Breaking News

Korupsi Sektor Swasta Tak Perlu Masuk KUHP, Defenisinya Saja Belum Jelas

Korupsi Sektor Swasta Tak Perlu Masuk KUHP, Defenisinya Saja Belum Jelas.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tengah menggodok Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) diingatkan agar men-drop pasal mengenai korupsi sektor swasta.

 

Soalnya, itu sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana khusus dan sudah ada hukum atau Undang Undang yang mengaturnya. Selain itu, tindak pidana korupsi sektor swasta juga dianggap masih rancu, lantaran belum ada defenisi baku mengenai korupsi swasta itu.

 

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengkritisi kerja Pemerintah dan DPR yang memasukkan korupsi swasta dala Rancangan KUHP itu. Menurut dia, ada beberapa pertimbangan yang perlu diketahui oleh parlemen dan pemerintah agar tidak memasukkannya di Rancangan KUHP.

 

Pertama, seharusnya ketentuan pidana korupsi di sektor swasta tidak masuk ke dalam KUHP, melainkan ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

 

“Tempatnya bukan di KUHP, seharusnya di UU Tipikor,” ujar Fickar.

 

Jika ketentuan korupsi sektor swasta hanya masuk ke KUHP, maka penegak hukum yang berwenang mengusutnya hanya Polri dan Kejaksaan. “KPK nantinya malah tidak termasuk di dalamya,” ujar Fickar.

 

Padahal, jika merujuk United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB tentang Antikorupsi, korupsi sektor swasta baru dapat diusut jika berkaitan dengan keuangan negara. Oleh sebab itu, penanganannya seharusnya melibatkan KPK juga.

 

“Kalau ditempatkan pada Undang Undang Tipikor, semua lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang penanganan kasus korupsi bisa menangani, tidak hanya Polri dan kejaksaan, tapi juga KPK. Penanganannya pun komprehensif dan maksimal,” ujarnya.

 

Kedua, yang juga menjadi sorotan adalah belum adanya definisi yang jelas mengenai korupsi di sektor swasta dalam RKUHP.

 

Dia mengatakan,  beberapa waktu lalu kelompok pengusaha sudah menyatakan keberatan atas pengaturan korupsi sektor swasta tersebut. Pasalnya, lanjut Fickar, mereka berpendapat tidak ada definisi yang jelas terkait hal itu.

 

“Karena misalnya menjamu lawan bisnis itu menjadi sesuatu yang biasa dalam bisnis. Jangan-jangan itu nantinya diklaim sebagai korupsi, bisa buyar itu dunia swasta. Makanya harus ada definisi baru dulu mengenai bagaimana itu korupsi sektor swasta,” ujarnya.

 

Terkait kewenangan dalam memberantas korupsi sektor swasta yang akan dimasukkan di Rancangan KUHP, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan kesiapan institusi yang dipimpinnya untuk menggasak dan mengusut tuntas korupsi yang dilakukan sektor swasta.

 

Menurut dia, apabila Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pindana (RUU KUHP) memerintahkan jaksa bisa mengusut korupsi sektor swasta dan jika Undang Undang itu sudah disahkan, maka Jaksa telah siap menjalankannya.

 

“Kejaksaan Siap. Kita sudah pengalaman menangani kasus-kasus korupsi,” tutur Jaksa Agung HM Prasetyo, di Kompleks Kejaksaan Agung.

 

Mengenai hal ini, Prasetyo juga mengakui sudah pernah berdiskusi soal pihak swasta (korupsi) yang mau diserahkan ke Polri, namun timbul wacana jika Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga diikutsertakan menangani korupsi di sektor swasta.

 

“Selama ini kan memang, kasus swasta ini kan masih jadi perbincangan, apa KPK berwenang atau menangani kasus korupsi yang pelakunya swasta apa tidak,” ujarnya.

 

Saat ini, DPR sedang memfinalisasi Rancangan Undang-Undang KUHP, yang menyepakati tindak pidana korupsi sektor swasta, yaitu yang murni dilakukan pihak swasta tanpa mengikutsertakan penyelenggara negara dimasukkan ke KUHP.

 

Korupsi sektor swasta sudah masuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC). Namun dalam legislasinya masih banyak kekurangan sehingga hal tersebut akan diatur di RUU KUHP.

 

“Penegak hukum menjalankan peraturan perundang-undangan saja, Kita liat saja nanti. Kejaksaan menangani korupsi untuk swasta akan kita tangani,” pungkas Prasetyo.

 

Di Senayan,  DPR RI dan pemerintah menyepakati pasal mengenai korupsi di sektor swasta akan diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP). Dengan demikian, korupsi yang terjadi di sektor swasta bisa dijerat sanksi pidana.

 

“Rancangan KUHP juga menambahkan pasal yang tidak ada dalam UU Tipikor sekarang, seperti korupsi di sektor swasta,” ujar anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*