akan disensor,” ujarnya.

 

Secara formal, lanjut Wawan, para pemohon dapat memantu setiap permohonan sensor lewat website LSF. “Termasuk kuitansi pembayarannya,” ujarnya.

 

Wawan mengatakan, pihaknya malah berupaya mencegah terjadinya praktik pungutan liar di luar ketentuan yang berlaku.

 

“Agar tidak muncul dugaan-dugaan yang cenderung berkembang menjadi fitnah yang tidak berdasar. LSF telah berulang kali menghimbau agar pemilik film dapat datang dan mendaftarkan langsung ke LSF tanpa perantara,” pungkas Wawan.

 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono berjanji akan mengecek perkembangan pengusutan dan akan memastikan proses pengutuan kasus itu berjalan dengan semestinya.

 

“Akan saya cek prosesnya,” ujar Kombes Pol Argo Yuwono, ketika dikonfirmasi wartawan.

 

Menurut Argo, jika memang sudah diproses awal, maka penyidik akan melanjutkan pengusutannya. “Ya akan saya cek kalau sudah dilaporkan. Akan saya cek sudah sejauh mana prosesnya,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*