Breaking News

KPK Kurang Setuju dengan RUU Pengampunan Pajak

Upaya pemerintah untuk mengajukan pembahasan Rancangan Undang Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty kurang mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rancangan Undang Undang yang kini mulai masuk dalam pembahasan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat itu dianggap bisa menghilangkan tindak pidana korupsi dan tak bisa menyelamatkan asset negara.

Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, dana dari kejahatan pajak seharusnya tidak mendapatkan pengampunan pajak. Apalagi, lanjut Laode, data yang dimasukkan dalam tax amnesty, nantinya tidak bisa digunakan untuk membuat pada penjahat ini bisa dipidanakan.

“Tax amnesty harus mengesampingkan beberapa kejahatan. Misal uang itu untuk terorisme, uang itu berhubungan dengan narkoba, kemudian korupsi. Itu harus semua perlu dikecualikan,” ujar Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif dalam rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (26/4).

Hal senada juga diungkapkan oleh Komisioner KPK Alexander Marwata. Menurut dia, saat ini dari berbagai sumber yang diterima KPK, terdapat dana korupsi yang sudah ada di luar negeri. Jika dana tersebut mengikuti tax amnesty, maka para pada pelaku koruptor bisa terhilangkan. Uang dan aset yang saat ini ada di dalam negeri yang dimiliki para korputor, tambah Alexander Marwata, kemungkinan bisa hilang potensi tindak pidananya gara-gara kehadiran tax amnesty.

“Persoalan seperti ini harus diperhatikan oleh pemerintah dan DPR agar dana dari kejahatan memang bisa ditindak secara maksimal. Apakah tindak pidananya akan dihilangkan? Ini bagaimana,” ungkap Alex tempat yang sama, Komisioner KPKSaut Situmorang, menyampaikan, bahwa dalam pembahasan RUUTax Amnesty, akan menimbulkan banyak pertentangan pendapat dan perdebatan.

Saut Situmorang meminta, terkait langkah pemerintah yang akan memberlakukan RUU Tax Amnesty, tidak menjadi celah praktik korupsi di kemudian hari.

“Persoalannya untuk Indonesia kan keberlanjutannya tidak ada. Selalu bikin upaya di belakangnya, ada korupsinya,” ungkap Saut.

Saut menceritakan, sebelumnya sudah ada kasus seorang jaksa yang bertujuan mengembalikan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), namun justru dijadikan upaya korupsi.

“Ini yang kita tidak mau. Ada ribuan variabel yang harus dibereskan, misalnya perilaku petugas pajaknya,” ujar Saut.

Meski begitu, Saut meyakini dengan fokus pada kata kunci kebenaran, keadilan dan kejujuran. Maka, Saut menambahkan, pembahasan RUU Pengampunan Pajak akan berhasil.

“Kalau kita berdebat di satu hal terus, negara ini tidak akan maju,” ujar dia.

Saut berharap, langkah pemerintah dengan adanya RUU Tax Amnesty, dapat memperbaiki indeks persepsi korupsi di Indonesia.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*