Breaking News

Lembaga Peradilan Belum Bersih Dari Pungli, Kinerja Pengawas Dipertanyakan

Lembaga Peradilan Belum Bersih Dari Pungli, Kinerja Pengawas Dipertanyakan.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) menyebutkan hampir pada setiap tahapan perkara yang dilalui oleh pencari keadilan di lima pengadilan negeri di wilayah DKI Jakarta memiliki potensi korupsi. Hal ini tampak dari hasil survei yang menunjukkan masyarakat kerap membayar pungutan liar untuk mendapatkan pelayanan dari pengadilan negeri.

 

Peneliti dari MaPPI FHUI, Muhammad Rizaldi, menuturkan dalam survei yang dilakukan pihaknya pada Februari hingga Agustus 2017, sebanyak 23 persen dari 227 respondens mengaku membayar pungutan liar (pungli) untuk mendapatkan layanan administrasi di lima pengadilan negeri yang ada di DKI Jakarta.

 

Sementara, 77 persen responden lainnya mengaku tidak memberikan uang dalam mengakses layananan publik di pengadilan.

 

“Sebanyak 23 persen itu kita temukan di hampir di semua titik pelayanan pengadilan yang disurvei. Ini terjadi di semua titik layanan, dan ada juga praktik punglinya,” ujarnya di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

 

Selain itu, 62 persen responden mengaku tidak mendapat hambatan dan 38 persen lainnya mengaku mendapat hambatan di semua titik layanan.

 

“Penanganan perkara ini tidak banyak masyarakat yang mendapat hambatan. Tapi hambatan itu hampir ditemukan di setiap titik di pengadilan. Ini jadi pertanyaan, apakah praktik korupsi ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi,” ujarnya.

 

Rizaldi menyebutkan, soal jumlah uang pungli yang diberikan untuk pendaftaran surat kuasa, sebanyak 18 persen responden memberikan uang hingga Rp 50.000, 57 persen memberikan Rp 50.000-Rp 100.000, dan 25 persen memberikan uang lebih dari Rp 100.000. Adapun pungli untuk mendapatkan salinan putusan, sebanyak 11 persen memberikan uang Rp 100.000-Rp 500.000. Kemudian, 63 persen memberikan uang Rp 500.000-Rp 1 juta, dan sisanya memberikan uang Rp 1 juta lebih.

 

Ketua Harian MaPPI FHUI, Choky Ramadhan, mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan masih adanya hambatan kepada publik yang mencari keadilan untuk menemukan pengadilan yang beritegritas. Hambatan ini dikarenakan adanya biaya lebih yang harus dikeluarkan terhadap layanan di pengadilan.

 

“Menurut beberapa responden, mereka menganggap apabila tidak membayar pungutan liar tersebut akan berdampak pada kualitas layanan pengadilan,” ujarnya.

 

Ditegaskan Choky, praktik pungutan liar di institusi pengadilan negeri merupakan hal yang bertentangan dengan semangat pembenahan institusi peradilan menjadi lebih baik.

 

Hal ini dapat dilihat dari Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035, dan aturan-aturan internal Mahkamah Agung seperti SK-KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. Praktik pungutan liar tersebut jelas akan menjadikan kualitas institusi peradilan dalam hal layanan publik buruk. Padahal,

 

Mahkamah Agung RI sendiri sudah memiliki kebijakan yang mendorong  terjadinya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik di Pengadilan.

 

Atas temuan tersebut, MaPPI FHUI meminta pihak terkait untuk mengevaluasi kembali pengaturan dan kebijakan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas serta penerapannya.

 

“Kami meminta Mahkamah Agung untuk memangkas proses administrasi yang masih terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak menjadi proses yang lebih sederhana dan transparan dan memperjelas dasar hukum terkait produk-produk layanan publik di pengadilan,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*