Breaking News

Belum Lama Keluar Penjara, Mantan Bupati Tapteng Bonaran Situmeang Ditangkap Atas Dugaan Penipuan, Kuasa Hukum Ajukan Protes ke Mabes Polri

Mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Raja Bonaran Situmeang belum lama lepas dari penjara atas kasus korupsi, namun kini sudah ditangkap kembali oleh Polda Sumatera Utara, atas tuduhan penipuan dan penggelapan.

Kuasa Hukum Bonaran Situmeang, Charles Hutagalung pun mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jakarta, untuk mengajukan protes kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, atas penangkapan Bonaran Situmeang yang diduga sebagai penangkapan ilegal.

“Tindakan penyidik yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap klien kami (Raja Bonaran Situmeang) dinilai melawan hukum. Karena bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No.14 Tahun 2014 tentang manajemen penyidikan tindak pidana,” ujar Charles Hutagalung, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Charles meminta Kapolri untuk segera memerintahkan Kabareskrim melakukan gelar perkara atau ekspos terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Sumatera Utara. Jika memang tidak temukan bukti yang cukup, kasus tersebut sebaiknya dihentikan demi menghindari peradilan sesat.

“Pak Kapolri harus mencegah kriminalisasi yang berpotensi terjadi  level penyidik,” ujarnya.

Bonaran Situmeang dituding melakukan perbuatan penipuan dengan menjanjikan lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Menurut Charles, penangkapan dan penahanan terhadap Bonaran hanya berdasarkan laporan dari satu pihak. Laporan dengan nomor LP/848/VIII/2018/SKPT tanggal 6 Juli 2018  itu atas nama Pelapor berinisial HRS.

Atas laporan itu penyidik Polda Sumut langsung menerbitkan surat perintah penyidikan nomor SP.LIDIK/591/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 12 Juli 2018.

“Nah, disitu klien kami menerima undangan sifatnya wawancara No.B/2213/VIII/2018 tanggal 19 Juli 2018. Pada tanggal 24 Juli 2018 penyidik Polda setempat telah meminta keterangan dari klien kami, dan klien kami memberikan keterangan tidak mengenal pelapor dan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dilaporkan pihak pelapor,” ujarnya.

Sebaliknya, dikatakan Charles, saat itu Bonaran meminta bukti kepada penyidik sebagai landasan laporan pihak pelapor.

“Klien kami tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dilaporkan dan ternyata penyidik mengatakan tidak ada bukti yang dijadikan landasan laporan dimaksud,” ucapnya.

Seyogyanya, kata dia, menurut Pasal 1 ayat 5 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

“Sangat mengherankan dan aneh, walau tidak ada bukti bahwa klien kami melakukan perbuatan sebagaimana dalam laporan tersebut, ternyata penyidik meningkatkan perkara itu ke tingkat penyidikan. Klien kami menerima panggilan untuk diperiksa sebagai saksi berdasarkan surat panggilan nomor SPgl/24/26/IX/2018/Ditreskrimum tertanggal 4 September 2018,” ujarnya.

Charles menegaskan, jika menurut Pasal 1 Ayat 2 KUHAP Jo Pasal 1 ayat 2 dengan peraturan Kapolri No.14/2012 tentang manajemen Penyidikan tindak pidana.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar bukti itu membuat terang benderang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sehingga berdasarkan ketentuan pada butir (f) bahwa penyidik haruslah terlebih dahulu mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti yang dikumpulkan tersebut barulah diakhir penyidikan ditentukan siapa tersangkanya.

“Penangkapan bisa dilakukan jika ada bukti permulaan. Tersangka dua kali dipanggil secara berturut-turut tanpa alasan yang patut dan wajar. Ini anehnya, klien kami belum diperiksa langsung ditangkap dan ditahan. Padahal klien kami koperatif dalam penegakan hokum,” ucapnya.

Jadi, lanjut Charles Hutagalung, penangkapan yang dilakukan penyidik kepada Bonaran Situmeang pada Selasa (16/10/2018) lalu, masuk dalam perbuatan melanggar Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kapolri.

“Kami meminta Kapolri menindak oknum penyidik yang dimaksud, sehingga tidak menjadi preseden buruk dalam proses penegakan hukum. Selain itu citra Polri di mata Masyarakat bisa rusak,” ujar Charles.

Seperti diketahui, belum lama menghirup udara bebas, mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng),  Raja Bonaran Situmeang harus menerima kenyataan pahit lantaran langsung ditahan di Polda Sumatera Utara, usai dijemput di LP Sukamiskin, Bandung.

Penyidik Polda Sumut menetapkan Bonaran sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan nilai Rp3,5 miliar saat menjabat Bupati Tapteng pada 2013.

“Dari hasil pemeriksaan saksi dan bukti-bukti yang ada, dilakukan gelar perkara dan status terlapor sudah ditingkatkan menjadi tersangka,” ujar Kabid Humas Polda Sumut AKBP Tatan Dirsan Atmaja, Sabtu (19/5/2018).(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*