Breaking News

Kriminalisasi Tak Efektif, Pemerintah Tolong Cari Pendekatan Alternatif Kepada Pengguna Narkoba

Kriminalisasi Tak Efektif, Pemerintah Tolong Cari Pendekatan Alternatif Kepada Pengguna Narkoba.

Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI (MaPPI FHUI) menilai langkah pemerintah menghadapi permasalahan narkotika dengan pendekatan hukum tidak efektif. Pendekatan tersebut malah sering berujung pada pelanggaran hak-hak para pengguna narkotika.

 

Kordinator Advokasi Hukum PKNI, Alfiana Qisthi, menyatakan pihaknya mendorong urgensi dilakukannya pendekatan alternatif dalammenangani carut marut permasalahan narkotika di Indonesia akibat kebijakan yang punitif, terutama bagi pengguna narkotika.

 

Menurutnya, kebijakan yang penghukuman atau punitif dengan cara mengkriminalisasi pengguna narkotika menambah deret panjang pelanggaran HAM terhadap pengguna narkotika yang terbukti menuai dampak buruk. Tidak hanya bagi pengguna narkotika, tetapi juga Negara.

 

“Fenomena overkapasitas di rutan dan lapas adalah akibat dari kriminalisasi pengguna narkotika,” ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (20/07/2017).

 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sampai Maret 2016 tahanan kasus narkotika mengisi 52 persen dari kapasitas tahanan yang tersedia. Padahal secara keseluruhan di rutan dan lapas sendiri terjadi overkapasitas mencapai 154 persen dan untuk beberapa kota besar overkapasitas mencapai diatas 250 persen.

 

Alfiana memaparkan, dari hasil kajian yang dilakukan oleh PKNI di 5 kota yakni Medan, Bandung, Jakarta, Makassar, dan Mataram, ditemukan dampak buruk kriminalisasi bagi para pengguna narkotika. “Kekerasan dan penyiksaan, manipulasi perkara, serta dampak psikologis, sosial, ekonomi, serta kesehatan menunjukkan bahwa penjara bukanlah solusi bagi pengguna narkotika,” katanya.

 

Dampak kesehatan tersebut dapat menimbulkan efek domino bagi pengguna narkotika. Ketiadaan akses kesehatan bagi pengguna narkotika dalam proses pidana mengakibatkan gejala putus zat (sakaw), penyakit menular (HIV-AIDS, Hepatitis, TBC). “Dalam kajian ini sejumlah responden juga mengungkapkan bahwa ada kebutuhan rehabilitasi yang harus dipenuhi, dimana hal tersebut tidak mereka dapatkan selama menjalani masa hukuman,” ungkapnya.

 

Ketua Harian MaPPI FHUI, Choky Ramadhan, mengaakan pendekatan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika juga mengakibatkan terabaikannya hak atas rehabilitasi. “Berdasarkan data penelitian putusan pengadilan negeri se-Jakarta (2015), MaPPI-FHUI menemukan tidak satupun JPU tidak dalam satu kasuspun menuntut terdakwa menjalani rehabilitasi,” ujarnya.

 

Pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dan akademisi dalam menentukan kebijakan narkotika ke depan.

 

“Masyarakat sipil perlu memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan yang akan dijalankan pemerintah dan program alternatif apa yang perlu dan baik tentunya untuk dapat dimasukkan ke dalam program,” katanya. Selain itu, masyarakat dapat memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*