Breaking News

Langgar Konstitusi dan Konyol, Masyarakat Menggugat Segera Batalkan UU Tax Amnesty

Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) Sugeng Teguh Santoso dkk akan menggugat Jokowi dan DPR karena telah konyol membuat Undang Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak.

Masyarakat menilai pembuatan dan pengesahan Undang Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty berisi pelanggaran fatal terhadap konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia—Undang Undang Dasar 1945—dan sekaligus secara kasat mata telah menimbulkan kekonyolan dari lembaga pembuat Undang Undang itu, yakni lembaga legislatif DPR RI bersama Pemerintah Republik Indonesia.

Terdapat sejumlah pasal krusial dan sangat fatal yang disahkan di DPR terkait UU Tax Amnesty tersebut, sehingga sebagian anggota masyarakat yang tergabung dalam organisasi dan juga perorangan, yakni Yayasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan beberapa individu atau perorangan, akan menggugat Undang Undang Tax Amnesty lewat Mahkamah Konstitusi (MK) agar segera dibatalkan.

Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) Sugeng Teguh Santoso memaparkan, paling tidak ada sebanyak 21 hal penting yang menjadi persoalan di dalam Undang Undang Tax Amnesty itu yang harus segera dijadikan argumentasi tak terbantahkan untuk segera membatalkannya.

“Ini konyol banget undang undang tax amnesty ini. Ini harus dibatalkan. Jelas-jelas sudah melanggar konstitusi Negara Republik Indonesia dan juga hanya jadi alat pihak pengemplang pajak dan para pejabat rakus nantinya. Pemerintahan Jokowi dan DPR kita kok konyol begini. Harus dibatalkan undang undang ini,” papar Sugeng dalam konperensi pers yang digelar di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/07/2016).

Sugeng menjelaskan, 21 hal penekanan yang sangat bermasalah di dalam Undang Undang yang baru disahkan di DPR itu. Undang undang itu disebutnya sebagai praktik legal pencucian uang. Hal itu sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2010. Undang undang tax amnesty, lanjut dia, sangat bertolak belakang dan malah mengubur ketentuan-ketentuan dalam undang undang nomor 8 tahun 2010 mengenai pencucian uang itu.

“Karena itu, kami akan mengajukan gugatan dan melakukan judicial review terhadap undang undang ini ke MK. Yayasan Satu Keadilan, SPRI dan sejumlah warga Negara Republik Indonesia yang tergabung bersama-sama sedang menyusun gugatannya, dan dalam minggu ini akan segera ke MK,” papar Sugeng.

Lebih lanjut, pria yang juga Sekjen DPP Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) LMPP ini menyampaikan, selain telah melegalkan praktik pencucian uang, Undang Undang Tax Amnesty itu pun hanya dijadikan sebagai karpet merah bagi para pengemplang pajak. Ketiga, kata Sugeng, undang undang itu pun malah memberikan jalan mulus dan prioritas pengampunan kepada para penjahat kerah putih. Keempat, undang undang pengampunan pajak ini memberikan discount habis-habisan terhadap para pengemplang pajak. Kelima, undang undang ini menggagalkan program whistleblower dan meluluhlantakkan penegakan hukum di Indonesia. Keenam, menabrak prinsip keterbukaan informasi. Tujuh, undang undang itu hanya akan dimanfaatkan secara sewenang-wenang oleh penjahat perpajakan. Delapan, undang undang ini tidak akan bisa efektif seperti yang sudah pernah diterapkan pada tahun 1964 dan 1986. Sembilan, undang undang ini menghilangkan potensi penerimaan Negara. Sepuluh, undang undang ini merupakan pengkhianatan terhadap warga Negara Indonesia yang miskin.

Sebelas, undang undang ini mengajarkan masyarakat Indonesia untuk tidak taat pajak. Dua belas, memarjinalkan pembayar pajak yang taat. Tiga belas, bersifat memaksa. Empat belas, undang undang tyax amnesty itu adalah undang undang yang sangat aneh bin ajaib, sebab hanya berlaku untuk satu tahun.

“Pemberlakuan undang undang tax amnesty sangat aneh bin ajaib, sebab dibatasi hanya diberlakukan untuk satu tahun, yakni hanya sampai 31 Maret 2017. Ini maksudnya apa? Undang undang kok satu tahun. Konyol banget nih,” ujar Sugeng.

Hal itu, lanjut Sugeng, sangat berbenturan dengan prinsip dasar serta teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat menyeluruh, bukan dalam konteks kekhususan, karena pada dasarnya, kata dia, peraturan perundang-undangan adlah peraturan yang dibentuk untuk mengatur sesuatu yang bersifat umum.

“Undang-undng yang bersifat pelaksanaan kebijakan, pada umumnya tidak diatur masa berlakunya, dan tidak bertentangan dengan aturan yang setara secara hirarki perundang-undangan atau in caso Undang Undang KUP. Lah, Undang Undang Tax Amnesty ini kan berlaku satu tahun. Ini rancu jika tujuannya hanya dipakai satu tahun. Tak sesuai anggaran pembuatan undang undang dan proses-prosesnya selama ini,” papar Sugeng.

Lima belas, undang undang ini memposisikan Presiden dan DPR sebagai pelanggar konstitusi. Dengan diundangkannya tax amnesty, lanjut Sugeng, itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh DPR sebagai pengesah dan oleh Presiden sebagai pengundang.

“Karena menyalahi asas perpanajakan yang bersifat memaksa, sehingga berimplikasi kepada potensi defisit keuangan Negara,” ujarnya.

Enam belas, undang undang itu menabrak prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dikarenakan berlakunya dibuat secara diskriminatif, dengan memposisikan warga Negara tidak sama kedudukannya di muka hukum. “Yang taat pajak atau apresiasi terhadap wajib pajak yang taat tidak ada. Jadi tidak ada kepastian hukum,” ujarnya.

Tujuh belas, UU Tax Amnesty mengintervensi dan menghancurkan proses penegakan hukum Indonesia. Pengemplang pajak diampuni, dan sudah melanggar Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir menjadi Undang Undang Nomor 16 tahun 2009.

Delapan belas, UU Tax Amnesty merupakan cermin kelemahan pemerintah terhadap pengemplang pajak. Sembilan belas, UU Tax Amnesty melumpuhkan institusi penegak hukum. telah melumpuhkan kewenangan lembaga Negara seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Ditjen Pajak, melumpuhkan Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Lalu, mau jadi apalagi kita ini? Mau jadi apalagi Negara ini?” ujar Sugeng.

Dua puluh, UU tax Amnesty patut diduga adalah sebagai pesanan dari para pengemplang pajak karena memberikan hak eksklusif bagi para pengemplang pajak. Duapuluh satu, UU Tax Amnesty membuat proses hukum pajak yang berjalan menjadi tertunda.

Dari dua puluh satu penekanan itu, lanjut Sugeng, paling tidak, di dalam gugatan ke MK, terdapat sebanyak 11 pasal dari UU Tax Amnesty itu yang harus dibatalkan dan dengan demikian keseluruhan Undang Undang itu pun dibatalkan.

“Satu saja, misalnya pasal 1 ayat 1 dibatalkan, itu adalah roh dari keseluruhan Undang Undang, meski ada 11 pasal yang sudah kita akan gugat, tapi keseluruhan Undang Undang Tax Amnesty itu harus dibatalkan,’ uajr Sugeng.

“Ini harus dihentikan, dan harus segera dibatalkan. Sungguh, konyol benar Negara ini dibuat seperti ini dengan undang undang tax amnesty tersebut,” pungkas Sugeng.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul menyampaikan, masyarakat kaum miskin sangat keberatan dengan Undang Undang Tax Amnesty tersebut.

“Kok koruptor dan pengemplang pajak mau dibuat hidup enak-enak di Negara ini? Sedangkan warga miskin malah disiksa, digusur-gusur, disita dan tak diampuni. Malah pengemplang pajak dan koruptor yang diampuni. Ini harus dilawan. Kita akan gugat, tidak boleh begini,” ujar Marlo.

Pada Selasa (28 Juni 2016) lalu, DPR RI secara resmi telah mengesahkan Undang Undang Tax Amnesty atau Undang Undang Pengampunan Pajak, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Di dalam UU ini, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah. Tarif tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yakni bagi usaha kecil menengah, bagi wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri, serta deklarasi aset di luar negeri tanpa repatriasi.

Untuk wajib pajak usaha kecil menengah yang mengungkapkan harta sampai Rp10 miliar akan dikenai tarif tebusan sebesar 0,5 persen, sedangkan yang mengungkapkan lebih dari Rp 10 miliar dikenai 2 persen.

Untuk wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri akan diberikan tarif tebusan sebesar 2 persen untuk Juli-September 2016, 3 persen untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 5 persen untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.

Terakhir, wajib pajak yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa repatriasi akan dikenai tarif 4 persen untuk periode Juli-September 2016, 6 persen untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 10 persen untuk periode Januari-Maret 2017.

Penetapan periode menjadi penting karena UU Pengampunan Pajak hanya berlaku hingga akhir Maret 2017 mendatang.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah mengatakan kebijakan pengampunan pajak ini untuk memperbesar pendapatan negara dari sektor pajak.

Hingga Agustus 2015 lalu, realisasi penerimaan pajak baru mencapai sekitar Rp 598 triliun atau sekitar 46 persen dari target APBNP 2015.

Dengan menggunakan UU Pengampunan Pajak, pendapatan negara diperkirakan bertambah Rp165 triliun.

Sejak UU ini masih dalam tahap rancangan, sejumlah pelaku pasar memperkirakan tambahan uang itu akan berdampak baik untuk roda perekonomian Indonesia.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*