Breaking News

Larang Nelayan Menangkap Lobster, Menteri Susi Juga Kangkangi Konstitusi dan Langgar HAM

Larang Nelayan Menangkap Lobster, Menteri Susi Juga Kangkangi Konstitusi dan Langgar HAM.

Oleh: Anang DW, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Regional Nusa Tenggara Barat

 

Telah dilakukan dialog bersama nelayan di Hotel Lombok Plaza, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jum’at, 28 Juli 2017 dari jam 14.00 hingga 18.00 WIT, dengan tema “Potensi Pelanggaran HAM Peraturan Menteri KP No. 01 Tahun 2015 dan Permen No. 56 Tahun 2016 tentang pelarangan penangkapan Lobster, serta kunjungan lapangan selama 2 hari berturut-turut bersama Komisioner Komnas HAM RI Manager Nasution, Presiden Front Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia Regional NTB, Yayasan Nelayan Indonesia Nanang Qodir el Gazali, dan Sutia Budi mewakili Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia.

 

Dari dialog dan kunjungan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya nelayan Lobster NTB dan seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut;

 

  1. Penetapan Permen No. 01 tahun 2015 dan Permen No. 56 Tahun 2016 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah tanpa melalui kajian konprehensif dan matang secara akademik, sehingga Peraturan Menteri Susi Pudjiastuti itu harus dibatalkan, karena tidak memiliki pertimbangan dasar sosial ekonomi dan hukum. Permen ini lebih kepada nafsu dendam Susi Pudjiastuti terhadap banyak pesaing bisnisnya.

 

  1. Melihat faktanya, ternyata alat tangkap lobster sangat ramah lingkungan. Karena, alat tangkap lobster sendiri terdiri dari bahan karung semen, disusun kemudian diikat meyerupai sayap kupu-kupu. Alat tangkap lobster ini dinamakan “Pocong” yang sangat ramah lingkungan dan tradisional sekali. Metode penangkapan lobster sendiri tidak seperti alat tangkap lainnya. Alat tangkap “Pocong” bersifat pasif dan dipasang pada suatu tempat dalam waktu beberapa hari di dalam laut.

 

  1. Sekarang, Susi Pudjiastuti melarang nelayan menangkap lobster tanpa alasan dan dasar yang jelas. Menerbitkan Permen tanpa ada kajian secara komprehenshif. Akibat terbitnya Permen No. 01 tahun 2015 dan Permen No. 56 Tahun 2016 ini berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas sekitar 12%.

 

  1. Peraturan Menteri Susi Pudjiastuti sangat menyakiti hati nelayan Lobster, Kepiting dan Rajungan di wilayah Pulau Lombok. Nelayan juga menolak bantuan untuk budidaya ikan lele dan ikan bawal sebagai bentuk pengalihan profesi dari nelayan lobster kepada budidaya. Sekarang kita bandingkan antara bantuan pemerintah dengan hasil penangkapan lobster nelayan Lombok, tentu tidak sebanding antara nelayan dan Perikanan.

 

  1. Meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar tidak menangkap nelayan lobster secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Karena nelayan sampai saat ini sangat dirugikan dengan Permen yang diterbitkan oleh Susi Pudjiastuti. Padahal, nelayan menangkap lobster bukan barang terlarang seperti narkoba, bukan juga yang diharamkan oleh agama. Penangkapan itu tanpa ada surat apapun sama sekali. Tentu keluarga merasa bingung mengapa ditangkap. Ternyata alasan ditangkap hanya karena menjual dan membeli lobster.

 

  1. Menteri Susi Pudjiastuti telah dengan sengaja, dan memaksa masyarakat melakukan tindakan kriminalitas, merampok dan jatuh miskin. Warga masyarakat menaruh harapan besar pada pendapatan lobster. Karena satu-satunya penghasilan yang bisa diharapkan untuk mengangkat ekonomi keluarga. Akibat dari kebijakan ini, update data awal tahun 2015-2016, terdapat sebanyak 10.123 nelayan lobster seluruh NTB, yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yang mengalami dampak pengangguran, naiknya angka kriminalitas sosial sebesar 10 % di pedesaan, dan keterbatasan pendapatan. Setelah peraturan revisi terbit yakni Permen No. 56 tahun 2016 telah membawa masalah besar bagi dunia perikanan NTB.

 

  1. Proses penangkapan nelayan dan terbitnya peraturan menteri patut di duga adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Begitu pula dalam proses persidangan, ada banyak hakim di pengadilan yang mengabaikan hak-hak pendapat warga negara (Red: Nelayan Lobster) dalam suatu kasus. Polisi juga melarang nelayan untuk didampingi oleh kuasa hukumnya, atau untuk membantu proses hukum, semua proses sudah harus menerima dan tidak menolak. Hal ini patut diduga melakukan pelanggaran HAM.

 

  1. Penangkapan lobster pada tahun 2000-2004 adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Perkembangan sangat cepat pada 2004 hingga sekarang, lobster merambah pasar ekonomi regional dan nasional. Penghasilan nelayan lobster sangat fantastis. Ketika masih diserap secara regional dan nasional, ekonomi masyarakat nelayan pesisir mendapat tempat dan peningkatan ekonomi warga pesisir. Maka nelayan meminta untuk mencabut Peraturan Menteri tersebut.

 

  1. Pelarangan terhadap nelayan Lobster agar tidak menangkap lobster lagi, malah semakin meningkat kriminalitas. Keluarnya permen tersebut lebih pada persaingan bisnis antar kartel yakni perusahaan lobster milik Susi Pudjiastuti yang ikut bermain, sehingga membuat nelayan sengsara dan nelayan menjadi korban.

 

  1. Setelah penerbitan Peraturan Menteri No. 01 Tahun 2015 dan Permen No. 56 Tahun 2016, telah terjadi musibah besar terhadap nelayan yakni 1). Nelayan ditakut-takuti; 2). Nelayan ditangkap; 3). Nelayan di kriminalisasi; 4). Nelayan susah dan resah untuk melaut karena melihat aparat yang represif.

 

  1. Permen Susi Pudjiastuti sangat tidak adil, nelayan bekerja menangkap lobster hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anaknya sekolah dan kebutuhan papan, sandang dan pangannya. Anak-anak nelayan telah putus sekolah. Dalam investigasi di Dusun Selong Belanak terdapat 2 orang putus sekolah, di Dusun Buwun Mas terdapat 1 orang siswa SMA putus sekolah, 1 orang mahasiswa

 

  1. Nelayan menolak tuduhan KKP bahwa alat tangkap lobster merusak terumbu karang dan biota laut. Alat tangkap Lobster yang bernama “Pocong” panjangnya berkisar 6 meter, lebarnya 1 meter dan ditempelkan bahan berbentuk kipas yang terbuat dari karung bekas sak semen. Sementara bahan dasarnya terbuat dari jaring pure seine. Sejarah alat tangkap ini ditemukan dan dikembangkan oleh nelayan Lombok Tengah di Dusun Awang, Desa Mertaq. Penemuan bentuk alat tangkap pocong ini dianggap sangat ekonomis dan tidak membutuhkan biaya sama sekali. Cara operasional alat tangkap ini didirikan dalam air. Ujung bawahnya diikat, kemudian disertakan pemberat (jangkar) seperti batu timah yang berukuran kurang lebih berdiameter 10 centimeter. Lalu, ujung atasnya memiliki tali selambar yang terikat dengan alat bantu pengapung. Alat tangkap ini yang dimaksud Susi Pudjiastuti merusak lingkungan. Padahal lobster itu habitatnya di tanah lumpur atau pasir. Ini kelemahan KKP dalam menetapkan peraturan menteri karena tidak melakukan penelitian dan riset terlebih dahulu.

 

  1. Kelemahan Peraturan Menteri KP No. 01 tahun 2015 pada pasal 2 mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur”. Pasal 2 ini sangat naif dan membuat masyarakat nelayan bingung. Berarti lobster tidak bertelur dan ukuran berapapun tidak masalah ditangkap oleh nelayan. Namun, di lapangan atas terbitnya Permen ini malah aparat menangkap banyak nelayan yang lagi membawa lobster hasil tangkapannya sendiri. Justru, Susi Pudjiastuti dalam pembuatan Permen terjebak tanpa keterangan yang jelas. Sehingga KKP dalam hal pelarangan penangkapan lobster ini sangat merugikan nelayan. Apalagi Permen tersebut membuat nelayan resah dan merasa dimarginalisasikan.

 

  1. Nelayan Lobster seluruh Indonesia menolak mentah-mentah bantuan KKP RI Susi Pudjiastuti senilai 50 Miliar. Dasar penolakan, karena penerapan peraturan menteri (permen) No. 01 tahun 2015 dan Permen No. 56 tahun 2016 adalah Peraturan Menteri yang menjelaskan tentang pelarangan penangkapan dan pengeluaran benih Lobster. Namun, keputusan KKP RI sangat tidak rasional bahwa pemberian bantuan senilai Rp 50 miliar yang disalurkan Ditjen Budidaya agar para nelayan lobster ini beralih profesi menjadi nelayan budidaya. Tetapi, banyak kendala di lapangan sehingga membuat bantuan alih profesi nelayan itu gagal sama sekali. Kebanyakan nelayan Lobster NTB menyatakan bahwa bantuan pengalihan profesi merupakan bentuk kebohongan Menteri KKP RI atas nama pemerintah, hanya untuk kepura-puraan kepada nelayan. Sehingga rasional sekali kalau nelayan menolak bantuan tersebut. Budidaya itu tak menyelesaikan masalah karena dananya saja dipotong mulai dari tingkat pusat hingga kelurahan, sehingga yang diterima nelayan lobster hanya berkisar Rp 5-20 juta.

 

  1. Mencari jalan keluar bagi para nelayan lobster agar mereka memiliki semangat dan etos kerja yang kuat, maka harus segera membatalkan Peraturan Menteri yang dianggap menghalangi pertumbuhan ekonomi industri perikanan dan manufaktur maritim.

 

  1. Permen yang dibuat Susi Pudjiastuti menjadikan nelayan lobster di bawah cengkeraman asing, sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Pemen-KP) Nomor 1 Tahun 2015 dan revisinya, Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016, dengan substansi pelarangan penangkapan dan ekspor lobster.

 

  1. Nelayan menolak bantuan paket tersebut akan diberikan pada minggu keempat Juli tahun 2017 ini. Kendati begitu, nelayan menginginkan agar Permen-KP itu dicabut. Keputusan Susi Pudjiastuti yang melarang penangkapan lobster di bawah 200 gram itu sangat dipaksakan, seharusnya pemerintah mengatur yang lebih baik. Para nelayan juga tetap akan berjuang agar Permen-KP yang menyengsarakan para nelayan lobster tersebut dicabut.

 

  1. Para nelayan eks penangkap benih lobster asal tiga desa di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu Desa Awang, Gerupuk, dan Desa Kute, sangat keberatan dan menganggap KKP telah merugikan banyak pihak dengan terbitnya peraturan menteri itu. Nelayan eks penangkap benih lobster seperti pepatah lama, “Bagai buah simalakama, dimakan mati ibu, tak dimakan mati ayah”. Mereka tidak punya mata pencaharian lagi, tapi takut ditangkap jika memaksakan kehendak menangkap benih lobster.

 

  1. Bantuan yang akan diberikan pemerintah gagal. Tadinya, pemerintah akan memberikan bantuan berupa pembudidayaan ikan bawal 655 paket (termasuk jaring dan pakan), ikan kerapu 580 paket (termasuk jaring, vitamin jilnet, dan pakan), rumput laut 728 paket, ikan bandeng 40 paket, udang vaname 20 paket, ikan lele 209 paket, ikan nila 14 paket, dan perahu pengangkutan rumput laut 71 paket. Nelayan menolak skema bantuan, karena bagi nelayan pembudidayaan ikan bawal, kerapu dan rumput laut yang diberikan itu tidak bisa mengangkat perekonomian nelayan.

 

  1. Para nelayan justru berharap pemerintah mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Pemen-KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI. Sebab, tak ada penjelasan ilmiah dampak yang diakibatkan dengan menangkap benih lobster tersebut.

 

  1. Nelayan menganggap benih lobster yang mereka tangkap bukan merusak lingkungan atau memusnahkan lobster seperti yang pernah dikatakan Menteri Susi Pudjiastuti. Justru, benih lobster tersebut harus ditangkap, karena bagaimanapun juga akan mati jika tidak ditangkap. Diambil ataupun tidak, benih itu pasti akan punah karena dimakan ikan dan tidak pernah ada ceritanya benih ini berkurang, malah tangkapan makin banyak.***Anang D.W (Ketua Umum Front Nelayan Indonesia Regional Nusa Tenggara Barat)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*