Breaking News

Korupsi Pengadaan Alat KB Jenis Susuk Bernilai Ratusan Miliar Rupiah, Jaksa Ciduk Kepala BKKBN Pusat

Korupsi Pengadaan Alat KB Jenis Susuk Bernilai Ratusan Miliar Rupiah, Jaksa Ciduk Kepala BKKBN Pusat.

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan tersangka Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional‎ (BKKBN) Pusat, Surya Candra Surapaty atau SCS terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014-2015.

 

“Jadi penyidik telah menahan tersangka SCS Kepala BKKBN ‎selama 20 hari ke depan,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejagung, Warih Sadono di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (08/11/2017).

 

Warih mengatakan, penyidikan yang dimulai sejak September 2017 itu menemukan adanya kerugian negara kurang lebih Rp 110 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp 191 miliar.  Selain itu, pada kasus ini penyidik telah menyita kurang lebih Rp 5 miliar dari para tersangka.

 

“Uang yang disita itu belum sembanding dengan kerugian negara dan kita akan terus mengejar aset-aset negara yang ada di para tersangka,” ujarnya.

 

Pada kasus ini, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka, selain SCS, tiga tersangka lainnya yaitu YW yang merupakan Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma, LW pekerjaan Direktur PT Djaya Bima Agung dan KT yang menjabat Kepala Seksi Penyediaan Sarana Program Biro Keuangan BKKBN.

 

“Dari 5 berkas sudah ada 4 tersangka, 2 Swasta dan 2  dari unsur Pemerintah termasuk di dalamnya yang ditahan saat ini,” kata Warih.

 

Kasus ini bermula saat Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II atau Implant Batang Tiga Tahunan Plus Inserter, dengan pagu anggaran sebesar yang bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN.

 

Namun, pada saat proses pelelangan berlangsung, adanya penawaran harga yang dimasukkan oleh para peserta lelang yang dimana berada dalam 1 kendali yakni, PT Djaya Bima Agung yang juga sebagai peserta lelang. Sehingga, harga-harga tersebut adalah harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi. ‎

 

Sementara itu, kuasa hukum Surya, Edi Utama menyampaikan, penahanan yang dilakukan penyidik itu tidak berdasar.

 

“Ini dibuktikan dengan kehadiran Pak Surya, untuk diperiksa pada 19 Oktober 2017 dan 8 November 2017,” kata Edi usai mendampingi kliennya tersebut di Kejagung.

 

Atas dasar itu, Edi pun tengah mempertimbangkan upaya hukum lain (praperadilan) atas penetapan tersangka maupun penahanan tersebut.

 

“Bisa saja itu, namun kan juga ada hal-hal yang bisa lebih praktis, misalnya kita akan mengajukan penangguhan penahanan,” ujarnya.

 

Pantauan di Kejagung, Surya sempat diperiksa di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.00 WIB. Lalu, ia keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung mengenakan rompi tahanan.

 

Surya tidak berkomentar ketika dininta keterangan awak media. Dia memilih masuk ke dalam mobil yang akan membawanya ke Rutan Salemba cabang Kejagung.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*