Breaking News

KPK dan Jaksa Melempem, Desak Tangkap Bupati Neneng, Masyarakat Bekasi Geruduk Kuningan

KPK dan Jaksa Melempem, Desak Tangkap Bupati Neneng, Masyarakat Bekasi Geruduk Kuningan

Ratusan warga Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) akan kembali menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan untuk mendesak lembaga anti rasuah itu segera menangkap Bupati Bekasi Nenang Hasanah Yasin, Kabag Umum Setda Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan para kroninya atas dugaan tindak pidana korupsi berjamaah yang tidak terjamah oleh Jaksa dan KPK selama ini.

 

Koordinator Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) Jaelani Nurseha menyampaikan, laporan masyarakat atas adanya dugaan tindak pidana korupsi di hampir semua pekerjaan Pemkab Bekasi tidak pernah digubris oleh aparat penegak hukum di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi.

Bahkan, sudah beberapa kali pihaknya juga melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Pembkab Bekasi ke KPK, namun progres pengusutannya malah melempem.

 

“Kami sudah muak dengan cara aparat penegak hukum kita hari ini yang tidak serius mengusut tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi. Malah aparat hukumnya melempem. Jaksa dan KPK tidak kunjung menangkap Bupati Neneng Hasanah Yasin dan kroni-kroninya yang sudah bagai tak tersentuh hingga saat ini. Kami akan datangi kembali KPK, kami desak lembaga itu menunjukkan bahwa mereka juga bisa dipercaya untuk mengusut kasus korupsi berjamaah di Kabupaten Bekasi,” tutur Jaelani Nurseha, saat ditemui di Kompleks Kejaksaan Agung, Selasa (28/11/2017).

 

Ada pun aksi itu, lanjut dia, akan digelar pada Kamis, 30 November 2017, yang akan dimulai pukul 10 pagi. “Ratusan orang warga akan turun ke depan KPK, kami akan kembali mendesak KPK serius mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang sudah kami laporkan dengan bukti-bukti valid yang terjadi di Kabupaten Bekasi,” tutur Jaelani.

 

Dia menjelaskan, pihaknya akan mempertanyakan pengusutan dugaan kasus korupsi oleh KPK yang pada tanggal 06 Juni 2017, Bupati Bekasi dilaporkan oleh LSM Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) terkait dengan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga, yaitu PT Hero dan PT YCH di Desa Sukadanau dengan dugaan kerugian Negara sebesar Rp. 164.000.000.000,-,.

 

“Kabupaten Bekasi ini sudah sangat akut korupsinya, sudah darurat korupsi. Yang paling membuat malu, dan semua orang tahu, terjadinya beberapa kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi oleh Tim Saber Pungli, terakhir di bulan Agustus 2018 oleh Tim Saber Pungli Polda Metro Jaya. Bekasi itu sudah darurat korupsi, kok malah Jaksanya turut melindungi? Kenapa tidak diusut?,” ujar Jaelani.

 

Sementara itu, Ketua Forum Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) Hitler P Situmorang menyampaikan,  laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin yang telah dilaporkannya ke KPK, tak kunjung ada pengusutan.

 

Malah, lanjut dia, dari informasi yang dikumpulkan Hiter dan kawan-kawannya, utusan Sang Bupati telah ada yang masuk ke dalam penyidik KPK, agar menghentikan laporan dan tidak mengusut laporan itu.

 

“Kami mendapat informasi dari Kabupaten Bekasi, orang suruhannya Bupati Neneng yang memiliki chanel ke penyidik KPK telah bergerak, agar laporan kami tidak diusut,” ujar Hitler, di Jakarta, kemarin.

 

Dia mengatakan, berdasarkan keterangan dari ‘orang dalam’ di Pemerintahan Kabupaten Bekasi itu, semua pejabat di dan aparatur hukum di Kabupaten Bekasi pun sudah ditutup alias tidak akan mengusut kasus yang berkaitan dengan Bupati.

 

“Jadi, satu-satunya yang masih bisa kita harapkan untuk mengusut kasus ini ya KPK. Dan, jika penyidik KPK pun ternyata ada yang bisa disusupi oleh kaki tangan koruptor untuk mengusut kasus, ya kepada siapa lagi kita berharap pemberantasan korupsi di Negara ini? Makanya, KPK harus membuktikan dirinya, tunjukkan taringnya, sikat semua koruptor itu,” jelas Hitler.

 

Hitler telah melaporkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin ke KPK pada Jumat (06/06/2017) lalu. Laporan dugaan tindak pidana korupsi itu berkenaan dengan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga, yaitu PT Hero dan PT YCH di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung. Sekitar 17 hektar asset daerah yang dikerjasamakan dengan dua perusahaan tersebut.

 

Dalam laporan itu, dijelaskan adanya persoalan landasan Peraturan Daerah (Perda) yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam dalam kerjasama tersebut. Seharusnya, kata dia, menggunakan Perda No 10 tahun 2011 tentang asset milik daerah, bukan Perda No.6 tahun 2011 tentang retribusi. Perda No 6/2011 juga bisa digunakan saat pemda menyewakan fasos fasum kepada pihak ketiga.

 

“Karena kalau lahan fasos fasum itu kan dasarnya dari pengembang yang membangun perumahan ataupun apartement. Tapi kalau lahan yang dikerjasamakan yang saya maksud ini, murni milik negara dan tercatat di Desa Sukadanau nomor satu atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ungkap Hitler.

 

Dia menyebut, bila penyewaan asset pemda menggunakan Perda 6/2011 maka retribusi yang diperoleh pemda, berpotensi tidak tercatat dalam laporan neraca keuangan dan terjadi penghapusan aset. Dia memprediksi retribusi dari kerjasama penyewaan asset untuk PT Hero dan PT YCH selama 20 tahun mencapai Rp7,9 miliar.

 

Rinciannya, PT Hero sewa lahan seluas 93.285 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp4.664.250.000, ditambah biaya kontribusi 10 persen menjadi Rp5,1miliaran. PT YCH yang menyewa lahan seluas 50.090 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp2.504.500.000 ditambah biaya kontribusi 15 persen menjadi sekitar Rp2,8 miliaran lebih.

 

“Itu sewanya 20 tahun, Kalau pakai Perda No. 6 tahun 2011, aset tersebut berpotensi tidak masuk di neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga sangat rentan terjadi penghapusan aset milik daerah. Karena di audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari tahun 2012, tidak saya temukan itu tercatat di neraca. Jadi sangat rentan ada kecurangan dalam pengelolaan aset milik daerah,” bebernya.

 

Meski begitu, Hitler tetap berkeyakinan bahwa KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan masyarakat.

 

Sebelumnya, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengakui pihaknya sudah menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kerjasama pengelolaan aset milik daerah dengan pihak ketiga.

 

“Laporannya sedang ditelaah. Memang benar, benar ada laporan terkait pengelolaan aset milik daerah yang diduga tidak sesuai dengan peraturan yang ada. “Intinya kita pelajari dulu, karena laporan yang ke kami perlu tahapan dan kelengkapan data-data. Sehingga mudah untuk membedah suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum,” ujar Febri.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*