Breaking News

Lapas Over Kapasitas, Napi Kabur

Lapas Over Kapasitas, Napi Kabur.

Kasus kerusuhan di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk Pekanbaru pada Jumat (5/5) lalu menjadi rangkaian dari kerusuhan di Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang hampir rutin terjadi. Penyebabnya masih sama, yakni kelebihan kapasitas tahanan. Banyaknya ketentuan pidana penjara dalam undang-undang dianggap akar sebagai permasalahan yang dihadapi Rutan dan Lapas.

 

Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, mengungkapkan Provinsi Riau memang menjadi salah satu sorotan dalam hal kelebihan kapasitas Rutan dan Lapas. Dari total 14 Rutan dan Lapas, kelebihan penghuni bisa mencapai 200 persen dari kapasitasnya.

 

“Provinsi Riau juga memiliki salah satu rutan dengan kelebihan beban terburuk, yaitu Rutan Bagan Siapi-api yang kelebihan bebannya mencapai 700 persen dari kapasitas hunian,” katanya dalam keterangan persnya.

 

Untuk Rutan Pekanbaru sendiri, dari data Dirjen PAS, kelebihan beban mencapai 233 persen dari total hunian.

 

ICJR menyatakan prihatin atas terjadinya kerusuhan di Lapas-Lapas tersebut, Bahkan masalah di Lapas maupun Rutansudah dalam situasi yang mengkhawatirkan. “Masalah utama terkait kelebihan penghuni yang dialami sebagian besar Lapas sudah dalam kondisi akut. Ini akan menimbulkan krisis akibat kepadatan atau di kenal sebagai over crowding,” ujar Erasmus.

 

Pihaknya mencatat, sampai dengan saat ini tidak ada solusi pemerintah yang jitu dan komprehensif atas hal tersebut karena selama ini pembenahannya hanya bersifat tambal sulam. ICJR melihat hanya ada segelintir kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi jumlah asupan narapidana ke penjara.

 

Misalnya, kebijakan Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 2/2012 yang menaikkan batas minimal tindak pidana ringan dari Rp 250,- menjadi Rp 2.500.000,-. Tujuan utama dari PERMA ini adalah untuk mengurangi jumlah tahanan yang dirasakan berlebih.

 

Erasmus menyebutkan, masalah terbesar tetap berada pada tujuan pemidanaan di Indonesia yang masih kental dengan penjeraan dengan menggunakan pidana penjara. Rancangan KUHP yang sedang dibahas di DPR pun juga memuat ancaman pidana penjara yang tergolong tinggi.

 

Berdasarkan pemantauan ICJR, dalam Rancangan KUHP hanya ada 59 tindak pidana yang dapat secara otomatis dapat dijatuhi pidana kerja sosial. Sementara ada 1.154 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara, dimana ada 249 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana minimum dari 1 tahun sampai 4 tahun penjara.

 

“Temuan ini belum termasuk ancaman pidana dalam undang-undang sektoral lainnya seperti UU ITE, UU Narkotika dan lain sebagainya,” katanya.

 

Atas situasi ini ICJR mendorong pemerintah melakukan evaluasi yang serius atas kebijakan pemidanaan di Indonesia khususnya mengantisipasi overkapasitas untuk meminimalisir overcrowding dalam Lapas. “Tindakan untuk situasi yang cepat juga di butuhkan untuk memprioritas penanganan pada sejumlah lapas-lapas besar yang mengalami kelebihan penghuni,” tandas Erasmus.

 

Sebelumnya, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, I Wayan Kusmiantha Dusak, mengatakan kondisi Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru saat ini sudah overkapasitas. Untuk mengatasi hal ini, sejumlah tahanan dan napi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Tangkerang, Pekanbaru.

 

“Pemindahan ini karena overkapasitas. Nantinya sejumlah tahanan dan napi ini akan dipindahkan ke sejumlah LP dan rutan yang ada di seluruh Riau. Untuk sementara kita mengurangi dulu jumlah tahanan dan napi yang sudah overkapasitas,” terangnya.

 

Menurutnya, total narapidana di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru mencapai 1.870 orang. Padahal kapasitas rutan cuma 350 orang.

 

Sementara untuk menjaga 1.870 tahanan, hanya terdapat 6 petugas jaga atau piket. “Keseluruhan petugas 54 orang dan 12 adalah perempuan,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*