Breaking News

Koruptor Terpilih Jadi Wakil Bupati, Masyarakat Ogah Dipimpin Askiman

Batalkan Pelantikan Dan Usut Tuntas Pelanggaran Hukumnya

Desak Usut Kasus Korupsinya, Masyarakat Minta Pembatalan Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Sintang

Meski sudah sejak awal diwanti-wanti agar tidak memilih calon kepala daerah yang terkena tindak pidana korupsi, namun ada saja kepala daerah yang terpilih yang sudah dihukum karena tindak pidana korupsi atau disebut sebagai koruptor.

Dengan terpilihnya koruptor sebagai kepala daerah, masyarakat pun tidak mau terima. Kepala daerah yang sudah dinyatakan sebagai koruptor pun ditolak kembali memimpin mereka.

Koordinator Front Masyarakat Sintang Peduli Pilkada Bersih, Asdi menyampaikan, di daerahnya, yang terpilih sebagai kepala daerah adalah koruptor. Dia pun tidak terima bila kepemimpinan koruptor kembali berkuasa.

“Masyarakat yang masih peduli dengan Pilkada Bersih, sangat menginginkan pemimpin yang bukan cacat hukum. Apalagi tindakan korupsi yang sudah jelas merugikan Negara dan masyarakat, kami tidak sudi dipimpin orang seperti itu,” ujar Asdi, di Jakarta, Rabu (18/02/2016).

Dia pun mencurigai adanya kolaborasi busuk antara kepala daerah koruptor yang bermain mata dengan aparat penegak hukum sehingga pengusutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan pun tidak dituntaskan.

“Misalnya, ada dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Wakil Bupati  kok dibiarkan begitu saja. Tanpa tindakan tegas dan punya konsekuensi hukum yang adil. Jika tindakan korupsi hingga miliaran rupiah hanya dikenakan pasal kelalaian, maka kuat indikasi bahwa aparat hukum masih melindungi koruptor,” ujar Asdi.

Dia mengungkapkan, mantan terpidana kasus korupsi Askiman secara kontroversial terpilih sebagai Wakil Bupati Sintang, Kalimantan Barat periode 2015-2020. Menurut Asdi, Askiman yang berpasangan dengan Jarot Winarno sebagai pasangan Bupati-Wakil Bupati terpilih, dibanjiri gugatan dari berbagai kalangan hingga gugatan pembatalan pelantikan sebagai wakil Bupati.

Penyebabnya adalah Askiman masih terlibat proses hukum terkait tindakan korupsi sewaktu masih menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Sintang.

“Bahkan beberapa dugaan korupsi yang sudah ditangani pihak kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi, hingga sekarang belum mendapat kepastian hukum,” ujar dia.

Pihaknya pun menolak keras terpilihnya kepala daerah yang bermasalah dengan hukum itu. Selain itu, Asdi menyampaikan, bahwa aparat penegak hukum di daerah seperti itu harus digugat. Asdi sendiri menyatakan gugatan kepada para penegak hukum terkait proses penanganan dan penegakan hukum kepada Askiman sebagai Wakil Bupati terpilih di Sintang, Kalimantan Barat.

Sesuai data yang dikumpulkan, lanjut Asdi, ditemukan bahwa kasus korupsi yang melibatkan Askiman dan awalnya telah dilaporkan dan diproses hukum yakni Proyek UPJJ Kecamatan Serawai-kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang tahun 2013 dengan pagu anggaran hampir Rp 6 Milyar dengan kerugian Negara mencapai Rp 5 Milyar.

Terhadap kasus ini, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Pengadilan Negeri Pontianak nomor 62/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK menetapkan Drs. Askiman, MM dikenai pasal kelalaian dengan putusan hukuman 1 tahun penjara.

Asdi membeberkan, selain kasus di atas, kasus lain yang menjerat Askiman dengan bukti melakukan tindakan korupsi sesuai hasil audit BPKP Propinsi Kalimantan Barat (Agustus 2015) yakni kasus Korupsi Proyek UPJJ Jerora 2-Sungai Ana, kabupaten Sintang dengan kerugian Negara mencapai Rp 886. 128. 760,00.

Kasus korupsi lain yakni Proyek Pemeliharaan Jembatan Gantung Palaik Kayan Hilir (2013) hingga kini sedang dalam penanganan pihak Kejaksaan Negeri Sintang, kasus koorupsi Proyek Pembangunan Jembatan Rangka Baja Pulau Jaya di Kecamatan Tempunak (2013) dan sedang ditangani pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Beberapa kasus korupsi yang terjadi, dilakukan oleh Askiman sewaktu masih menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang.

“Dengan tegas kami menyatakan sikap dengan mendesak agar Pelantikan Askiman sebagai Wakil Bupati dibatalkan. Yang bersangkutan cacat secara hukum sehingga harus berhadapan dengan proses hukum yang berlaku. Usut sampai tuntas perkaranya,” ujar Asdi.

Asdi menyampaikan, adalah tidak dibenarkan jika pemimpin yang terbukti terlibat kasus hukum dan msih menjalani proses hukum Tindak Pidana Korupsi untuk dilantik menjadi pemimpin suatu daerah.

“Hukum tidak boleh melindungi koruptor. Sehingga masyarakat mengharapkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kalimantan Barat untuk membatalkan Pelantikan Askiman, sebagai Wakil Bupati Sintang, Kalimantan Barat hingga ada kejelasan hukum. Hukum harus ditegakkan di atas kebenaran dan keadilan,” tandas Asdi.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*