Breaking News

Laporan Keuangan Tidak Jelas, PT Taspen Gagal Mengelola Program

Laporan Keuangan Tidak Jelas, PT Taspen Gagal Mengelola Program.

PT Tabungan dan Asuransi Pensiun atau PT Taspen (Persero) dianggap gagal mengelola Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM). Hal itu tergambar dari Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) yang dipublish di media massa.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, seharusnya pemerintah, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jeli dengan setiap laporan itu, sehingga bisa mengambil langkah untuk menghindari kerugian keuangan negara akibat kinerja PT taspen (Persero) yang gagal.

 

“Dari laporan yang ada, sepertinya PT Taspen gagal mengelola Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM), yang pada akhirnya memberatkan APBN. Menteri Keuangan harusnya jeli melihat ini sehingga Ibu SMI layak jadi Menteri terbaik dunia,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Rabu (13/02/2018).

 

Timboel menyampaikan, kalau membaca laporan keuangan PT Taspen (Persero) itu, jelas tergambar bahawa laporan itu tidak memisahkan kondisi keuangan per program, sehingga tidak jelas kondisi per program seperti Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) malah digabungkan.

 

Kemudian, dari laporan perusahaan pelat merah itu, lanjut Timboel, pendapatan premi Rp 7,3 triliun tetapi klaim sebesar Rp 9,3 triliun.

 

“Itu kan telah terjadi kondisi negatif. Ini terjadi karena rasio klaim Jaminan Kematian  sebesar 103% yang menyebabkan iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara atau JKM ASN naik menjadi 0.72%. Itu naik 2 kali lipat lebih dari awalnya 0.3%. Dan itu membebani APBN,” tutur Timboel.

 

Ketiga, lanjut dia, dari  hasil investasi sebesar Rp 7,4 triliun didapat dari dana kelolaan Tabungan Hari Tua (THT) yakni sebesar Rp 86,4 triliun.

 

“Sementara hasil investasi JKK JKM tidak jelas. Jadi, dari laporan ini sepertinya PT Taspen gagal mengelola JKK JKM,” ujarnya.

 

Dia menyayangkan kinerja PT Taspen (Persero) yang seperti itu. Menurut Timboel, kalau saja Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) diserahkan pengelolaannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Tenaga Kerja), maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan dibebani.

 

“Karena BPJS Ketenagakerjaan akan mampu membayar JKK JKM ASN tanpa naiknya iuran JKM seperti yang diatur di Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2017,” ujarnya.

 

Justru, kata dia, APBN akan dibebani lagi kalau Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara (PPBASN) disahkan Presiden. “Harusnya pemerintah jeli melihat ini,” ujar Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*