Breaking News

Korupsi Tak Kunjung Surut, Ketua Alumni UKI Dukung Hukuman Mati Bagi Koruptor

Saor Siagian

Tindak Pidana Korupsi tidak kunjung surut. Malah, upaya untuk memperlemah pemberantasan korupsi lewat revisi undang undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara simultan terus dilakukan.

Salah satu upaya serius melakukan pemberantasan korupsi yakni dengan memberikan hukuman mati kepada para koruptor yang notabene adalah para pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang menyelewengkan kewenangannya dan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKA UKI) Saor Siagian menyampaikan, hukuman mati bagi para koruptor adalah salah satu upaya yang perlu didukung untuk memberantas korupsi di Indonesia.

“Hukum mati saja para pejabat dan DPR-DPR yang korupsi itu,” ujar Saor saat berbincang di Kampus UKI Salemba, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin.

Para pengambil kebijakan di sektor hukum diminta untuk memberlakukan sanksi tegas dan efektif bagi aparatur penegak hukum yang melakukan pelanggaran. Hal itu perlu, sebab sebagai aparatur penagak hukum seharusnya sanski itu terlebih dahulu harus menimbulkan efek jera kepada alat negara jika menyalagunakan penegakan hukum itu sendiri.

Saor yang juga pegiat anti korupsi di Gerakan Anti Korupsi (GAK) menyampaikan, masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah masyarakt yang tertib hukum. Justru, aparatur penegak hukum itu sendiri yang sering menyalagunakan hukum dan bahkan sering mempolitisir hukum untuk kepentingan segelintir orang.

“Karena itu, sangat perlu hukuman atau sanksi yang berat kepada apara hukum yang terbukti melakukan penyelewengan hukum. Bukan hanya kepada aparatur hukum, tetapi juga kepada para pejabat negara, seperti anggota DPR yang melakukan tindak pidana penyelewengan hukum, termasuk yang korupsi, ya diberikan sanksi yang seberat-beratnya,” ujar Saor.

Menurut pria yang berprosei sebagai advokat ini, aturan hukum yang ada di Indonesia sudah dalam standar yang bagus. Akan tetapi dalam pelaksanaan dan penegakannya cenderung disalagunakan oleh oknum pejabat dan oknum paratur hukum itu sendiri. Justru, menurut Saor, semakin banyak Undang Undang atau aturan yang direvisi belum tentu akan efektif dalam penegakan hukum. Tetap saja, kata dia, watak dan mentalitas aparat penegak hukum itu sendiri yang harus direvisi agar semakin kokoh menegakkan hukum.

Lebih lanjut pria yang belum lama terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKA UKI) ini menegaskan, sudah banyak contoh nyata yang mempertontonkan bahwa sesungguhnya penegakan hukum di Indonesia malah diperkosa sendiri oleh para penegak hukumnya.

“Coba anda bayangkan, dalam beberapa kasus korupsi misalnya, Hakimnya korupsi, Jaksanya korupsi, polisinya korupsi, bahkan pengacaranya pun korupsi, anggota DPR juga korupsi, petinggi partai politiknya korupsi. Yang paling gamblang seperti yang terjadi dalam kasus suap Bansos di Sumut itulah. Kan semua unsur-unsur pejabat penegak hukum itu terlibat di dalamnya. Dasra mentalitas pejabat dan aparatur hukumnya saja yang korup. Mana ada masyarakat yang berbuat di situ,” papar Saor.

Saor sendiri setuju bila pelaku tindak pidana korupsi mendapat hukuman mati bila memang terbukti melakukan korupsi. “Hukuman seberat-beratnya. Efek jera harus dibuat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan kekecewaannya terhadap sejumlah putusan atau vonis yang dijatuhkan pengadilan terhadap para terdakwa kasus korupsi.

Rendahnya tuntutan yang diajukan jaksa serta putusan hakim, membuat Agus Rahardjo berpikir bahwa hukuman maksimal berupa hukuman mati perlu didorong untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan atau oknum aparatur negara.

Menurut Agus, berdasarkan hasil pengamatannya sekitar dua bulan di KPK atas kasus-kasus korupsi, dia berpikir agar para terdakwa korupsi dalam kasus tertentu bisa dihukum mati. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 memang sudah diatur terkait hukuman mati, tetapi hanya dalam keadaan tertentu.

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah korupsi dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Agus ingin agar hukuman mati bisa diterapkan terhadap kasus di luar yang diatur itu, misalnya terhadap terdakwa yang melakukan korupsi dalam jumlah besar.

“Saya bertanya ke teman-teman ahli hukum, kalau kita mulai terapkan tuntutan mati gimana? Hanya di situ (Undang UndangTipikor) pada keadaan tertentu. Tetapi, untuk saya, korupsi dalam jumlah besar pun layak (divonis mati),” kata Agus sebagaimana dirilis pada Selasa (17/2/2016).

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul meminta perlunya ada hukuman mati bagi koruptor dan agar usulan itu dimasukkan dan diperkuat di dalam Undang Undang KPK.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, KPK tidak perlu dilemahkan, justru harus diperkuat dengan diberikannya kewenangan-kewenangan yang efektif dan ‘mematikan’ untuk memberantas korupsi di Indonesia.

“Revisi UU KPK, tolong kasih penjelasan agar kami bisa jelaskan ke rakyat di mana revisi memperkuat KPK. Kalau satu pemikiran, kita tambah koruptor dihukum mati. Itu baru memperkuat,” ujar Ruhut saat mengikuti rapat bersama Komisi III DPR bersama Menteri Hukum Dan HAM Yasonna H Laoly di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, Rabu (3/2/2016).(JR-1)

1 Comment on Korupsi Tak Kunjung Surut, Ketua Alumni UKI Dukung Hukuman Mati Bagi Koruptor

  1. Saya tidak setuju koruptor dihukum mati, akan tetapi setuju dibangkrutkan, sebab hartanya yang diambil paksa itu masih dapat dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau koruptor dihukum mati tentu tidqk adil apabila hartanya juga diambil. Bila kruptor dihukum mati hartanya tetap tidak banyak memberi arti bagi kemanfaatan sosial. Setuju dibangkrutkan tidak setuju hukuman mati.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*