Breaking News

Laporkan Pelanggaran Pengembang Reklamasi, Masyarakat Ditolak Petugas, Pak Kapolri Tolong Diusut Petugas di Bareskrim

Laporkan Pelanggaran Pengembang Reklamasi, Masyarakat Ditolak Petugas, Pak Kapolri Tolong Diusut Petugas di Bareskrim.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melaporkan petugas di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri ke boss-nya yakni Kapolri Jenderal Pol Tito Carnavian, lantaran bersikeras menolak dan tidak mau menerima laporan masyarakat berkenaan dengan tindak pidana lingkungan hidup dan tata ruang. Laporan itu telah dikirimkan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta ke Kapolri pada Rabu (01/08/2017).

 

Jurubicara Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora menyampaikan, laporan masyarakat yang ditolak petugas itu adalah berkenaan dengan adanya dugaan tindak pidana dan tata ruang yang diduga dilakukan oleh PT Kapuk Naga Indah selaku pengembang reklamasi Pulau C dan D reklamasi Teluk Jakarta pada 20 Juli 2017 yang lalu.

 

“Koalisi meminta agar Kapolri memberikan sanksi kepada petugas yang menolak serta menerima laporan yang sebelumnya ditolak tersebut,” ujar Nelson, di Jakarta, Kamis (03/08/2017).

 

Menurut aktivis LBH Jakarta itu, dalam surat tersebut, terdapat tiga alasan utama pelaporan yaitu; pertama, telah jelas adanya dugaan pelanggaran hukum pidana lingkungan hidup dan penataan ruang. Dalam dugaaan pelanggaran pidana lingkungan hidup, perusahaan pengembang tidak memiliki Izin Lingkungan yang diwajibkan Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 bagi pembangunan permukiman sehingga melanggar Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009.

 

“Terkait dugaan pelanggaran pidana tata ruang, perusahaan pengembang tidak melakukan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang DKI Jakarta. Sehingga jelas perusahaan pengembang diduga kuat melanggar Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007,” tutur Nelson.

 

Kedua, alasan penolakan tidak jelas dan terkesan menghindar dari pelaporan dugaan pidana reklamasi. Menurut petugas polisi dari Subdirektorat I atau II Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) yang menjumpai Koalisi awalnya adalah karena sudah ada tindakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

 

“Kami menolak alasan tersebut dan kemudian petugas memberikan alasan lain bahwa sudah ada tindakan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang memberikan sanksi administrasi, dan Bareskrim tidak mau ikut menyidik karena tumpang tindih (overlapping),” ujarnya.

 

Ketika Koalisi menyatakan bahwa belum ada penyidikan pidana, petugas tersebut menyuruh Koalisi untuk meminta penyidikan pidana ke Kementerian Lingkungan Hidup,” kata dia.

 

Terakhir, alasan kembali berganti. Petugas menyatakan bahwa sudah ada penyidikan tindak pidana di Kementerian Lingkungan Hidup. Namun petugas polisi tersebut tidak bisa menyebutkan apakah memang betul ada penyidikan di Kementerian Lingkungan Hidup.

 

“Petugas tersebut kemudian pergi begitu saja secara tidak sopan. Tidak diketahui nama petugas polisi yang menerima Koalisi karena yang bersangkutan tidak bersedia menyebutkan namanya,” tutur Nelson.

 

Ketiga, penolakan laporan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, melanggar Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana.

 

“Kedua Peraturan internal kepolisian tersebut pada intinya menyatakan bahwa apabila bukti pendukung terpenuhi, maka segera dibuat laporan polisi dan juga harusnya ada diskusi guna pihak Kepolisian dapat mendalami perkara yang dilaporkan/diadukan bukannya menghindar tanpa alasan,” ungkapnya.

 

Selain itu, lanjut Nelson, tindakan yang dilakukan petugas itu juga menunjukan sikap bahwa kepolisian tidak menjalankan tugas dengan profesional, proposional dan prosedural dan juga tidak menjalankan sikap melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana.

 

Atas hal tersebut, Koalisi meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan sanksi terhadap petugas polisi yang menerima laporan LBH Jakarta bersama Koalisi tersebut; dan menerima laporan LBH Jakarta bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Selain mengadukan ke Kapolri, Koalisi juga melapokan hal ini ke Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam), Kabareskrim, dan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*