Breaking News

Lebay, Kok Mahasiwa Dan Pelajar Disuruh Bayar Pajak! Apa-apaan Ini?

Kehabisan Akal Kejar Target Kumpulin Pajak, Pemerintah Sasar Anak Sekolahan Untuk Bayar Pajak

Mahasiwa Dan Pelajar Disasar Sebagai Wajib Pajak.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan akan mewajibkan seluruh mahasiswa Perguruan Tinggi untuk memiliki  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini dilakukan untuk menyusul upaya pemerintah  menjaring potensi Wajib Pajak (WP) baru.

Menteri Keuangan  Bambang P S Brodjonegoro menjelaskan, untuk merealisasikan rencana ini, maka Direktur Jendral Pajak (DJP)  akan bekerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk memenuhi target kepemilikan NPWP setiap tahunnya.

“Karena mahasiswa adalah pihak yang sebentar lagi akan memasuki lapangan kerja. Bahkan sebagian mahasiswa sudah bekerja yang sebenarnya sudah mengharuskan untuk jadi Wajib Pajak,” jelas Bambang usai menandatangani perjanjian kerjasama perpajakan dengan perguruan tinggi, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Dikatakan Bambang, pada umumnya pendapatan mahasiswa masih di bawah ketentuan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang saat ini berada di level Rp 36 juta per tahun. Namun, lanjut dia, dengan berlakunya aturan baru mengenai kepemilikan NPWP bukan berarti mahasiswa akan diwajibkan membayar pajak. Melainkan, demi membangun kesadaran Wajib Pajak dalam hal perpajakan sedini mungkin.

“Saya juga harapkan mahasiswa dengan pemahaman mengenai pajak yang lebih baik, terutama untuk mendorong program kurangi kemiskinan dan bangun infrastruktur, bisa sadarkan ortunya masing-masing. Karena saya yakin diantara orang tua mahasiswa tersebut tidak bayar pajak. Saya harap anaknya bisa memberi penyadaran kepada orang tuanya,” kata Bambang.

Di tempat yang sama, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Natsir menjelaskan, pemerintah akan melakukan sosialisasi sebagai langkah awal  untuk mengimplementasi aturan mengenai pentingnya pajak sebagai penerimaan negara dalam setiap materi perkuliahan.

“Saya sambut baik kerjasama ini untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak bagi anak Indonesia, khususnya mahasiswa. Karena mahasiswa merupakan potensi pajak di masa depan,” kata Natsir.

Namun, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta Pemerintah untuk tidak berlebihan dalam mengejar penerimaan sektor perpajakan.

Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pada dasarnya tidak ada keberatan jika pemerintah membidik target-target baru untuk potensi penerimaan pajak. Namun, jangan sampai agresivitas pemerintah justru menyulitan masyarakat.

“Sebenarnya tidak apa-apa, asal jagan lebay saja. Harusnya kita berfikir, setiap warga negara berkewajiban menyelesaikan pajak, tapi belum-belum orang menjalankan usahanya tiba-tiba dipajakin,” kata Lahadalia di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (2/4/2016).

Apalagi, lanjut Lahadalia, Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) Kemenkeu juga membidik mahasiswa yang notabene belum memiliki penghasilan apapun. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan diberikan kepada mahasiswa pada saat mereka lulus dari perguruan tinggi.

“Mahasiswa ini sudah mau dipajakin, biaya kuliah aja belum mampu bayar gimana mau bayar pajak. Sama dengan kartu kredit, saya fikir sebagai warga negara harus taat bayar pajak. Selama itu masih dalam keadaan normal dan sesuai aturam,” tutup dia.

Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp 3 juta per bulan atau Rp 36 juta per tahun untuk Wajib Pajak (WP) lajang dan tambahan Rp 3 juta untuk WP beristri.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, hal itu berarti bahwa Wajib Pajak hanya wajib membayar pajak bila pendapatannya dari hasil usaha yang dijalankan lebih dari Rp 36 juta per tahun.  “Itu kalau sudah di atas PTKP baru dia bayar pajak, kalau di bawah ya belum,” ujar Ken.

Saat ini, kata dia, pelaku bisnis online sudah banyak dari kalangan mahasiswa, namun belum mengetahui tentang pajak. Pemerintah berniat terus mengedukasi masyarakat untuk taat membayar pajak. Kalangan mahasiswa juga tidak lepas menjadi sasarannya. Demi tujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

“Mahasiswa sekarang tuh keinginannya sangat besar, bisnis semua. Bisnis online mahasiswa sudah mulai. Bisnis online tuh banyak banget dan mereka belum tahu harus bayar pajak,” kata Ken di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (28/03/2016).

Meski begitu, Dirjen Pajak tidak hanya memfokuskan pada kelompok mahasiswa saja, tetapi juga kepada semua orang yang sudah memiliki penghasilan.

“Siapapun yang punya penghasilan dan dari manapun dalam bentuk apapun juga wajib bayar pajak, NPWP nggak harus mahasiswa. Pelajar SMA juga perlu memiliki NPWP, apabila sudah memiliki penghasilan sendiri,” ujar Ken.

Sebab, menurut dia, anak pelajar SMA pun sudah banyak yang memiliki penghasilan sendiri. “Ada yang lulusan SMA sudah berbisnis, nggak perlu nunggu mahasiswa untuk punya NPWP. Jadi jangan di-dikotomikan antara mahasiswa dan bukan. NPWP wajib buat yang punya penghasilan dari manapun yang bisa menambah tambahan kemampuan ekonomisnya,” tutup Ken.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*