Breaking News

Kumpul Dari 16 Kabupaten, Perempuan Nelayan Bertemu MKP, Susi Pudjiastuti: Perempuan Nelayan Harus Berdaulat, Mandiri dan Sejahtera

Kumpul Dari 16 Kabupaten, Perempuan Nelayan Bertemu MKP, Susi Pudjiastuti: Perempuan Nelayan Harus Berdaulat, Mandiri dan Sejahtera.

Dalam rangka Pertemuan Nasional (Pernas), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) melakukan pertemuan secara khusus  dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat (08/09/2017).

Perempuan Nelayan yang berasal dari 16 (enam belas) kabupaten kota yaitu kota Aceh, Serdang Begadai, Langkat, Lampung, Lombok, Jakarta, Demak, Manado, Kendal, Jepara, Kepulauan Aru, Surabaya, Gresik, Buton, Indramayu dan Demak menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan nelayan.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati mengatakan, salah satu permasalahan substansi yang disampaikan kepada Menteri Susi Pudjiastuti adalah belum diakuinya Perempuan Nelayan dalam kebijakan pemerintah.

“Pemerintah telah menyediakan kartu nelayan dan asuransi nelayan sebagai syarat agar nelayan dapat mengakses berbagai bantuan dan hak nelayan, namun dalam prakteknya Kartu dan Asuransi nelayan tidak diberikan kepada perempuan Nelayan,” ujar Susan.

Berdasarkan Data dan Dokumentasi PPNI, baru dua (2) orang perempuan nelayan yaitu di daerah Gresik yang diakui sebagai perempuan nelayan dan berhak mendapatkan kartu dan asuransi nelayan.

Sementara, hampir seluruh perempuan yang berada di wilayah pesisir Indonesia yang secara langsung mengurusi perikanan dan budidaya laut belum diakui sebagai perempuan nelayan.

“Akibat dari belum diakuinya perempuan nelayan dalam kebijakan pemerintah, hingga hari ini perempuan nelayan tidak mendapatkan berbagai fasilitas dan dukungan dari kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Sekjen Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Masnuah menambahkan, untuk itu, Menteri Susi Pudjiastuti diminta agar mengakui keberadaan Perempuan Nelayan, sehingga Perempuan Nelayan dapat mengakses berbagai hak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

“Kebijakan ini menjadi penting guna mensejahterakan dan melindungi perempuan nelayan,” ujar Masnuah.

Selain menyampaikan harapan terkait pengakuan sebagai perempuan nelayan, PPNI juga menyampaikan berbagai tantangan terkait penambangan ilegal di pesisir, penangkapan ikan dengan alat tangkap merusak, ketidakadaan listrik, pencemaran pesisir, reklamasi di Manado dan Jakarta, bantuan alat tangkap.

Menanggapi permasalahan dari perempuan nelayan, Menteri Susi Pudjiastuti menyatakan akan menindaklajuti keluhan-keluhan perempuan nelayan saat ada kunjungan ke daerah dan menyurati berbagai instansi kementerian dan pemerintah daerah guna mendukung penyelesaian persoalan yang ada.

“Perempuan Nelayan harus berdaulat, mandiri dan sejahtera,” ujar Susi.

Dalam kesempatan pertemuan itu, Perempuan nelayan juga menyerahkan berbagai produk-produk ekonomi olahan perempuan nelayan berupa sirup mangrove, krupuk ikan/udang, teh mangrove sebagai bentuk pentingnya keberadaan perempuan nelayan. Harapannya, Perempuan Nelayan Berdaulat, Mandiri dan Sejahtera.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*