Breaking News

Laporan Penelitian Tied at Sea, Hidup Buruk, Pekerja Migran Asal Indonesia Jadi Santapan Korea

Laporan Penelitian Tied at Sea, Hidup Buruk, Pekerja Migran Asal Indonesia Jadi Santapan Korea.

Pekerja migran asal Indonesia, Filipina dan Vietnam menjadi santapan bos-bos Korea. Kondisi kehidupan yang sangat buruk, pelanggaran kemanusiaan yang terus menerus terjadi, membuat para pekerja rentan menjadi korban perdagangan orang.

Hal itu terungkap dalam Laporan Penelitian Tied at Sea, yang dirilis oleh Sin Young Chung yakni Advocates for Public Interest Law (APIL).

Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menjelaskan, dalam laporan penelitian Tied at Sea yang diterimanya, diungkap betapa banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami para pekerja migran yang berasal dari Indonesia, Filipina dan Vietnam.

“Hidup buruk, pelanggaran kemanusiaan, kejahatan dan perdagangan orang, terungkap dalam laporan penelitian,” tutur Marthin Hadiwinata, di Jakarta, Kamis (10/01/2019).

Dalam laporan itu menyebutkan, banyaknya pelanggaran HAM karena ketidakjelasan rekrutmen dan penempatan tenaga kerja. Banyak perusahaan penyedia jaga di industri perikanan, belum tahu standar layak untuk pekerjanya.

“Parahnya lagi, belum ada satu pun mekanisme untuk melindungi pekerja industri perikanan di tingkat regional. Sehingga mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia dan kejahatan internasional,” ujarnya.

Dia merinci, beberapa masalah yang disebutkan dalam laporan tersebut seperti, rentan terhadap manipulasi sebelum proses perekrutan dimulai, karena tingkat pendidikan mereka yang umumnya rendah, pengangguran dan sumber daya financial yang terbatas. “Penyebabnya karena kemiskinan struktural,” ujar Marthin.

Kemudian, keterlibatan banyak lembaga perantara perekrutan perantara selama proses rekrutmen yang menyulitkan pekerja.

Terjadi juga, biaya perekrutan tinggi, termasuk uang jaminan biasanya mendorong pekerja migran untuk melakukan pinjaman, bahkan sejak sebelum keberangkatan ke Negara tujuan.

“Penyebab selanjutnya, kontrak kerja yang memaksa mereka untuk bekerja dengan waktu yang panjang tanpa uang lembur yang memadai, dan upah yang sangat rendah. Serta mengharuskan mereka untuk menyerahkan passport sebagai jaminan selama kontrak,” ungkap Marthin.

Belum lagi, kurangnya fasilitas pelatihan dan pendidikan secara ideal mulai dari hak-hak dasar pekerja, sosial dan budaya, keselamatan kerja, bahasa Korea dan keterampilan khusus industri perikanan.

Sedangkan jam kerja yang panjang dari mulai 12 jam per hari 18-20 jam  per hari hingga bahkan mencapai 22 jam per hari jika dalam waktu sibuk, menambah penindasan yang terjadi kepada para pekerja migran.

Mengenai upah, lanjut Marthin, pengupahan tidak setara antara pekerja dan sangat rendah di bawah upah minimum dalam standar pekerja lintas negara. “Termasuk penetuan yang tidak adil serta tidak dibayarnya upah lembur,” katanya.

Kondisi kehidupan mereka pun buruk. Kualitas tempat tinggal yang buruk bahkan tidak adanya jaminan sosial dan kesehatan serta supply nutrisi dari makanan yang sehat selama bekerja.

Masalah terkait kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak diperhatikan dalam pekerjaan mereka, akibatnya banyak terjadi kecelakaan kerja hingga kapal tenggelam yang membawa korban jiwa hingga hilang.

“Kemudian, terjadi kekerasan fisik dan verbal yang terjadi atas alasan kerja yang lamban. Bahkan, diskriminasi rasial juga menjadi persoalan yang serius. Para pekerja migran banyak mendapat perlakuan diskriminasi secara verbal bahkan hingga kekerasan fisik. Mereka semua bagai santapan bos-bos di Korea saja,” bebernya.

Marthin mengatakan, pekerjaan merupakan kebutuhan yang penting bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Namun hal itu tidak terpenuhi di sejumlah negara di Asia Tenggara.

Banyak orang terus mencari sumber lapangan kerja dan pekerjaan yang layak untuk hidup. Di Indonesia, dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Laporan United Nations Development Programme (UNDP) bersama Association of Southeasth Asian Nation (ASEAN) dan China, mengenai Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, diperkirakan 36 juta orang di Asia Tenggara masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di mana, 90 persennya tinggal di Indonesia dan Filipina.

Di antara 36 juta orang itu, sebanyak 76 % berasal dari masyarakat pesisir yakni nelayan dan pekerja industri perikanan.

“Menurut laporan itu, kemiskinan ekstrem di Asia Tenggara turun dari 17 persen pada 2005 menjadi 7 persen tahun 2013. Pada 2018 ini masih stagnan, hanya turun sekitar 2 %. Tetapi banyak kaum miskin nelayan dan masyarakat pesisir yang bekerja tetap rentan di garis kemiskinan,” ujar Marthin.

Data yang dipublikasikan itu, lanjut dia, menjelaskan kondisi masyarakat pesisir dan nelayan sangat rentan terhadap sumber dan perlindungan lapangan pekerjaan mereka.

Sebagian dari mereka, akhirnya memilih untuk mencari lapangan pekerjaan lain dengan menjadi buruh migran.

Kondisi kemiskinan mendesak mereka untuk memilih pergi meninggalkan keluarga sebagai buruh migran agar dapat meningkatkan kualitas hidup.

Pada tahun 2018 terdapat sekitar 960.000 buruh migran Indonesia yang bekerja di pelayaran, baik sebagai pelaut maupun anak buah kapal dan separuh di antaranya di industri perikanan.

Namun, sebagai buruh migran, kondisi mereka juga tidak selalu baik-baik saja. Banyak ancaman yang dihadapi. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya praktik perdagangan manusia atau human traficking, terutama yang menimpa anak buah kapal (ABK).

“Kondisi itu terjadi karena ABK kapal perikanan saat ini masih belum memenuhi standar kelayakan kesejahteraan. Seperti dilihat dari segi upah dan jam kerja,” tutur Marthin.

Departemen Riset dan Advokasi DPP KNTI Henri Pratama menambahkan, laporan penelitian berjudul Tied at Sea: Human Rights Violations Against Migran Fishers on Korean Fishing Vessels dikerjakan oleh Advocates for Public Interest Law (APIL) dan The International Organization for Migration (IOM) Republic of Korea.

Laporan itu meringkas penelitian yang telah dilakukan APIL sebagai salah satu Organisasi Masyarakat Sipil di Korea, yang fokus dalam memberikan bantuan hukum bersama IOM Korea.

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu antara tahun 2014 hingga 2016 dan telah diluncurkan pada tahun 2017.

Tied at Sea menyebutkan banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dialami pekerja migran Indonesia, Vietnam dan Filipina di sektor perikanan Republik Korea. Banyak nelayan migran rentan terhadap manipulasi dan eksploitasi, bahkan sebelum mereka memulai proses rekrutmen. Sebagian besar berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah dengan pendidikan rendah,” tutur Henri Pratama.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*