Breaking News

Lamban, Revisi Undang Undang Terorisme Macet Di DPR

Lamban, Revisi UU Terorisme Macet Di DPR.

Kalangan masyarakat sipil menilai wajar jika proses pembahasan Revisi UU no. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme macet di DPR. Banyaknya hal yang hendak diatur dalam RUU tersebut menjadi penyebab utamanya.

 

Direktur Imparsial, Al Araf, mengkritik lambatnya Revisi UU Terorisme karena terlalu banyak hal yang ingin diatur dalam undang-undang tersebut. Dia mencontohkan, keinginan pemerintah dan Panitia Khusus RUU Terorisme DPR RI untuk mengatur keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memberantas terorisme.

 

“Pembahasan mengenai hal ini menimbulkan perdebatan yang cukup panjang dan memakan waktu lama,” katanya di Jakarta, Selasa (18/07/2017).

 

Padahal, keterlibatan TNI dalam menghadap terorisme dalam skala tertentu sudah diatur dalam UU no. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

 

“Kalau pun dalam undang-undang itu keterlibatan TNI belum cukup, harusnya dibuat undang-undang khusus tentang perbantuan TNI. Tidak semua dicampur aduk dalam RUU Terorisme,” jelasnya.

 

Al Araf menuturkan, ada hal lain yang harusnya tidak perlu diatur dalam RUU Terorisme. Misalnya soal senjata dan bahan peledak yang seharusnya diatur dalam undang-undang khusus. Demikian juga soal penyebaran kebencian, yang seharusnya masuk ke dalam pasal-pasal di KUHP.

 

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Puri Kencana Putri, mengatakan pelibatan TNI dalam revisi UU Terorisme berbahaya karena penempatan TNI dalam tindak pidana terorisme memicu masalah baru, yakni akuntabilitas TNI dalam praktik kejahatan serius.

 

Menurutnya, TNI tak perlu menjadi subjek penegakan hukum karena pencegahan terorisme bukan cuma menjadi arena kerja polisi atau tentara, melainkan juga banyak lembaga lainnya, seperti Komnas HAM atau Komnas Perempuan. “Pelibatan militer dalam menangani terorisme harus diletakkan sebagai pilihan terakhir dan atas dasar keputusan politik negara melalui proses yang demokratis,” katanya.

 

Sementara itu, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Terorisme meminta Pemerintah segera melengkapi konten aturan penyadapan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) no. 72 Pasal 31 tentang Penyadapan yang telah disepakati. Sehingga aturan terkait penyadapan terduga teroris tidak menyalahi aturan yang berlaku.

 

“Itu penyadapan kita sepakati, namun kontennya kami serahkan penyempurnaannya kepada pemerintah,” kata Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i.

 

Dijelaskan, dalam pasal tentang penyadapan pada RUU Terorisme, tidak mencantumkan lembaga yang mengizinkan penyadapan, lama waktu penyadapan dan pertanggungjawabannya, serta persyaratan penyadapannya.

 

Padahal dalam undang-undang yang ada, izin penyadapan jelas dari Pengadilan Negeri, dengan adanya batas waktu penyadapan hingga satu tahun, dan melaporkan hasil penyadapan kepada penyidik dan Menkominfo. Menurut Syafi’i, jika merujuk pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adanya aturan penyadapan selain harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak boleh di bawah level UU mengaturnya.

 

Hal ini pun sesuai dengan Putusan MK no. 5 tahun 2010. Ada hal-hal yang harus dipenuhi, misalnya spesifikasi alat perekam, tujuan merekam, identitas yang merekam, dan kapan pelaksanaannya. Kemudian rekaman tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun, tidak boleh dibocorkan dengan alasan apapun, disewakan dan diperjualbelikan.

 

“Akhirnya karena merujuk pada putusan MK, apa yang dimuat oleh RUU itu belum memadai. Pemerintah sepakat merekonstruksi ulang pasal itu, yang kemudian akan dibawa pada saat konsinyering,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*