Breaking News

LPSK Mengaku Siap Melindungi Saksi Dan Korban, Jangan Sungkan-Sungkan

LPSK Mengaku Siap Melindungi Saksi Dan Korban, Jangan Sungkan-Sungkan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengimbau aparat penegak hukum untuk memanfaatkan program perlindungan saksi dan korban yang dilaksanakan LPSK sesuai mandat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Himbauan ini disampaikan menyikapi kasus tewasnya saksi kunci perkara korupsi e-KTP, Johannes Marliem.

 

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan, belajar dari kasus tewasnya Johannes Marliem, salah satu saksi korupsi KTP elektronik, pihaknya mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apabila ada saksi atau pelapor tindak pidana korupsi yang rentan mendapatkan intimidasi atau ancaman, agar segera merekomendasikan perlindungannya kepada LPSK.

 

“Dengan demikian LPSK bisa memberikan perlindungan. Tetapi, kalau KPK tidak mengirimkan saksi tersebut, LPSK juga tidak bisa memaksa. Kasus Johannes hanya salah satunya, banyak kasus lain dimana saksi atau pelapornya butuh perlindungan,” katanya di Jakarta, Selasa (15/08/20170.

 

Semendawai menerangkan, LPSK dan KPK lahir dari rahim yang sama, yaitu Tap MPR Nomor 8 Tahun 2001 yang mengamanatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dari Tap MPR itu, dimandatkan pembentukan lembaga khusus pemberantasan korupsi dan program perlindungan saksi. “Jadi, dua lembaga ini harus berjalan seiring,” sebutnya.

 

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menyoroti terungkapnya safe house yang dimiliki KPK berdasarkan temuan Pansus Angket KPK. Apalagi dalam regulasi saat ini yang secara jelas menyebutkan tentang safe house ada dua, yaitu UU Pemberantasan KDRT dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

 

“LPSK baru tahu KPK punya safe house setelah Pansus Angket KPK mengungkapnya,” katanya.

 

Menurut dia, saat ini yang terjadi antara Pansus Angket KPK DPR RI dengan KPK, seharusnya dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi perlindungan saksi khususnya dalam tindak pidana korupsi. Sebab, perlindungan saksi harus dilakukan lembaga khusus untuk menghilangkan adanya konflik kepentingan.

 

“Program perlindungan saksi harus terpisah dan tidak ditangani pihak yang melakukan penyidikan. Penting agar tidak ada konflik kepentingan, baik dari pihak penyidik maupun saksi yang dilindungi,” ujarnya.

 

Sebelumnya, menyikapi kematian saksi kunci kasus dugaan korupsi e-KTP, Johannes Marliem, KPK memastikan penanganan perkara e-KTP yang telah merugikan negara Rp 2,3 triliun itu tetap berjalan. “Dalam konteks penanganan perkara proses penyidikan (kasus e-KTP) terus berjalan. KPK akan jalan terus dengan tersangka SN (Setya Novanto) atau MN (Markus Nari). Kita terus dalami bukti-bukti,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

 

KPK sendiri menyerahkan penanganan perkara kematian Johannes Marliem kepada kepolisian Amerika Serikat, seperti menyelidiki penyebab kematiannya. “Penyidikan menjadi domain otoritas setempat,” kata Febri.

 

Sebagaimana diketahui, Johannes Marliem meninggal dunia di Los Angeles, Amerika Serikat. Berdasarkan kabar yang beredar, Marliem bunuh diri di kediamannya. Johannes Marliem adalah Direktur Biomorf Lone LLC, Amerika Serikat, perusahaan yang menyediakan layanan teknologi biometrik yang menjadi saksi penting untuk membongkar kasus korupsi e-KTP.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*