Breaking News

KPK Diminta Awasi Transaksi Pengurusan Perijinan di Sektor Kelautan dan Perikanan

KPK Diminta Awasi Transaksi Pengurusan Perijinan di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta segera melakukan upaya pencegahan terhadap aktivitas transaksi pengurusan perijinan di sektor kelautan dan perikanan.

 

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa menyampaikan, mengingat pentingnya transparansi, kredibilitas dan tanggungjawab negara terhadap warga negaranya yang sedang bekerja baik di wilayah darat maupun laut, maka aktivitas perpanjangan ijin untuk melaut bagi nelayan dianggap sangat janggal dan tidak memberi ruang kemudahan bagi nelayan dalam pengurusan ijin, dan itu harus diawasi oleh KPK.

 

Rusdianto mengungkapkan, dalam proses pengurusan ijin Pengganti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Laik Operasi (SLO), Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) banyak hal yang sangat perlu dipertanyakan.

 

“Seperti prosedur syarat, arah, metode pembayaran dan jumlah yang tidak normal. Terutama pelanggaran dalam proses penetapan jumlah PNBP yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perikanan dan Kelautan No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,” tutur Rusdianto,  Jumat (09/02/2018).

 

Dia mengatakan, ketentuan UU 45 tahun 2009 Pasal 27 ayat 3 dan 5 sangat jelas memberikan batasan. Pada yat 3 berbunyi: Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.

 

Ayat 5 berbunyi: Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.

 

Sementara Pasal 28A, yang berbunyi bahwa Setiap orang dilarang: a). memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau: b). menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.

 

“Untuk mempertegas aturan undang-Undang tersebut maka peran dan tanggungjawab Kementerian Kelautan dan Perikanan dijelaskan pada Pasal 32 berbunyi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,” ujarnya.

 

Data dari lapangan di Tegal, lanjut Rusdianto, dalam beberapa hari ini sudah mulai terkuat  adanya dugaan kesalahan dalam proses pengurusan, seperti syarat – syarat dokumen menggunakan ketentuan alat tangkap Gillnet Oceanik sementara dilapangan alat tangkapnya Cantrang.

 

“Saat pengurusan ijin, banyak nelayan di Tegal Jawa Tengah mengeluhkan sistem ini, sementara transaksi pembayaran juga kemungkinan diduga tidak ditujukan untuk Kas Pendapatan Negara. Karena pola dan sistem pembayaran yang diragukan itu, misalnya Peraturan SLO, SIPI, dan PNBP dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara metode dan syarat pembayaran dikeluarkan Kementerian Keuangan. Kalau PHP ditentukan oleh Kementerian Perdagangan. Proses inilah yang membuat nelayan sangat risau terhadap pola tidak transparansinya pengurusan ijin SLO dan SIPI,” tuturnya.

 

Sedangkan PNBP memang kebijakan KKP tetapi ini tidak sesuai Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2015. Biaya PNBP dan PHP Gilnet dihitung per GT, misalnya 1 GT jumlahnya 980.000. Jumlah bayaran PPP dan PHP mengacu pada PP No. 75 Tahun 2015. Permisalan ini terjadi dilapangan aturan Gilnet diterapkan untuk Cantrang.

 

“Oleh karena itu, nelayan sangat membutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk lakukan pengawasan terhadap apapun yang  menjadi masalah dalam pengelolaan dan pungutan yang termasuk formulasi APBN,” ujar Rusdianto. (JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*