Breaking News

KPU Sudah Melarang, Kok Bekas Napi Korupsi Masih Boleh Nyaleg Sih

KPU Sudah Melarang, Kok Bekas Napi Korupsi Masih Boleh Nyaleg Sih.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih mengecam sikap DPR, pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyepakati bekas narapidana korupsi berhak mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) dalam Pemilu 2019. Padahal sebelumnya KPU mewacanakan larangan terhadap napi korupsi untuk menjadi kontestan pemilu legislatif.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengatakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR yang membolehkan napi korupsi untuk nyaleg kembali tidak hanya mengecewakan KPU, tetapi juga publik.

“Publik ingin disodorkan calon anggota legislatif yang lebih bersih,” katanya, di Jakarta, Kamis (24/05/2018).

Menurutnya, larangan mantan narapidana korupsi ikut jadi caleg juga dapat memperbaiki kinerja serta citra parlemen yang selama ini dikenal buruk.

“Tidak hanya itu, urgensi larangan mantan narapidana kasus korupsi memasuki arena kontestasi elektoral juga berangkat dari adanya fenomena residivis korupsi atau orang yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi lalu kembali melakukan korupsi setelah selesai menjalani hukuman,” terangnya Almas.

Salah satu penyebab rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR adalah banyaknya anggota legislatif yang tersangkut kasus korupsi.

“KPU seharusnya tidak menyerah. Hal tersebut dikarenakan hasil atau keputusan konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah sehubungan dengan penyusunan Peraturan KPU,” ujarnya.

Almas menambahkan, putusan MK no. 92/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa KPU adalah lembaga yang independen, khususnya dalam penyusunan Peraturan KPU.

“Oleh karena itu, kami koalisi masyarakat sipil untuk pemilu bersih mendorong KPU untuk tetap mempertahankan larangan mantan narapidana korupsi masuk dalam PKPU Pencalonan Pemilu Legislatif 2019,” tandasnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penyelenggaraan pemilu harus menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Oleh karena itu, KPU memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan agar pemilu dapat berjalan secara adil. Apalagi pileg 2019 akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden.

“Bagaimana mungkin kalau tahapannya serentak tapi syaratnya dibedakan. Jadi KPU dalam pandangan kami harus menjaga semangat pemilu yang adil dan tidak diskriminatif,” katanya.

Sementara itu, Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri menyepakati aturan larangan bekas napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Ketua Komisi II Zainudin Amali menyatakan, DPR beserta pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah bersepakat agar KPU berpedoman pada UU Pemilu.

Dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU Pemilu dinyatakan, seorang bekas narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah berstatus sebagai narapidana. “Saya kira kesimpulan rapat sudah jelas. Bolanya sekarang ada di KPU,” kata Amali.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*