Breaking News

KPU Dianggap Diskriminatif, Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Protes

KPU Dianggap Diskriminatif, Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Protes.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi tidak memberikan hal pilih kepada para pemilih penyandang disabilitas mental dalam Pilkada Serentak 2018 ini.

Protes pun menyeruak dari Koalisi Masyarakat Penyandang Disdabilitas (KMPD). Mereka mendesak KPU segera mendata ulang Pemilih di Panti Penyadang Disabilitas Mental di wilayah Bekasi.

Jurubicara KMPD Yeni Rosa Damayanti mengatakan, selain pendataan yang tidak jelas, penyelenggara Pilkada juga tidak melakukan pengawasan yang efektif.

“Kami meminta agar segera dilakukan pendataan di panti penyandang disabilitas mental di wilayah Bekasi, dan segera melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendataan pemilih, khususnya terhadap para penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental,” tutur Yeni Rosa, dalam siaran persnya, Selasa (26/06/2018).

Mereka juga menuntut agar segera dikeluarkan Surat Edaran KPU yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental, wajib didata sebagai pemilih dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Di Bekasi,lanjut dia, tidak didatanya hampir 500 orang penghuni panti disabilitas mental sebagai pemilih adalah tindakan diskriminatif dari KPU. “Sebab, KPU sebagai pelaksana pendataan Pemilih loh,” ujarnya.

Menurut Yeni, tindakan itu bertentangan dengan sejumlah produk hukum yang menjamin bahwa penyandang disabilitas mental adalah bagian dari warga negara Indonesia yang berhak untuk menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum, baik Pemilihan Kepala Daerah 2018 maupun Pemilihan Presiden 2019.

Dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 secara tegas menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pemilih yang terdaftar adalah yang tidak sedang tergganggu jiwa/ingatannya adalah inkonstitusional.

Dengan begitu, sudah tegas bahwa KPU wajib mendata seluruh penyandang disabilitas mental sebagai pemilih.

“Tidak didatanya penyandang disabilitas mental sebagai pemilih dalam Pilkada 2018 tersebut karena masih ada pandangan yang stigmatif diskriminatif, yaitu menganggap penyandang disabilitas mental adalah tidak cakap hukum,” tutur dia.

Dijelaskan dia, anggapan ini jelas keliru, karena tidak semua penyandang disabilitas mental setiap saat dalam kondisi tidak mampu untuk mempertanggugjawabkan perbuatan atau pilihannya.

Yeni mengatakan, kondisi disabilitas mental tidak permanen, bahkan seharusnya segera untuk diobati atau diberikan tindakan agar kondisinya tidak berlangsung terus menerus.

“Oleh karena itu, dalam hal ini pembatasan hak penyandang disabilitas mental adalah bentuk tindakan yang diskriminatif,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, alasan bahwa tidak didatanya para penyandang disabilitas mental di panti adalah karena tidak memiliki KTP elektronik justru menunjukan adanya praktik diskriminatif yang serius didalam panti tersebut.

Hal itu karena pelaksanaan administrasi kependudukan saat ini, pasca disahkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan upaya yang diberikan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, justru seharusnya pihak panti bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat melakukan upaya jemput bola dalam menyelesaikan permasalahan tersebut,” ujarnya.

Apalagi permasalahan itu akan berdampak kepada hilangnya hak penyandang disabilitas mental sebagai warga negara. Secara prinsip, hal itu sudah diamanatkan dalam Pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*