Breaking News

Lindungi Perladangan Rakyat, Walhi dan ESDM Bentuk Joint Monitoring Untuk Geruduk Perusahaan Tambang Nakal

Lindungi Perladangan Rakyat, Walhi dan ESDM Bentuk Joint Monitoring Untuk Geruduk Perusahaan Tambang Nakal.

Joint Monitoring antara pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) dengan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terbentuk untuk melakukan monitoring dan menggeruduk perusahaan tambang yang nakal. Dengan demikian, joint monitoring ini diharapkan mampu memberikan jaminan dan perlindungan bagi lahan dan perladangan rakyat, agar bisa dipergunakan dan diolah bagi kesejahteraannya.

 

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara, Dana Prima Tarigan menyampaikan, untuk wilayah Sumatera Utara, pihaknya membangun joint monitoring itu bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Utara guna penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) lebih peduli terhadap lingkungan hidup dan tata kelola pertambangan yang baik.

 

Dijelaskan Dana Tarigan, apresiasi atas kinerja Dinas ESDM Sumut dan tim join monitoring dan review ijin yang sudah berjalan untuk melakukan investigasi lapangan dan mereview perijinan yang selama ini dikeluarkan patut diberikan. Dia pun berharap, upaya itu menjadi langkah awal yang baik untuk perbaikan tata kelola perijinan sektor pertambangan Sumut demi menyelamatkan lingkungan hidup.

 

“Sekali lagi, kita apresiasi keterbukaan dinas ESDM Sumatera Utara atas keterbukaan dinas ESDM Sumut ini dalam perbaikan tata kelola di sektor perijinan tambang ini diharapkan dapat memperbaiki citra Provinsi Sumatera Utara di bidang pengelolaan sumber daya alam yang sampai saat ini menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi,” tutur Dana Tarigan, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (29/09/2017).

 

Diungkapan Dana, pada Agustus 2017 lalu, Tim yang dibentuknya di tugaskan untuk melakukan investigasi lapangan serta mengcroscek terhadap 2 izin usaha pertambangan (IUP) yang sudah dicabut dan 3 IUP yang masih aktif di Taput, Tapsel dan Labura.

 

Jadi, lanjut dia, kelima perusahaan yang dulunya sudah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) diantaranya PT Panca Karya Prima dengan luas WIUP seluas 31.070 Ha, PT Surya Kencana Pertiwi Tambang seluas 39.550 Ha, PT Pancaran Bukit Batubara seluas 14.400 Ha, PT Jalahan Batubara Prima seluas 1.035 Ha, dan PT Inti Cipta Jaya Tambang seluas 19.310 Ha sudah ditangan tim Joint Monitoring.

 

Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara, Zubaidi mengatakan, dari hasil investigas lapangan itu ada sejumlah rekomendasi yang akan ditindaklanjuti segera.

 

“Sudah dilaporkan kepada saya,” ujar  Zubaidi.

 

Zubaidi mengatakan tim joint monitoring dan  review ijin itu terjalin antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Utara. Tim ini sudah dibentuk dan bekerjama mulai Juni 2017. Orang-orang yang duduk di tim itu, lanjut dia, terdiri dari 5 orang, yakni  2 orang berasal dari Dinas ESDM yaitu Dedy Kurniawan Nasution, dan Endilo Krtysti Karo-Karo, serta 3 orang dari WALHI Sumut yaitu Khairul Bukhari, Sandrak Manurung dan Doni Latuparisa.

 

Sebelumnya, tim juga telah melakukan review terhadap 2 IUP di Tapanuli Utara dan merekomendasikan pencabutan 2 IUP tersebut. Kedua IUP tersebut yaitu PT Panca Karya Prima dengan luas WIUP seluas 31.070 Hakini telah dicabut melalui  Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:671/446/DPMPPTSP/5/VII/2017 dan PT. Surya Kencana Pertiwi Tambang seluas 39.550 Ha dicabut melalui Keputusan Gubernur Nomor :671/445//DPMPPTSP/5/VII/2017 pada tanggal 5 Juli 2017.

 

“Dengan terbentuknya Tim Joint Monitoring ini diharapkan ada masukan-masukan, terutama dari WALHI Sumut guna penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) lebih peduli terhadaplingkungan hidup, tata kelola pertambangan yang baik sesuai arahan Bapak Gubernur Sumatera Utara bahwa pengurusan izin harus transparan untuk menuju ‘Sumut Paten’,” ujarnya.

 

Dijabarkan dia, dari 3 izin usaha pertambangan (IUP) tersebut, merekomendasikan; pertama, penciutan wilayah konsesi PT Inti Cipta Jaya Tambang yang berada di kawasan Hutan Lindung yang menjadi habitat dan koridor satwa yang dilindungi; kedua, menjamin wilayah kelola rakyat (perkebunan/perladangan) tetap dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghidupan masyarakat; tiga, mencabut IUP PT Pancaran Bukit Batubara dengan tetap membayar kewajiban finansial (landrent) selama 5 tahun yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.073.283.200 dan keempat, mencabut IUP PT. Jalahan Batubara Prima dengan tetap membayar kewajiban finansial (landrent) yang merugikan negara sebesar Rp. 258.592.680.

 

Anggota Tim Monitoring Sandrak Manurung menyampaikan, sayangnya, setelah pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) WALHI Sumut mendorong agar konsesi IUP tersebut tidak dicadangkan kembali dalam Wilayah Pencadangan Negara (WPN), perusahaan pemegang IUP yang sudah dicabut juga harus tetap membayar kewajibannya yaitu Landrent sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

 

“Serta mendorong Gubernur Sumatera Utara segera mengeluarkan kebijakan Jeda Pemberian Izin Pertambangan Baru khususnya di Kawasan Hutan Lindung dan Konservasi dan melakukan evaluasi IUP sebagai perbaikan tata kelola pertambangan di Sumut,” ujar Sandrak Manurung.

 

Menurut Inspektur tambang yang masuk dalam tim join monitoring Dedy Kurniawan Nasution, ada nilai positif yang di dapat dari kegiatan join monitoring ini, kegiatan ini dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat terutama stakeholder (pemangku kepentingan) dalam memahami Good Mining Practice (Kaidah penambangan yang baik).

 

“Yang meliputi Penetapan cadangan, Kajian kelayakan, Kontruksi, Penambangan, pengolahan dan pengangkutan, Penutupan tambang dan Pasca tambang/ pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

 

Dalam prakteknya, lanjut Sandrak Manurung, kegiatan tersebut harus peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, menerapkan prinsip konservasi dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat sekita. “Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*