Breaking News

Lokakarya Tragedi 1965 Dibubarkan Paksa, Aparat Dinilai Sewenang-wenang

Lokakarya evaluasi dan perencanaan terkait pelanggaran HAM 1965-1966 yang digelar International People’s Tribunal (IPT) 65 di Klender, Jakarta Timur, Selasa (1/8) lalu dibubarkan paksa oleh aparat. Kondisi ini membuat kecewa kalangan aktivis dan korban Tragedi 1965 yang tergabung dalam IPT 65. Mereka menilai aparat sudah sewenang-wenang dalam mengintervensi hak warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.

 

Aktivis IPT 65, Dianto Bahriadi menuturkan, beberapa jam sebelum lokakarya dimulai, panitia lokakarya didatangi aparat Kepolisian Resort Jakarta Timur, Koramil Duren Sawit, serta Lurah Jakarta Timur. Aparat mengintervensi panitia dan pengelola tempat untuk membatalkan acara. Alasannya, lokakarya tersebut belum berizin.

 

“Padahal baik pihak pengelola sudah menyepakati sewa-menyewa lokasi, dan tidak lazim meminta izin kepada aparat setempat untuk sebuah kegiatan lokakarya kecil yang tidak untuk umum dengan jumlah peserta 20-25 orang,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Komnas Perempuan, Jalan Latuharhary, Jakarta, Rabu (02/08/2017).

 

Padahal, bila merujuk pada Juklap Kapolri no. Pol/02/XII/95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat, pertemuan tersebut tidak membutuhkan izin. Peserta lokakarya tidak berjumlah 300-500 orang, tidak akan menggunakan kembang api, apalagi menggelar panggung musik.

 

Dianto menyebutkan, beberapa peserta yang datang lebih awal diinterogasi mengenai rincian kegiatan dan surat undangan. Peserta ditekan dan terintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan aparat. Aparat bahkan menegaskan bahwa kegiatan apapun di tempat tersebut harus memiliki izin.

 

“Aparat keamanan wajib terlibat, terutama karena ada laporan. Namun ketika kami, panitia lokakarya, menanyakan siapa yang melaporkan kepada pihak kepolisian, Kasat Intel tidak menjawab. Menurutnya panitia tidak perlu tahu,” ungkapnya.

 

Menurut Dianto, kedatangan aparat keamanan yang terdiri dari unsur polisi dan TNI serta beberapa orang intelijen merupakan tindakan intimidatif terhadap warga sipil dan pihak pengelola tempat.

 

“Karena melihat pihak pengelola lokasi acara mengalami tekanan, Panitia IPT65 memutuskan untuk melanjutkan acara di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta,” katanya.

 

Sebagai warga sipil, pihaknya memandang bahwa kebebasan berkumpul dan berdiskusi yang merupakan hak asasi setiap orang dan hak konstitusional warga negara telah dirampas secara sewenang-wenang oleh aparat keamanan.

 

Sementara itu, Kapolres Jakarta Timur Andry Wibowo mengatakan faktor keamanan menjadi alasan saat kepolisian membubarkan lokakarya International People’s Tribunal (IPT) 65 pada Selasa (1/8) lalu. Menurutnya, polisi hanya mencegah terjadinya konflik di masyarakat.

 

“Di masyarakat kita masih banyak yang memiliki persepsi berbeda tentang peristiwa itu. Untuk mencegah konflik, maka polisi mengambil langkah pencegahan. Bukan hanya soal pembahasannya, tapi kemudian isu sensitif yang kemudian jadi konflik juga harus dicegah,” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*