Breaking News

KPK Lamban Usut Korupsi Dana Pungutan CPO

Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyono: KPK Lamban Usut Korupsi Dana Pungutan CPO.

Sudah hampir 2 bulan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melakukan penyelidikan penggunaan dana perkebunan yang dipungut dari ekspor CPO dengan nilai sebesar 50 Dolar Amerika per tonnya. Dana tersebut  dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang jumlahnya puluhan triliun rupiah.

 

Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyono mengatakan, ada banyak kejanggalan dalam penggunaan dana tersebut oleh BPDP, diantaranya mulai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) hingga Keputusan Presiden (Keppres) yang melanggar Undang-Undang No 39 tahun 2014 tentang penggunaan dana perkebunan untuk mensubsidi Industri Biofuel.

 

“Sungguh aneh, dana perkebunan yang diambil dari pelaku usaha perkebunan sawit untuk pungutan ekspor CPO termasuk para petani sawit, kok justru digunakan tanpa ada kontrol dan aturan yang jelas terkait alokasi besaran untuk mensubsidi Industri Biofuel. Malah dana perkebunan itu tidak menyimpang dalam UU Perkebunan No 39 Tahun 2014,” ujar Arifin dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (15/05/2017).

 

Menurut Arifin, dalam dua tahun terakhir hampir 90 persen dana pungutan ekspor yang jumlahnya puluhan triliun rupiah itu digunakan untuk mensubsidi Industri Biofuel tanpa ada audit dari BPK dan diduga telah terjadi penyelewengan oleh BPDP yang kongkalikong dengan 11 perusahaan Biofuel yang menggunakan bahan baku CPO.

 

“Tidak ada audit pasti dana BPDP yang disalurkan ke Industri Biofuel dengan jumlah produksi biodiesel yang di subsidi oleh BPDP. Kan tidak wajar,” kata Arifin.

 

Selain untuk pembiayaan subsidi biodiesel yang melanggar UU Perkebunan, lanjutnya, peruntukan dana perkebunan sawit tersebut juga terlihat tidak tepat, yakni membiayai riset yang dilakukan BPDP. Lucunya, lebih banyak riset untuk charity yang bertujuan membuat citra BPDP bagus. Padahal, akan baik sekali kalau risetnya diarahkan untuk yang bermanfaat langsung bagi kelapa sawit, seperti strategi untuk menghadapi kampanye negatif terhadap sawit .

 

“Akibat 90 persen dana Perkebunan digunakan untuk program subsidi biofuel yang tidak punya dampak apa pun terhadap para petani sawit menyebabkan program pembangunan sarana dan prasarana perkebunan serta peremajaan kebun sawit rakyat praktis tidak ada hasil hingga kini,” ujar Arifin.

 

Selain itu, lanjutnya, pungutan dana tersebut berdampak tidak optimalnya harga tandan buah segar sawit milik petani karena pabrik CPO sangat membebani pungutan.

 

“Untuk itu Komite Anti Korupsi Indonesia mendesak KPK untuk segera memeriksa penggunaan dana perkebunan yang digunakan untuk susbisidi biodiesel,” kata Arifin.

 

Komite Anti Korupsi juga mendesak agar Menteri Koordinator Perekonomian yang juga sebagai Sebagai Ketua Komite Pengarah BPDP Kelapa Sawit, untuk menghentikan sementara penggunaan dana perkebunan.

 

“Jadi harus dihentikan dulu subsidi  Industri biodiesel karena melanggar UU Perkebunan dan diduga ada konspirasi busuk antara BPDP dengan 11 Industri biodiesel,” pungkasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*