Breaking News

Lindungi Buruh Migran, Koalisi Sipil Desak Negara ASEAN Segera Laksanakan Deklarasi Cebu

Lindungi Buruh Migran, Koalisi Sipil Desak Negara ASEAN Segera Laksanakan Deklarasi Cebu.

Organisasi masyarakat sipil dari delapan negara ASEAN mengadakan konsultasi regional untuk membahas langkah advokasi yang akan diberikan kepada pemerintah masing-masing di Jakarta, kemarin. Mereka mendesak pemerintah negara-negara ASEAN untuk meningkatkan upaya perlindungan bagi buruh migran di masing-masing negara.

 

Program Manager Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra menyampaikan, Koalisi Masyarakat Sipil ASEAN mendesak pemerintah untuk meningkatkan perlindungan buruh migran dengan mengadopsi Deklarasi Cebu ke dalam peraturan yang mengikat secara hukum di negara masing-masing.

 

“Kami mendorong pemerintah membangun satu instrumen yang kuat dan mengikat secara hukum. Kami akan berikan masukan ke Menteri Ketenagakerjaan dan duta-duta besar negara ASEAN untuk diperhatikan dan diadopsi di ASEAN Summit pada November 2017,” katanya di Jakarta, Rabu (19/07/2017).

 

Daniel mengatakan, saat ini banyak negara di ASEAN yang belum mengadopsi Deklarasi Cebu tentang buruh migran ke dalam aturan hukum negaranya. Oleh itu, Koalisi Masyarakat Sipil ASEAN itu akan mendesak para pemimpin negara yang akan berkumpul pada ASEAN Summit untuk dapat memberi komitmennya demi peningkatan perlindungan bagi buruh migran.

 

Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah bagi aturan perlindungan mengenai buruh migran dapat juga mencakup keluarga mereka. Selain itu, juga mendesak perlindungan bagi seluruh buruh migran terlepas dari status kepegawaiannya yang legal maupun yang ilegal.

 

Perwakilan dari Centre for Migrant Filipina, Ellene Esana mengatakan, rekomendasi juga diberikan agar ada ketentuan khusus mengenai buruh migran perempuan dan pekerja domestik seperti pembantu rumah tangga yang mayoritas perempuan, sesuai dengan Deklarai CEDAW dan Konvensi ILO Nomor 189.

 

“Kami menginginkan agar diskriminasi terhadap pekerja migran perempuan dihilangkan,” katanya.

 

Esana menambahkan, 10 tahun lalu Deklarasi Cebu dihasilkan ketika Filipina menjadi ketua ASEAN, dan terobosan untuk mengesahkan instrumen yang mengikat bisa dibuat karena sekarang ASEAN di bawah kepemimpinan Filipina. Menurutnya, ada empat hambatan dalam mencapai konsensus di antara anggota ASEAN dalam mengadopsi instrumen perlin­dungan buruh migran yang mengikat secara hukum.

 

Pertama, terkait dengan sifat dokumen tersebut. Dalam hal ini kesepakatan sulit diraih karena negara-negara pe­ngirim buruh migran didorong untuk mengadopsi instrumen tersebut pada taraf yang mengikat secara hukum, sesuatu yang tidak diterima negara penerima.

 

Kedua, terkait dengan pekerja migran tanpa keterangan (undocumented migrant worker). “Jadi ada negara-negara yang hanya mau melindungi pekerja migran yang sah atau berdokumen,” ujarnya.

 

Ketiga, negara-negara ASEAN gagal mencapai konsensus berkaitan dengan pelibatan anggota keluarga pekerja migran. Keempat, terkait dengan paradigma.

 

“Beberapa negara men­dorong pendekatan hak asasi manusia, sementara negara-negara lain ingin berbasis pada pembangunan saja,” ujarnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*