Breaking News

KPK Jangan Mau Diintervensi, Usut Terus Para Koruptor

Kapolri baru Jenderal Pol Tito Karnavian wajib laporkan harta kekayaannya ke LHKPN KPK, jika tidak pastilah melanggar undang undang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tidak ragu mengusut tindak pidana korupsi, meskipun kasus itu memiliki daya politisisasi yang tinggi.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyampaikan, sebagai lembaga penegak hukum yang independen, KPK tidak dapat dan tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan mana pun.

“Termasuk campur tangan kekuasaan legislatif, atau Komisi III DPR, tidak boleh mencampurinya. Ini adalah jaminan konstitusional Undang Undang KPK yang dibuat oleh DPR,” ujar Petrus di, Jakarta, Kamis (28/04/2016).

Karena itu, lanjut Petrus, sebesar apapun upaya intervensi yang dilakukan kekuasaan politik, KPK tidak boleh ragu untuk terus mengusut kasus korupsi sampai tuntas.

Apalagi, lanjut Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) ini, Komisi III DPR yang tanpa sebab, tanpa arah dan target yang jelas ujug-ujug melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan mencoba mengintervensi KPK dengan mengundang mantan pimpinan KPK (Taufiequrachman Ruki dkk), untuk menanyakan proses dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPK pada masa kepemimpinan Tauffiequrachman Ruki dkk.

“Padahal, yang namanya rahasia penyelidikan atas sebuah kasus yang sedang berjalan sangat dipegang teguh oleh penyelidik, penyidik, oleh pimpinan KPK bahkan oleh mantan pimpinan KPK. Karena ini sebagai wujud dari prinsip profesionalisme penyelidik yang harus dihormati dan dijaga oleh siapapun, termasuk pimpinan KPK dan mantan pimpinan KPK sendiri,” ujar Petrus.

Dengan demikian, dikatakan mantan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) ini, sikap menolak untuk tidak hadir dalam undangan Komisi III DPR terkait pengadaan lahan RS Sumber Waras pada masa KPK dipimpin oleh Taufiequrachman Ruki dkk, demi menjaga Independensi dan Profesionalisme KPK sepanjang hayat dikandung badan. “Sikap itu patut dihargai dan harus menjadi teladan bagi semua mantan pimpinan KPK,” kata Petrus.

Meskipun sudah tidak memiliki kekuasaan di KPK, mantan pimpinan KPK tetapi tetap punya rasa tanggung jawab moral yang sangat tinggi menjaga marwah independensi dan profesionalisme KPK.

Sikap Tauffiequrachman Ruki dkk yang secara tegas menyatakan menolak memenuhi undangan Komisi, kata Petrus, adalah sebagai sikap yang sangat terpuji. Dan, sikap ini wajib ditiru oleh pejabat atau mantan pejabat pada instansi manapun yang memiliki kekuasaan di bidang penegakan hukum.

Menurut Petrus, sikap itu sesungguhnya hendak mengingatkan, sekaligus memberi pelajaran kepada Komisi III dan bagi siapapun, bahwa jangan mencampuri kinerja KPK ketika KPK sedang dalam penyelidikan dan atau penyidikan sebuah kasus dugaan korupsi.

“Karena itu, kita mengutuk perilaku Komisi III DPRI yang menempatkan dirinya seakan-akan sebagai lembaga banding penyelidik KPK yang hendak menguji kerja KPK ketika sebuah kasus dugaan korupsi tengah dalam tahap penyelidikan atau penyidikan,” ujarnya.

Petrus mengingatkan, betapa kentalnya aroma politik dalam persoalan ini. Padahal, lanjut dia, Komisi III DPR malah abai ketika masih banyak kasus korupsi besar macet dalam penaganan di Kepolisian dan Kejaksaan.

“Tetapi Komisi III seakan-akan mati suri dan tak berdaya mendorong Kejaksaan dan Kepolisian menuntaskan semua kasus yang menjadi hutang Kejaksaan dan Kepolisian kepada masyarakat,” ujarnya.

Komisi III DPR tidak jera. Komisi yang kini dipimpin politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo ini akan kembali memanggil dan mengundang mantan pimpinan KPK dalam RDP mendatang.

“Karena Bapak Ruki dkk menolak hadir undangan komisi III kemarin (Selasa, 26/4) terkait kasus Sumber Waras, maka kita akan undang kembali seusai reses sesuai dengan ketentuan yg diatur dalam Tata Tertib DPR dan UU MD3,” ujar Ketua Komisi III Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu (27/4).

Bambang menilai keterangan yang bersangkutan tentang mengapa KPK ketika itu sampai meminta BPK melakukan audit investigasi dengan tujuan tertentu sangat penting bagi DPR dan masyarakat terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

“Seingat kami, permintaan audit investigasi kepada BPK selaku auditor negara itu paling tidak ada bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi (mark-up) dan bukan soal ada atau tdk adanya niat jahat,” ujarnya.

Sebelumnya, lima mantan pimpinan KPK, yakni Taufiequrachman Ruki, Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, Johan Budi, dan Indriyanto Seno Adji telah menolak memenuhi undangan Komisi III DPR. Mereka menolak karena menilai kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan KPK. Kelimanya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*