Breaking News

Luncurkan Inkuiri, Komnas HAM Masih Optimis Persoalan Masyarakat Adat Dapat Diselesaikan

Komnas HAM Masih Optimis Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Masyarakat Adat Bisa Diselesaikan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) optimis bahwa berbagai persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat Adat dapat diselesaikan.  Hal itu dituangkan oleh Komnas HAM dalam inkuiri nasional mengenai hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan. Hasil penyelidikan menyeluruh ini diharapkan menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagi pemerintah dalam memenuhi dan melindungi hak-hak masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat, menuturkan inkuiri nasional merupakan implementasi dari amanat konstitusi tentang perlindungan hak-hak warga negara. “Inkuiri nasional ini merupakan bagian advokasi Komnas HAM untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayahnya, tidak hanya di kawasan hutan tapi juga di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola perusahaan-perusahaan besar,” ujarnya dalam peluncuran Buku Inkuiri Nasional Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta.

Dia menerangkan, Pasal 6 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengamanatkan penegakan HAM terhadap masyarakat hukum adat harus dilindungi secara hukum. Identitas masyarakat hukum adat atas tanah dan ulayat juga wajib dilindungi oleh negara.

“Inkuiri nasional ini merupakan terobosan Komnas HAM yang meliputi kegiatan pemantauan, mediasi, penelitian, dan penyuluhan,” kata Imdadun.

Dalam melakukan inkuiri ini, Komnas HAM tidak hanya menghadirkan korban dan pelaku, tapi juga pemerintah daerah, institusi negara, dan organisasi masyarakat sipil. Imdadun mengakui, tidak semua kasus pelanggaran HAM bisa direspon Komnas Ham melalui pemantauan, mediasi, ataupun kajian. “Inkuiri nasional ini diharapkan dapat menutupi kelemahan Komnas HAM dalam penanganan kasus,” ujarnya.

Berdasarkan hasil inkuiri tersebut Komnas HAM telah memilih 40 kasus masyarakat hukum adat di kawasan hutan pada 7 wilayah yang mewakili karakteristik hutan dan persebarannya. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan beberapa akar masalah terjadinya praktik-praktik pelanggaran HAM terhadap masyarakat hukum adat.

Diantaranya, belum adanya pengakuan atas masyarakat hukum adat, penyederhanaan keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan menjadi sekedar persoalan administrasi atau legalitas, dan kebijakan pembangunan bias pertumbuhan ekonomi.

Pelanggaran hak masyarakat adat juga terjadi akibat patriarki di tubuh negara dan masyarakat adat dan kekosongan lembaga penyelesaian konflik agraria yang memiliki otoritas menyelesaikan konflik secara adil.

“Permasalahan bertambah rumit ketika aparat pemerintah, termasuk Polri, terlibat dalam konflik dan tidak bersikap netral dalam sebagian besar kasus. Ketika konflik berlangsung tidak seimbang, kekerasan kerapkali dianggap sebagai cara penyelesaian,” katanya.

Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, mengatakan pihaknya sudah lama menantikan laporan inkuiri nasional Komnas HAM tentang hak masyarakat adat dan wilayahnya di kawasan hutan.

“Kami dari masyarakat adat setiap minggu datang ke Komnas HAM untuk melaporkan kasus pelanggaran HAM. Saat ini lebih dari 70 persen hutan adat berada di kawasan hutan yang dinyatakan sebagai milik negara,” ujarnya.

Abdon berharap inkuiri ini dapat menjadi upaya pemulihan hubungan masyarakat adat dengan negara. Menurutnya, pengakuan terhadap tanah adat masih remang-remang.

“Walaupun inkuiri nasional ini sudah memiliki rekomendasi, di lapangan belum ada perubahan yang berarti,” ujarnya.

Dia meminta agar laporan inkuiri nasional ini dapat mengakhiri pelanggaran hak-hak masyarakat adat oleh negara. Pelanggaran hak masyarakat adat dikhawatirkan mengancam integritas bangsa. AMAN, lanjut Abdon, terus mendesak pemerintah untuk menyelesaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan membentuk Satgas Masyarakat Adat.

“Semoga pada 2016 ini pemerintah sudah dapat memulihkan hak masyarakat adat untuk memperkuat bangsa ini,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki menyatakan, pemerintah sangat prihatin dengan banyaknya konflik HAM yang terjadi di wilayah adat, apalagi yang saat ini dikuasai perusahaan.

“Bapak Presiden berkomitmen memperbaiki kondisi ini, kita terus belajar di tahun kedua pemerintahan ini, untuk menyelesaikan masalah akut dan kompleks seperti kasus masyarakat adat,” katanya.

Terkait RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Satgas Masyarakat Adat, Teten mengakui ada banyak badan yang harus dibentuk. Sementara Pemerintahan Jokowi hendak melakukan debirokrasi agar pemerintah tidak terlalu gemuk.

“Pembentukan badan baru ini tidak boleh tumpang tindih, atau membebani negara. Maka dari itu mari kita bekerja sama menyelesaikan masalah hak-hak masy adat secara komprehensif,” tuturnya.

Pemerintah, lanjut Teten, memahami penderitaan dan kehilangan masyarakat adat akan hak-haknya. “Presiden Jokowi tidak punya handicap untuk menyelesaikan masalah ini. Masyarakat adat dengan segala kearifannya diharapkan dapat bersabar untuk penyelesaian masalah ini. Kita tentu berharap masalah ini selesai agar kita lebih ringan dalam melangkah ke depan,” pungkasnya.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*