Breaking News

Lima Orang Jaksa Ditangkap KPK, Tiga Tahun Pemberantasan Korupsi Di Era Jokowi…Merah

Lima Orang Jaksa Ditangkap KPK, Tiga Tahun Pemberantasan Korupsi Di Era Jokowi...Merah.

Pada tahun ketiganya, pemerintahan Jokowi-JK masih belum mampu menjawab harapan rakyat. Hal ini tampak dari kasus-kasus korupsi yang terus terungkap hingga buruknya tata kelola pemerintahan dan partai politik.

 

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari, menuturkan dari sisi pemberantasan korupsi, pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung sudah menuai kontroversi. Belakangan kinerja kejaksaan dalam pemberantasan korupsi juga disorot lantaran banyaknya jaksa yang tersangkut kasus korupsi.

 

“Kekecewaan publik terhadap penunjukan HM Prasetyo juga dibuktikan dari kinerja yang tidak baik dalam pemberantasan korupsi selama tiga tahun ini,” katanya di Jakarta, Jumat (20/10/2017).

 

Dalam tiga tahun terakhir, sudah lima orang jaksa yang ditangkap oleh KPK dan dua orang jaksa terjerat oleh Tim Saber Pungli.

 

Hal ini menunjukkan banyak masalah leadership pada institusi Kejaksaan. “Jaksa Agung juga terkesan tidak mendukung pembersihan di tubuh organisasinya,” tutur Tari.

 

Bahkan, Jaksa Agung sendiri kerap mengeluarkan pernyataan yang defensif dan menyerang saat ada oknum jaksa yang terciduk oleh KPK. Seperti menyatakan bahwa KPK melakukan ‘OTT Receh’ terhadap Parlin Purba, dan menyatakan bahwa OTT KPK justru mengundang kegaduhan ketika KPK melakukan OTT terhadap Kajari Pamekasan, Rudi Indra Prasetya.

 

“Ini sebetulnya respon yang memalukan keluar dari seseorang setingkat Jaksa Agung,” imbuhnya. Seharusnya Jaksa Agung sebagai salah satu representasi dalam pemberantasan korupsi harus mendukung langkah–langkah yang dilakukan KPK tersebut, bukan justru menunjukkan sikap tidak responsif.

 

Peneliti ICW, Almas Sjafrina, mengakan perbaikan tata kelola partai politik di era Jokowi belum seperti yang diharapkan. Padahal dalam Nawa Cita, terdapat agenda merevisi UU Partai Politik untuk mendorong pelembagaan parpol melalui penguatan sistem kaderisasi, rekruitmen, dan pengelolaan keuangan partai. Kemudian, mendorong pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD.

 

“Komitmen politik pemerintah untuk mereformasi sistem kepartaian ini sejalan dengan KPK, kelompok masyarakat sipil, maupun akademisi,” katanya. Bahkan ketiga kelompok tersebut telah memberikan banyak masukan kepada pemerintah, baik berupa kajian, naskah akademik, hingga draf undang-undang dengan lima desakan penting.

 

Lima desakan itu mancakup perbaikan rekruitmen kader atau kaderisasi, perbaikan demokrasi internal, peningkatan alokasi anggaran negara kepada partai, transparansi dan akuntabilitas, dan penegakan hukum. “Sayangnya, dari lima usulan itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri hanya berinisiatif meningkatkan bantuan keuangan partai yaitu dengan merevisi PP No 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,” ujar Almas.

 

Pihaknya menilai, kebijakan menaikan anggaran dana parpol tanpa diikuti perbaikan empat persoalan penting lain, berpotensi menimbulkan praktek penyimpangan anggaran. Hal ini yang membuat tujuan mereformasi sistem kepartian bisa tidak terwujud.

 

“Semestinya, jika pemerintah ingin memperbaiki partai secara keseluruhan, langkah awal yang perlu diambil adalah merevisi UU Partai Politik dengan berfokus pada pembenahan rekruitmen dan kaderisasi, demokrasi internal partai, sistem pendanaan, pelaporan, transparansi dan akuntabilitas, dan penegakan hukum,” katanya.

 

Sementara terkait soal Hak Angket DPR terhadap KPK, ICW mendesak Presiden Jokowi untuk lebih tegas dalam menyatakan dukungannya kepada KPK. Presiden Jokowi sendiri berkali-kali memang menyatakan ketidaksetujuannya mengenai berbagai upaya pelemahan KPK. Bahkan, wacana permintaan konsultasi yang pernah digulirkan pansus ditolak Jokowi.

 

“Namun begitu, seharusnya Presiden Jokowi lebih tegas menunjukan ketidaksetujuannya dengan berbagai bentuk pelemahan upaya pemberantasan korupsi termasuk nanti tidak menindaklanjuti rekomendasi pansus angket DPR RI terhadap KPK yang bersifat melemahkan,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*