Breaking News

Laporkan Tukang Kritiknya Ke Bareskrim, Nelayan Akan Hadiahi Menteri Susi Dengan Judicial Review

Laporkan Tukang Kritiknya Ke Bareskrim, Nelayan Akan Hadiahi Menteri Susi Dengan Judicial Review.

Para Nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (Anni) akan melakukan judicial review terhadap sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Langkah itu dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum dan keadilan bagi nelayan Indonesia. Soalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dianggap tidak mau dikritik oleh nelayan

Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia (Anni) Riyono menyampaikan, karena melancarkan kritik pedaas terhadap sejumlah kebijakan yang diteken oleh Menteri Susi, malah rekan mereka aktivis Nelayan Rusdianto Samawa dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik Menteri dan dugaan penyebaran ujaran kebencian.

Menurut Riyono, laporan Menteri Susi itu tidak perlu, sebab para pengeritik masih dalam tahap kewajaran mengkritisi kebijakan Susi yang dianggap tidak pro kepada Nelayan Indonesia.

“Oleh karena itu, kami akan melakukan judicial review terhadap  berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi. Kami juga meminta dilakukan kajian serta uji petik alat tangkap cantrang dan payang. Langkah ini, sebagai bentuk koreksi konstitusional yang dilindungi oleh hukum. Serta menagih janji KKP Dirjen Tangkap saat pekan yang lalu di KSP untuk melakukan kajian dan uji petik alat tangkap cantrang dan payang yang sudah menjadi janji dan komitmen,” tutur Riyono, saat menggelar jumpa pers, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2017).

Dia juga mengatakan, langkah KKP yang melaporkan Rusdianto Samawa ke Bareskrim Mabes Polri adalah salah alamat. Sebab, lanjut Riyanto, mengkritik kebijakan yang tidak pro nelayan bukanlah kejahatan.

Oleh karena itu, Riyanto menyarankan agar Menteri Susi sebaiknya bersikap legowo dan menarik kembali laporannya itu.

“Kami membela dan siap mendukung langkah Saudara Rusdianto Samawa untuk melakukan langkah-langkah hukum terkait dengan status tersangka. Meminta Ibu Susi Pudjiastuti untuk legowo, mencabut laporan ke Bareskrim,” kata Riyanto.

Riyono meminta Susi mencabut laporannya sebagai sikap seorang negarawan. “Sebagai wujud sikap negarawan yang mendengar dan memahami, bahwa tidak semua kebijakan yang dikeluarkan itu diterima oleh semua pihak,” kata Riyono.

Selain itu, dia mengkritik laporan yang dilayangkan Susi. “Mengkritik keras laporan Menteri Kelautan dan Perikanan atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebagai pejabat publik, (Susi) harus siap dan bersedia dikritik oleh siapa pun. Sebagai upaya perbaikan dan keseimbangan penyusunan kebijakan bagi kesejahteraan nelayan Indonesia,” ujar dia.

Setelah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan dijadikan tersangka, Rusdianto Samawa mengaku akan mengikuti proses hukum yang tegak.

“Saya enjoy. Saya sabar, kuat. Ini kan bukan pribadi Susi yang melakukan,” katanya, ketika hendak melanjutkan pemeriksaan terhadap dirinya, di Bareskrim Polri, Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017).

Rusdianto yakin jika dirinya tidak pernah melakukan pencemaran nama baik seperti yang dilaporkan oleh Susi. Menurutnya, pasal pencemaran nama baik yang digunakan dalam pelaporan Susi yang membuat dirinya seolah melakukan hal tersebut.

“Sebetulnya berdasarkan undang-undang, karena isi pasal undang-undang itu yang berbicara tentang pencemaran nama baik. Tapi bagi saya, tidak merasa melakukan pencemaran nama baik. Namun karena pasalnya seperti itu, jadi seolah-olah saya mencemarkan,” katanya.

Dia mengatakan, dirinya tidak melakukan kritik ke personal Susi, melainkan mengkritik kebijakan yang telah diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kritik ke Menteri KKP ini lebih ke kebijakan. Tidak ada penghinaan secara pribadi. Kita tidak berniat mengganti beliau (Susi). Tapi mengkritik kebijakannya,” ujar Rusdianto.

Dia mengatakan,dirinya memiliki bukti-bukti penguat. Ia pun yakin jika bukti-bukti itu bisa diadukan. “Insyaallah bukti-bukti bisa kita adukan,” ujarnya.

Pihak Menteri Susi Pudjiastuti sebelumnya melaporkan Ketua Umum Front Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa pada 6 Juli 2017 terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/664/VII/2017/Bareskrim.

Penghinaan dan pencemaran nama baik yang dimaksud Susi terdapat di akun Facebook Rusdianto dengan nama ‘Rusdianto Samawa Tarano Sagarino’ dan akun YouTube ‘Rusdianto Samawa’. Dalam video-video tersebut, Rusdianto melontarkan kritik-kritik mengenai kebijakan Susi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*