Breaking News

Kritik Orang Miskin Terhadap Basis Data Terpadu

Kritik Orang Miskin Terhadap Basis Data Terpadu.

Pada akhir tahun 2017, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) inisiatif pengetasan kemiskinan baru yang disebutnya sebagai Basis Data Terpadu (BDT).

 

BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.

 

Basis Data Terpadu berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya. Cakupan dari 40% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah ini ialah sekitar 24 juta rumahtangga atau sekitar 96 juta individu. Rumah tangga yang ada dalam BDT ini dapat diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya.

 

Selain digunakan untuk melakukan analisis atau perencanaan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemeritah pusat atau daerah, data ini ini juga digunakan untuk menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial.

 

Ketika instansi pelaksana program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial telah menetapkan kriteria kepesertaan program, maka Basis Data Terpadu dapat menyediakan data nama dan alamat individu/keluarga/rumah-tangga bagi instansi pemerintahan yang mengelola program perlindungan sosial.

 

Sebagai contoh, sejak tahun 2012 Basis Data Terpadu telah menyediakan nama dan alamat penerima manfaat dari Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, maupun program-program lain yang dikelola Pemerintah Daerah.

 

Menurut Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul, walau terdengar sangat menjanjikan karena dianggap mampu menjawab permasalahan tentang distribusi bantuan yang efektif karena keberadaan data yang teruji, BDT tidak berarti bebas dari permasalahan.

 

Setidaknya, menurut Marlo, terdapat dua masalah mendasar yang dapat diperiksa dari BDT itu sendiri, yaitu masalah bias pengetahuan tentang kemiskinan dan solusinya serta masalah implementasi.

 

Marlo menyampaikan, masalah pengetahuan tentang kemiskinan terkait dengan penggunaan asumsi kemiskinan sebagai masalah dalam individual rumah tangga. Sementara masalah implementasi terkait pada bagaimana metode penyasaran bantuan sebagaimana yang ditetapkan BDT dapat dilakukan secara baik.

 

“Untuk mengatasi dua masalah mendasar ini, penting untuk menggunakan cara pandang struktural dalam memahami kemiskinan dan mengajukan implementasi penyediaan perlindungan sosial yang universal sebagai solusinya,” tutur Marlo Sitompul, Kamis (08/03/2018).

 

Menurut dia, sebagaimana terlihat dari namanya, BDT bukanlah sebuah inisiatif kebijakan sosial yang bersifat langsung untuk mengentaskan kemiskinan. BDT adalah bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang lebih umum dimana tujuan utamanya adalah mendukung setiap kebijakan perlindungan sosial yang ada melalui penyediaan data yang baik.

 

Gagasan ini sendiri berangkat dari pendekatan pemerintah tentang pengentasan kemiskinan. Pemerintah beranggapan bahwasanya masih terdapatnya masalah dalam pengentasan kemiskinan adalah terkait dengan keberadaan data yang buruk serta tidak akurat.

 

Sebagai hulu dari sistem kebijakan pengentasan kemiskinan, penyediaan data yang buruk tentu akan berdampak terhadap hilir atau capaian dari kebijakan itu sendiri.

 

“Hal inilah yang kemudian menyebabkan ketersediaan data yang baik harus terpenuhi,” ujar Marlo.

 

Cara pandang kemiskinan dapat diatasi dengan data itu sendiri berangkat dari suatu asumsi tertentu tentang kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya di luar dari proses pembangunan ekonomi yang ada. Dalam pandangan ini, sistem ekonomi yang berlaku sudah selalu dianggap baik.

 

“Masalahnya kemudian dalam sistem ekonomi yang berlaku, terdapat suatu kelompok sosial yang mana mereka tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Kelompok sosial inilah yang kemudian dinilai sebagai kelompok masyarakat miskin,” ujarnya.

 

Semenjak kelompok miskin ini dianggap berada di luar dari sistem ekonomi, lanjut Marlo, maka analisa atas penyebab kemiskinan mereka akan selalu dihubungkan secara individual; mereka adalah kelompok sosial yang secara individual (baik individual secara perorangan maupun keluarga) tidak masuk dalam kategori kelompok masyarakat lain yang mendapatkan manfaat dari pembangunan.

 

Untuk mengatasi masalah kemiskinan selanjutnya, pemerintah harus menyelenggarakan kebijakan sosial yang mampu memastikan bahwa kelompok miskin tersebut bisa masuk dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi yang ada.

 

“Dalam gagasan inilah kita menemukan adanya satu pendekatan kebijakan sosial yang dikenal sebagai kebijakan pengentasan kemiskinan tersasar (targeted),” tuturnya.

 

Dalam kebijakan ini, pemerintah hanya akan memberikan bantuan kepada mereka yang dianggap berada diluar dari pembangunan. Pemerintah kemudian harus melakukan alokasi anggaran yang khusus untuk mensasar kelompok sosial miskin.

 

Alokasi anggaran khusus untuk kelompok miskin inilah yang kemudian menjadi anggaran utama untuk mengatasi kemiskinan dalam sistem pembangunan yang ada.

 

Masalahnya yang muncul kemudian, dalam alokasi anggaran terhadap kelompok miskin ini, pemerintah selalu menemui kendala ketidak-tepatan sasaran di mana kelompok miskin tidak mendapatkan bagian dari alokasi yang telah ditetapkan.

 

Dalam situasi seperti ini, tentu salah satu penyebab yang dapat ditelusuri adalah keberadaan data yang seringkali dianggap tidak baik. Data yang tersedia tidak mampu untuk memberikan pembenaran bahwa kelompok sosial yang sudah diberikan anggaran adalah kelompok sosial yang sahih untuk menerima anggaran tersebut.

 

“Disinilah kita menemukan rasionalisasi yang paling mendasar dari keberadaan BDT,” ujarnya.

 

Dia menjelaskkan, kedekatan pengentasan kemiskinan tersasar bukanlah sesuatu yang sifatnya alamiah. Akar sejarah dari gagasan ini dapat ditelusuri dari perubahan pendekatan negara dalam mengelola pembangunan tahun 1980-an.

 

Era ini dikenal sebagai era kebangkitan ideologi neoliberalisme dimana negara secara sadar dikelola berdasarkan agenda ekonomi pasar. Untuk itu, agenda pengentasan kemiskinan itu sendiri harus tunduk dalam pengelolaan ekonomi pasar.

 

Dalam neoliberalisme, yang diutamakan adalah negara yang berlaku minimal untuk mendukung kebutuhan social masyarakatnya. Dalam praktik politik neoliberal, pemerintah akan selalu mengakui bahwa akan selalu terdapat kelompok miskin dalam negara mereka.

 

Namun yang menjadi pembeda kemudian adalah bagaimana kelompok miskin kemudian diperlakukan. Semenjak negara dalam neoliberalisme akan berlaku secara minimal, maka penyelenggaran kebijakan akan selalu minimal tergantung dengan keberadaan kelompok sosial yang dianggap miskin.

 

Disinilah kemudian penentuan kategori miskin menjadi penting. Pemerintah harus secara “akurat” menentukan siapa yang benar-benar layak untuk dialokasikan anggaran negara.

 

Dalam logika pemerintah neoliberal, ketidak-akuratan akan berdampak pada tata kelola yang keliru karena negara harus mengeluarkan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhanya (tidak efisien). Standar ketidakefisienan yang tentunya sangat bias dengan agenda ekonomi pasar.

 

Masalah Implementasi. Masalah bias pengetahuan dapat berdampak kemudian terhadap implementasinya. Secara umum, kata Marlo, implementasi kebijakan perlindungan sosial dimana BDT diberlakukan adalah adanya tiga keterbatasan utama ketika kebijakan perlindungan social didasarkan pada asumsi neoliberal dengan agenda pengentasan kemiskinan tersasar.

 

Tiga keterbatasan ini meliputi; pertama, Otoritarianisme Data. Urusan BDT yang utama adalah data. Masalahnya kemudian adalah bagaimana data tersebut diperoleh, disusun serta ditetapkan dalam suatu metode pendataan. Semenjak asumsi pengetahuannya sudah didefinisikan sedari awal, metode pendataan tersebut tentu akan mengikuti asumsi yang dibangun.

 

Proses ini tentu lumrah dalam setiap aktifitas ilmiah. Masalahnya kemudian proses pendataan ini tidak dapat dibuka untuk dipermasalahkan oleh mereka yang mengumpulkan serta mengelola data yakni pihak pemerintah.

 

Hal inilah yang kemudian menyebabkan data dan pendataan definisinya menjadi sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Kecil ruang bagi actor non-pemerintah untuk mempengaruhi upaya peyusuanan data yang ada.

 

Hal ini mengingat pembukaan ruang untuk mengubah asumsi dan dengannya menguah metode pengumpulan data dapat berdampak pada ketersediaan data. Perubahan atas ketersediaan data akan menciptakan resiko biaya terhadap pemerintah karena pemerintah tidak dapat menjamin bahwa data yang ada akan berada dalam jangkauan anggaran negara.

 

Kedua, Fragmentasi Perlindungan Sosial. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, BDT merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan perlindungan sosial akan berlaku fragmentatif atau hanya tersasar pada pihak-pihak tertentu saja.

 

Hal ini tentu membuat penyelenggaraan perlindungan hanya berlaku pada mereka yang dianggap masuk kedalam kategori data yang telah ditetapkan. Masalahnya kemudian, perlindungan sosial yang merupakan hak warga negara pada implementasinya menjadi dibatasi oleh otoritas pemerintah.

 

Pemerintah dapat menyatakan bahwa suatu kelompok warga negara tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hanya karena kelompok tersebut tidak masuk dalam kategori data yang diakui pemerintah.

 

Pendekatan ini tentu sesuai dengan logika negara yang menekankan pada kontribusi minimal terhadap kebutuhan sosial masyarakatnya.

 

Ketiga, Memperlemah Kuasa serta Posisi Tawar Kelompok Miskin. Pendekatan pengentasan yang tersasar membuat kalangan miskin yang mendapatkan alokasi negara menjadi lemah posisi tawarnya.

 

Hal ini dikarenakan kalangan miskin akan melihat alokasi bukan sebagai hak tapi sebagai “bantuan,” bantuan untuk dapat menikmati (secara sementara dan terbatas) sistem ekonomi yang ada.

 

Hal ini tentu sangat berbahaya karena pada akhirnya kelompok miskin menjadi kehilangan independensinya yang dengannya tidak mampu untuk menjalankan tugas-tugas kewarganegaraanya yakni menjadi pengawas kritis terhadap kinerja pemerintahan yang ada.

 

Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad pun menawarkan solusi atas persoalan-persoalan itu.

 

Menurut dia, ada dua lapis solusi yang dapat diajukan untuk mengatasi bias serta keterbasan yang diidap dalam BDT.

 

Lapisan solusi tersebut meliputi solusi minimal serta maksimal. Untuk lapisan minimal, metode perolehan, penyusunan, serta penentuan data dalam BDT harus dibuka secara partisipatif.

 

“Partispatif dalam artian bukan sekedar public memberikan saran, namun juga memungkinakn serta memastikan bahwa publik dapat merubah tampilan serta kesimpulan data yang ada dengan asumsi pengetahuan yang diluar asumsi neoliberal. Hal ini tentu mensyaratkan terdapat proses partisipasi yang sepenuhnya didukung oleh aturan formal institusi Negara,” ujar Dika.

 

Terkait dengan solusi maksimal, lanjut dia, harus diupayakan mengubah cara pandang serta metode penyelenggaran perlindungan sosial itu sendiri.

 

Kemiskinan bukanlah sesuatu yang sifatnya berada diluar pembangunan, tapi ia adalah bagian dari pembangunan itu sendiri.

 

Menurut dia, akarnya dapat dirujuk pada keberadaan dominan kelompok kekuasaan tertentu (baca: elit) yang mendominasi proses pembangunan yang dengannya membuat banyak kelompok sosial yang dieksploitasi dan dipinggirkan dari pembangunan.

 

Implikasi dari cara pandangan ini adalah harus ada perubahan mendasar terhadap sistem pembangunan. Negara harus mengalokasikan sumber daya serta anggaran yang optimal untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua. Implikasinya, pendekatan pengetasan kemiskinan juga harus berubah.

 

“Alih-alih menggunakan pendekatan tersasar, negara harus melakukan penyelengaran perlindungan sosial yang universal dimana semua warga negara mendapatkan hak sosial untuk dilindungi,” pungkas Dika.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*